Usulan pemanfaatan frekuensi 2.4 GHz & 5 GHz

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN UNTUK APLIKASI WIRELESS LAN-AKSES INTERNET (WLI) MENGGUNAKAN FREKUENSI 2.4 GHZ DITBINFREKRAD & ORSAT DITJEN POSTEL 2001.
Advertisements

IT & Demokrasi Onno W. Purbo User Internet Biasa.. Bekas PNS Bekas Dosen ITB.
Pasar dan Jenis-jenis Pasar
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
Obligasi Daerah Obligasi Daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, salah satu unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah, Badan.
Catatan Implementasi Wireless LAN di Daerah Asosiasi Indonesia Wireless LAN Internet M. Salahuddien (Pataka ID)
DIFERENSIASI. Different = Berbeda Divergen = mencari hal BERBEDA dari suatu hal yang SAMA.
MENGAPA TELEVISI KOMUNITAS DIBUTUHKAN? Imam Prakoso COMBINE Resource Institution Desember, 2007 Imam Prakoso COMBINE Resource Institution Desember, 2007.
Perijinan ISP.
E-Procurement Komputer & Masyarakat.
Potret Perilaku Internet Menuju Pemanfaatan WiMax Sylvia W. Sumarlin Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Seminar WiMax oleh Teknik.
Cyber Law By.Kundang K.Juman Framework Regulasi.
Y.Sumaryo-IndoWLI-May 2003 Usulan pemanfaatan frekuensi 2.4 GHz & 5 GHz Pendahuluan Legal framework Azas manfaat bagi masyarakat Perkembangan teknologi.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Semarang, 14 Desember 2000 REGULASI VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VoIP) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunmikasi.
Mengapa Indonesia Perlu Unlicensed Band? Onno W. Purbo
IDENTITAS PAPER Penulis : Hasanah Putri dan Rina Pudji Astuti
Response dlm meeting. Siklus Hidup Manusia ASIA Kelangsungan Hidup PerkembanganPerlindunganPartisipasi.
Pemetaan MicroWave Link Oleh : JAKARTA, 20 Agustus 2010 Denny Setiawan Paparan Kemajuan.
Balai Informasi Masyarakat 1 BALAI INFORMASI MASYARAKAT (BIM) Disajikan untuk Presentasi Progress Project BIM 13 Agustus 2001 MASYARAKAT TELEMATIKA INDONESIA.
1. Teknik-teknik Pemungutan Pajak
Institut Teknologi Bandung (ITB) Beberapa Alternatif High Speed Network & Internet Onno W. Purbo Computer Network Research Group Institiut Teknologi Bandung.
RAPAT KOORDINASI TEKNIS
Posisi dan Peran ISP dalam Mempercepat Pembangunan ICT Nasional
KONSEKUENSI MORAL KEBIJAKAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
Learning Session BRSDMKP
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
MENINGKATKAN KAPASITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH bahan ajar ilmu pemerintahan UNIKOM.
Peranan Daerah dalam Strategi Optimalisasi Penghimpunan Pajak
Model-model pembangunan nasional dan pengaruhnya Terhadap Demografi
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) 23 OKTOBER 2015
STRATEGIES GLOBAL MARKET ENTRY MODUL 7 TOPIK PEMBAHASAN
Pertemuan 9 Pemasaran dan Komunikasi Koperasi
GLOBAL PRODUCT POLICY MODUL 9 PEMBAHASAN :
Pertemuan 1 Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., SE., M.Si
Pertemuan 1 Dadang Munandar, M.Si
KONSEKUENSI MORAL KEBIJAKAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
Teknologi VoIP yang Legal
LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003
Restrukturisasi & Privatisasi Industri Telekomunikasi
INOVASI PENDIDIKAN DI SEKOLAH
BALAI INFORMASI MASYARAKAT (BIM)
Teknologi VoIP yang Legal
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN
BUNGA MAJEMUK.
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
Restrukturisasi & Privatisasi Industri Telekomunikasi
Digital Divide Mata Kuliah: Komputer dan Masyarakat
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Perijinan ISP.
Ketua Prodi S2 KPI Program Pascasarjana
AD & ART KOMITE SEKOLAH Dinas Pendidikan DKI Jakarta 23 Februari 2009
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
BROADBAND WIRELESS ACCESS INDONESIA, PELUANG DAN TANTANGAN
Asosisasi Wireless LAN & Internet BANDUNG
PERANGKAT AKSES INTERNET Jl. Gunung Tanjung KM 2,5 Tasikmalaya
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI WARGA KOMUNITAS
PUBLIC PRODUCTION & BUREUCRACY.
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
PERIZINAN DAN TATA RUANG
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
ASPEK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
Bencana Pencemaran Udara
Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.
Valuasi Paten Income Base Approach Disusun oleh:
Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Transcript presentasi:

