PERTEMUAN NASIONAL POKJA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

REVIEW PERMENDAGRI 38 Tahun 2007 TENTANG BADAN KERJASAMA DESA BERKAITAN DENGAN BKAD PELESTARIAN ASSET PPK (PNPM-Mandiri Perdesaan) OLEH: NURAHMAN JOKO.
Oleh: Emil Huriani, S.Kp, MN (Dikutip dari Yayasan IDEP)
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERDA TANAH ULAYAT
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DI INDONESIA
MEMBUMIKAN ESENSI DAN TUJUAN DITETAPKANNYA
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
GOOD GOVERNANCE.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lanjutan Kuliah HTN ke II
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Pertemuan 2: ANATOMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Penyusunan STATUTA PTS Jakarta, 4 – 5 November 2015
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PENGANGGARAN SANITASI
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LOKAKARYA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG TENTANG DESA TAHUN ANGGARAN 2017 PONTIANAK KAL - BAR, 05 s.d 08 April.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPR
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Kerancuan Hukum dalam Pengaturan Pertanahan akibat “Keistimewaan”
TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENGUATAN SUBSTANSI PENELITIAN HUKUM DI WILAYAH Oleh: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Disampaikan pada: Rapat.
KONSEP PENANGANAN KUMUH
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
ANATOMI TUBUH BIROKRASI
DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
INFO SINGKAT DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) PERDESAAN
MEDIA TAYANG SPB 1.1 PERUBAHAN MENDASAR DESA
PERBEDAAN DESA DAN KOTA
Tata Kelola Pemerintahan Desa
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
Keadilan dan hak hak minoritas. Negara kita yaitu Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam jenis ras, suku, agama, kebudayaan, dll, hal.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Materi 1 Manajemen Penanggulangan Bencana
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Membangun Asa Demokrasi Alternatif di Desa
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

PERTEMUAN NASIONAL POKJA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL MEMBUMIKAN ESENSI DAN TUJUAN UU 6/2014 TENTANG DESA DAN PROSPEK PEMBENTUKAN DESA ADAT Prof. Dr. M. Mas’ud Said, MM STAF KHUSUS MENTERI SOSIAL

MEMAHAMI VISI MISI PEMERINTAHAN DESA DAN MELETAKKAN DALAM KONTEKS UU DESA PERTAMA TAMA, MESTI HARUS MEMAHAMI SECARA MENDALAM APA YANG MENJADI POKOK MASALAH DI DESA DAN DESA ADAT . SETIDAKNYA ADA EMPAT HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: BAGAIMANA MELETAKKAN ADAT SEBAGAI BABIAN DARI INFORMAL RULES SEHINGGA DENGAN KAEADAAN DAN SPESIALISASINYA ATAU ASIMETRIKALNYA DAPAT DIMASUKKAN DALAM UU DESA. BAGAIMANA STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA ADAT DIJADIKAN UN PIJAKAN TEKNOKRATISNYA PEMBANGUNAN DESA. BAGAIMANA PEMERINTAH YANG LEBIH ATAS MEMPERLAKUKAN DESA ADAT SEBAGAI DESA DALAM KONTEKS UU DESA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA.

BAB PASAL BEBERAPA ISU POKOK UU DESA PROGRAM 1 BAB V, psl 26-30, psl 48-53), BAB IVX PENGUATAN PERAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA MEKANISME PENGAWASAN PROGRAM 2 BAB X – XII) PENGUATAN ORGANISASI DAN INSTITUSI DESA TERMASUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA PROGRAM 3 (BAB VIII, psl 71 -75, psl 76-77) OPTIMALISASI ANGGARAN DESA DALAM KONTEKS HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA DALAM RANGKA KESEJAHTERAAN WARGA DESA PROGRAM 4 BAB X, BAB XI, PENATAAN MANAJEMEN BPD, BUMD, INISIASI DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KORDINASI KECAMATAN PROGRAM 5 BAB I, BAB II, BAB V KONTEKSTUALISASI PERATURAN PEMERINTAH DENGAN KONDISI ALAMIAH DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI DESA PROGRAM 6 BABA VIII DAN BAB IX PENGUATAN INFRASTRUKTUR DESA, PENGUATAN PENDANAAN PROGRAM KHUSUS UNTUK MENDUKUNG OPTIMELISASI POTENSI DESA PROGRAM 7 ROAD MAP PEMBANGUNAN DESA SELAMA 10 TAHUN

MENATAP PELAKSANAAN UU DESA Peraturan DESA ADAT Perda DESA ADAT LEGAL BASIS PERUNDANGAN (Presiden minta Mei teken PP, Raker ADEKSI 24 Maret ) Kepala Desa Adat, Perangkat Desa Adat BPD, BUMD, Pengawas, Keuangan Desa adat STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN (Perlu PP) KULTUR PEMERINTAHAN Musyawarah Desa Adat Pertanggungjawaban Pola kerja

