Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Industri Muhamad Yunanto Seminar Nasional & Konggres ISEI XIX Surabaya, 7 – 9 Oktober 2015

LATAR BELAKANG Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2015 – 2019 sebesar rata-rata 7% dalam lima tahun dan sebesar 5,7% untuk tahun 2015 sesuai dengan target APBN-P 2015. Kebijakan Anggaran Optimalisasi Pendapatan, dengan meningkatkan iklim investasi. Meningkatkan Kualitas Belanja, melaui; peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, pengendalian subsisi, efisiensi belanja barang (operasional & perjalanan dinas). Pengeluaran pemerintah memengaruhi sektor manufaktur, ada hubungan jangka panjang antara kebijakan fiskal dan output sektor manufaktur (Eze, 2013)

TUJUAN Analisis pada Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Industri, mengadopsi penelitian Surjaningsih (2012), melalui tiga variabel pokok: Total Pengeluaran Pemerintah Total Penerimaan Pajak Riil Indeks Harga Konsumen (IHK) Dua variabel lain yang membedakan: Tingkat suku bunga (BI rate) PDB Sektor Industri

METODE PENELITIAN Data runtun waktu (times series), 1990:1 – 2014:4 dengan tahun dasar 2005. Sumber: SEKI Bank Indonesia Kebijakan Industri Jenis Kebijakan Fiskal Alat Kebijakan Fiskal Pembebasan Bea Masuk Bea Keluar Kebijakan Pendapatan Negara Insentif/ Disinsentif PPN tidak dipungut/dibebaskan Fasilitas PPH Badan Bauran Kebijakan Fiskal Kebijakan Belanja Negara Subsidi Sektor Tertentu Pajak Ditanggung Pemerintah Tarif Bea Masuk Kebijakan Pendapatan Negara Protektif BMAD Safeguard

PEMBAHASAN DAN UJI STATISTIK Dilakukan uji stasioner data dengan uji akar unit, uji Augmented Dickey-Fuller (ADG) Data tidak stasioner pada level Uji Kausalitas Untuk membuktikan perilaku variabel ekonomi tidak hanya mempunyai hubungan satu arah. Hasil uji menunjukkan variabel yang memiliki dua arah: Penerimaan Pajak Pengeluaran Pemerintah Suku Bunga BI Pengeluaran Pemerintah

ESTIMASI MODEL Estimasi model menggunakan VECM, dilakukan analisis dengan dua property dari VAR, yaitu: Impulse response function (IRF). Model ini mengonfirmasi respon dinamis dari seluruh variabel terhadap shock satu standar deviasi pada variabel-variabel sistem Variance decomposition. Shock pada variabel pajak dan pengeluaran pemerintah direspon positif oleh sektor industri

KENAIKAN BELANJA PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN

PEMBAHASAN Kebijakan Fiskal diharapkan dapat mendukung terwujudnya tujuan pembangunan industri nasional. Insentif perpajakan bukan satu-satunya penentu investasi dan research and development merupakan salah hal yang strategis sehingga perlu mendapat perhatian untuk dilakukan di Indonesia. Kebijakan fiskal melalui kebijakan perpajakan memberikan stimulus kontraksi terhadap PDB sektor industri. Kebijakan tanpa memperhatikan kebijakan di sektor lain tidak akan optimal dan bahkan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif dapat mendorong timbulnya inflasi, Demikian halnya kebijakan fiskal yang terlalu ketat seperti kenaikan tarif pajak yang tinggi di masyarakat dapat menurunkan konsumsi atau mengurangi alokasi dana yang produktif sehingga dapat menekan pertumbuhan ekonomi

Program dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan industri yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi program prioritas yaitu: Program Hilirisasi Industri Berbasis Agro, Migas, dan Bahan Tambang Mineral. Program Peningkatan Daya Saing Industri Berbasis SDM, Pasar Domestik, dan Ekspor. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan lain sebagainya.

SIMPULAN Adanya respon positif dari variabel sektor industri terhadap guncangan variabel penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Hasil analisis variance decomposition menunjukkan persentase kontribusi terbesar berasal dari variabel tingkat suku bunga BI. Efektifitas Alat Kebijakan Fiskal dalam upaya peningkatan daya saing sangat ditentukan dengan penentuan tujuan dan subyek kebijakan serta pilihan bauran kebijakan fiskal yang cocok.

IMPLIKASI KEBIJAKAN Instrumen APBN dilakukan melalui pengalokasian belanja dan pembiayaan yang cenderung bersifat ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong reinvestasi atas keuntungan yang diperoleh perusahaan serta mendorong peningkatan ekspor. Beberapa hal ditempuh melalui; Fasilitas tax allowance akan diberikan untuk perusahaan yang menciptakan lapangan kerja, menggunakan kandungan lokal, berorientasi ekspor, dan investasi yang tinggi.