Usulan pemanfaatan frekuensi 2.4 GHz & 5 GHz Rapat Kerja IndoWLI – Postel STMIK Perbanas, Jakarta 29 November 2004 Y.Sumaryo-IndoWLI-Nov-2004

Usulan pemanfaatan frekuensi 2.4 GHz & 5 GHz Agenda : Pendahuluan Legal framework Azas manfaat bagi masyarakat Perkembangan teknologi Scenario analysis Usulan dari Munas IndoWLI Nov 2003 Kesimpulan Y.Sumaryo-IndoWLI-Nov-2004

Usulan pemanfaatan frekuensi 2.4 GHz & 5 GHz Pendahuluan Penetrasi telepon tetap & Internet rendah (<5% & 0.5%) – data thn. 2004 Kesenjangan digital Duopoly Telkom – Indosat standing still Demand – supply gap Technology driven Y.Sumaryo-IndoWLI-Nov-2004

Usulan pemanfaatan frekuensi 2.4 GHz & 5 GHz Legal framework UUD-45 : hak memperoleh pendidikan & akses informasi Penggunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya UU-36/1999: Partisipasi masyarakat Y.Sumaryo-IndoWLI-Nov-2004

Usulan pemanfaatan frekuensi 2.4 GHz & 5 GHz Azas manfaat bagi masyarakat Kemudahan pemanfaatan (de birokratisasi) Cakupan yang lebih luas (mass product) Low entry barrier Self regulation Y.Sumaryo-IndoWLI-Nov-2004

Usulan pemanfaatan frekuensi 2.4 GHz & 5 GHz Perkembangan teknologi Price-performane ratio Mass production – low cost, high availability, high compatibility Triple band: 2.4 GHz 5.25 & 5.7 GHz New tech is coming: AP sync, UWB, embedded system, Wimax, etc Y.Sumaryo-IndoWLI-Nov-2004

Usulan pemanfaatan frekuensi 2.4 GHz & 5 GHz Scenario Analysis1: Seperti kondisi saat ini – old approach Pengguna dan penyedia terbatas High cost – high entry barrier Pengaturan yang tidak efektif PNBP : tidak signifikan (kecil) Disparitas pengawasan di lapangan Legal Abuse: Kasus Jogja, Bali, Jakarta, Bandung, Medan … etc Y.Sumaryo-IndoWLI-Nov-2004

Usulan pemanfaatan frekuensi 2.4 GHz & 5 GHz Scenario Analysis2: Perubahan total –new approach Pertumbuhan pengguna dan penyedia Low cost – low entry barrier Pengaturan yang normatif Trickle down effect, employment, tax Pengawasan komunitas yang effektif Y.Sumaryo-IndoWLI-Nov-2004

Usulan pemanfaatan frekuensi 2.4 GHz & 5 GHz Munas IndoWLI 2003 Versi Good Boy: Berijin, mekanisme sederhana BHP dengan nominal yang rendah Diberikan ke ISP dan non ISP (Badan Hukum). Type Approval/sertifikasi alat ketat Pengawasan komunitas + balmon Y.Sumaryo-IndoWLI-Nov-2004

Usulan pemanfaatan frekuensi 2.4 GHz & 5 GHz Munas IndoWLI 2003 Versi Bad Boy: Tidak perlu ijin individual, class license BHP & pungutan lain-lain nol, adm OK Diberikan ke siapa saja (license excempt). Type Approval/sertifikasi via MRA Pengawasan sepenuhnya ke komunitas Y.Sumaryo-IndoWLI-Nov-2004

Usulan pemanfaatan frekuensi 2.4 GHz & 5 GHz Kesimpulan / usulan - usulan Perubahan total / new approach Persiapkan payung hukum untuk license exempt operation, self regulation dll :KM, Kep Pres, PP, Revisi UU-36/1999, Inisiatif UU baru Adopsi kriteria kebijakan yang sederhana, low implementation cost, technology neutral Look into the future, not in the past Y.Sumaryo-IndoWLI-Nov-2004