Beberapa Hal Penting APA DAN SIAPA DESA ADAT PETA BESAR DESA ADAT PETA SOSIAL BUDAYA DESA ADAT SECARA MIKRO PETA MASALAH UMUM DAN TANTANGAN DESA ADAT PERATURAN PERUNDANGAN DESA ADAT PERLINDUNGAN DESA ADAT PENGAWASAN DESA ADAT PEMBIAYAAN NEGARA TERHADAP DESA ADAT PEMBERDAYAAN DESA ADAT

KONTEKTUALITAS MASYARAKAT ADAT MEMILIKI TANTANGAN EKSISTENSIONAL, DI BEBERAPA DAERAH MEREKA CENDERUNG TERSINGKIRKAN OLEH MODERNISASI WALAUPUN BANYAK YANG BERTAHAN DENGAN BAIK DENGAN SITUASI YANG RENTAN TERGUSUR PELAN PELAN OLEH DUNIA INDUSTRIALISASI. DI BANYAK DAERAH MEREKA MENDIAMI LAHAN TERTENTU DIMANA LAHAN ITU DISEWAKAN ATAU DIJARAH OLEH INDISTRI. TERGERUS OLEH MATERIALISASI. SEBAGIAN ANGGOTA MASYARAKAT MEREKA DAN ANAK MUDA MEREKA MEMBAWA “PERUBAHAN” YANG MENGGERUS TRADISI MEREKA. KONFLIK KEPEMIMPINAN DAN PROSES ALAMIAH LAINNYA YANG KADANG DAPAT MEMECAH MEREKA MENJADI KELOMPOK KECIL KECIL. TERMAGINALKAN OLEH ADMINSTRASI NEGARA BIROKRASI MENGUTAMAKAN ADMINISTRASI FORAL YANG TETULIS (FORMAL RULES). YANG BISA MENGALENIASI MAYARAKAT ADAT.

BEBERAPA HAL TERKAIT DESA ADAT TOKOH SENTRAL DAN KEPEMIMPINAN NILAI NILAI ADAT YANG DIANUT STRUKTUR SOSIAL DAN SANKSI SOSIAL KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK SECARA ADAT DUKUNGAN DAN ANCAMAN TERHADAP ADAT

PENGUATAN DESA ADAT PENYEDIAAN TANAH, WILAYAH DAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT ADAT PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP MODERNISASI KEHADIRAN PEMERINTAH TANPA SYARAT UNTUK MENGATASI MASALAH SOSIAL DI LUAR KEMAMPUAN ADAT PENGUATAN REGULASI UNTUK MELINDUNGI KOMUNITAS DARI KETERBATASAN SUMBER ALAM DAN EKONOMI

CATATAN PERJALANAN DI JAMBI HARUSKAH MELANGUN BEGAIMANA MENGATASI RESIKO KELAPARAN DARI MELANGUN, APA YANG BISA DILAKUKAN NEGARA DAN KEMSOS? BAGAIMANA KEMSOS MENGATASINYA?

KISAH NELAYAN YANG HAMPIR HILANG HARAPAN DAN PENDUDUK YANG TINGGAL DALAM KEMANDIRIAN DAN KESENDIRIAN

Data, Program dan Sinergi

KETERKAITAN ANTAR UNSUR LHK KEHUTANAN 2 3 4 5 6 7 1 HUKUM DAN HAM PERINDUSTRIAN KEMSOS PEMDA KEMEN DESA PDT TRANS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KEMENDAGRI PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN

Apa yang dapat kita pelajari? DESA ADAT IDEAL DESA ADAT RUSAK LIVING IN AN HARMONY DALAM AREA TERTENTU YANG TERLINDUNGI OLEH NEGARA HARMONI ANTARA ADAT DENGAN LINGKUNGAN LUAR SEHINGGA BUDAYA UTUH KESEHATAN FISIK PENDUDUK DAN KEBUTUHAN DASAR PANGAN, WILAYAH DAN KULTURNYA TERUSIR OLEH INDUSTRI DAN NEGARA TERANCAM MODERNISASI RENTAN PENYAKIT KEKURANGAN PANGAN, KEMATIAN

MENEMPATKAN MANUSIA SEBAGAI TITIK SENTRAL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

PENYEBAB MASALAH DI DESA 1. RUSAKNYA ALAM DESA KRN PEMBANGUNAN 2. RUSAKNYA SISTEM SOSIAL YG DISEBABKAN APARATUR 3. FAKTOR KEBIJAKAN YANG TIDAK PRO-POOR BEBERAPA FAKTOR FAKTOR LEMAHNYA KEBIJAKAN DAN BACAAN RENDAHNYA RESONANSI PEJABAT PEMERINTAH TINGGINYA ANGGARAN BELANJA PEGAWAI

BAGAIMANA KONDISI KINI 16

kesimpulan Cepat ambil langkah mendata dan meneliti profil alam, sosial dan ekonomi, lakukan STUDI MENDALAM DESA ADAT Segera lakukan langkah dengan membuat sekenario MELINDUNGI DESA ADAT Segera dilakukan PEMETAAN GENERAL maupun PEMETAAN MIKRO DI TIAP DAERAH

Prof. Dr. M. Mas’ud Said, MM Lulus Doktor Ilmu Pemerintahan, Flinders University Australia Asisten Staf Khusus Presiden Bid. Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah 2011 -2014 4. Staf Khusus Menteri Sosial