Puskesmas di Era Desentralisasi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
Critical review fungsi dan program Puskesmas
PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM)
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Lokakarya Mini Puskesmas dr. Nuretha Hevy P 23 Oktober 2012.
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS
PUSKESMAS Organisasi & manajemen Kesehatan
PERTEMUAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
( PELAYANAN KESEHATAN PRIMER )
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
KEBIJAKAAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
PUSKESMAS Suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam.
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
Assalamualaikum Wr.Wb. Kelompok 1 Dewi KusumaWardani(J ) Rosalina KusumaWardhani (J ) Mursid Andi Setiawan (J ) Yunan Tulus Budiono(J )
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
“MANAGAMEN KESEHATAN”
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (Bidang Yankes)
( PELAYANAN KESEHATAN PRIMER )
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
PELAYANAN DI PUSKESMAS
HEALTH SYSTEM Health Delivering Service & Puskesmas.
MANAJEMEN PUSKESMAS.
Materi 8 MK SIMKES S1 Kesmas
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
Sarana dan program Pengembangan SDM Kesehatan Masyarakat
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
PUSKESMAS Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan Kab/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian.
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan (2)
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
STRUKTUR KELEMBAGAAN PENYULUHAN
TEMU MUKA - DPU DENGAN FAK. TEKNIK UNSOED (28 September 2011)
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 3 Gisely Vionalita SKM. M.Sc.
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Manfaat Pos Pelayanan Terpadu dalam Masyarakat
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 3 Gisely Vionalita SKM. M.Sc.
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
DINAS KESEHATAN ACEH PERENCANAAN - PENGANGGARAN PROGRAM USILA.
Kom III SUHARI MM.
STRUKTUR ORGANISASI INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN KOMPONENNYA
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
DASAR-DASAR ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi Yankes Pertemuan 3
MANAJEMEN PUSKESMAS. DASAR HUKUM UU No.36 tahun 2014: Tenaga Kesehatan Permenkes No 75 tahun 2014: PUSKESMAS PMK no.44 tahun 2016: Pedoman Manajemen Puskesmas.
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
Kebijakan Dasar Puskesmas
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
( PELAYANAN KESEHATAN PRIMER )
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
PELAYANAN DI PUSKESMAS
Transcript presentasi:

Puskesmas di Era Desentralisasi

Batasan Puskesmas adalah unit pelaksana pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan

UPTD PUSKESMAS KRITERIA : Tidak melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan & perizinan. Mempunyai misi/tugas pokok yang jelas & tidak berduplikasi atau tumpang tindih dengan unit organisasi lainnya. Faktor-faktor pendukung yaitu : manajemen, SDM, anggaran dan sarana/prasarana kerja. Memiliki rencana, program dan kegiatan pengembangan yang berkelanjutan.

Puskesmas (menurut Triyono Budi Sasongko, M Puskesmas (menurut Triyono Budi Sasongko, M.Si, bupati Purbalingga 2001-2010) Pusat Kesehatan Masyarakat Pusat Kesehatan Perorangan Pusat Pendidikan Kesehatan

VISI PUSKESMAS BOJONGSARI Tercapainya Kesehatan Masyarakat Yang Optimal Guna Mendukung Kesejahteraan Masyarakat

VISI PUSKESMAS PADAMARA Puskesmas Padamara bertekat menjadi pilihan utama pelayanan kesehatan masyarakat Padamara dan sekitarnya.

Misi Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan Memberdayakan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu

MISI PUSKESMAS PADAMARA Menjadi puskesmas yang profesional dengan pelayanan unggul yang berorientasi kepada kepuasan konsumen dengan menerapkan manajemen mutu ISO 9001 : 2008 dengan Personil yang Kompeten Penuh Kesadaran dan Motivasi Untuk Mencapai Pelayanan bermutu Menyeluruh dan Terintegrasi sesuai dengan Standar Nasional. MOTO “KAMI ADA UNTUK MELAYANI ANDA”

MISI PUSKESMAS BOJONGSARI MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT SECARA OPTIMAL DAN PROFESIONAL MELIPUTI PROMOSI, PENCEGAHAN, PENGOBATAN DAN PEMULIHAN

MOTO PUSKESMAS BOJONGSARI KESEHATAN ANDA TUJUAN KAMI

Foto Kesepakatan ISO 9001 : 2008 DI PUSKESMAS PADAMARA

PERUBAHAN PARADIGMA Oleh DKK diberikan kewenangan kemandirian utk melaksanakan tugas-tugas operasional kesehatan diwilayahnya Bangkes PUSKESMAS

KEWENANGAN KEMANDIRIAN PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN & EVALUASI PEMBANGUNAN KESEHATAN DI WILAYAHNYA. MENCARI, MENGGALI & MENGELOLA SUMBER PEMBIAYAAN DARI PEMERINTAH, MASYARAKAT, SWASTA & SUMBER LAIN DENGAN SEPENGETAHUAN KA. DKK SERTA DIPERTANGGUNG JAWABKAN UNTUK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI WILAYAHNYA. MENGANGKAT TENAGA HONORER, MUTASI TENAGA & PENDAYAGUNAAN NAKES DI WILAYAHNYA DENGAN SEPENGETAHUAN KA. DKK MELENGKAPI SARANA & PRASARANA TERMASUK ALAT MEDIS DAN NON MEDIS YANG DIBUTUHKAN

KEWENANGAN KEMANDIRIAN DARI ANGGARAN DAN PENDAPATAN DPA, AWAL TAHUN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DI PERTENGAHAN TAHUN BOK, DARI PUSAT, DENGAN MEMBUAT POA DIAJUKAN KE DKK DIVERIFIKASI. JAMPERSAL JAMKESDA

Tanggung Jawab Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota Masyarakat setempat melalui BPP

AZAS PUSKESMAS AZAS PERTANGGUNG – JAWABAN WILAYAH Bila terjadi masalah kesehatan di wilayah kerja maka Puskesmas bertangung jawab untuk mencari solusi. AZAS PERAN SERTA MASYARAKAT Mayarakat sebagai subyek pembangunan Puskesmas bukan hanya bekerja untuk masyarakat tetapi bekerja sama dengan masyarakat Perlu dibentuk BPKM (Badan Peduli Kesehatan Masyarakat) atau BPP (Badan Penyantun Puskesmas) sebagai mitra di wilyah kerja puskesmas. 3. AZAS KETERPADUAN Koordinasi lintas program dan lintas sektor Problem solving chain 4. AZAS RUJUKAN

RANTAI PROBLEM SOLVING IDENTIFIKASI MASALAH & PENYEBABNYA MENETAPKAN & MELAKS PEMECAHAN MASALAH PEMANTAUAN & EVALUASI MERUMUSKAN ALTERNATIF PEMECAHAN

Sistem Pembiayaan Pra upaya model JAMKESDA KABUPATEN Umum; Jamkesmas Jenis pembiayaan : public goods dan private goods

Prog Kesehatan Dasar Prog Kes Pengembangan FUNGSI PUSKESMAS DI ERA DESENTRALISASI MENGGERAKKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT & KELUARGA MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA HOLISTIK, KOMPREHENSIF, TERPADU & BERKESINAMBUNGAN Prog Kesehatan Dasar Prog Kes Pengembangan

PROGRAM KESEHATAN DASAR “BASIC SIX” : Promosi Kesehatan Kesehatan Lingkungan KIA termasuk KB Perbaikan Gizi P2M Pengobatan Program kes pengembangan Sesuai Kondisi wilayah Puskesmas (urban/rural, industri/agribisnis, wisata, dll)

Tata Kerja Puskesmas Kepala Puskesmas Wakil Kepala Unit Tata Usaha Unit Fungsional Unit Program

Terima kasih