AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

PROSES AKUNTANSI POKOK Dokumen Catatan Laporan Pencatatan & Penggolongan Peringkasan SP2D-LS & SPJ Buku Jurnal Pelaporan Buku Besar Laporan Keuangan Kertas Kerja Buku Pembantu Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus Kas Neraca Daerah Catatan Atas Laporan Keuangan Buku Jurnal Penerimaan Kas Buku Jurnal Pengeluaran Kas Buku Jurnal Umum Bukti Penerimaan Kas Bukti Pengeluaran Kas Bukti Memorial Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian) Kebijakan Akuntansi

Akuntansi pada SKPD Dalam struktur Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Landasan hukum  Permendagri 13/2006 (pasal 241 sampai dengan 264)

Konsep Akuntansi Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga, atau perusahaan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomis di antara berbagai alternatif tindakan. ... by combining application hosting, application maintenance and customer care for a fixed monthly fee. 4

Akuntansi = Proses Klasifikasi Konsep Akuntansi Akuntansi intinya adalah melakukan klasifikasi atas informasi keuangan yang berlimpah menjadi informasi yang terstruktur dan informatif transchannel offers a complete solution for hosting companies’ existing PeopleSoft ERP systems by combining application hosting, application maintenance and customer care for a fixed monthly fee. Akuntansi = Proses Klasifikasi 5

Siklus Akuntansi Identifikasi Penjurnalan Jurnal Balik Neraca Saldo Posting Ke Buku Besar Penjurnalan Penyesuaian Jurnal Penutup Jurnal Balik Identifikasi Neraca Saldo Stlh tutup Laporan Keuangan Neraca Saldo Disesuaikan

Konsep Akuntansi Laporan Transaksi KLASIFIKASI Keuangan Input Proses Output

Konsep Akuntansi Laporan Transaksi KLASIFIKASI Keuangan Alat : JURNAL Kode Rekening (BUKU BESAR) Alat : NERACA SALDO

Konsep Akuntansi Proses klasifikasi di akuntansi pemerintahan menggunakan Kode Rekening .…dimana informasi keuangan diklasifikasikan menjadi : Aset (1) Hutang (2) Ekuitas (3) Pendapatan (4) Belanja (5) Pembiayaan (6)

Persamaan Akuntansi ASET = HUTANG + EKUITAS DANA Aset = Kas + Aset NonKas ED = ED Awal + Pendapatan – Belanja + Investasi di Aset – Cadangan utk Hutang Kas + Aset NK = Hutang + ED awal + P - B + IA - CH

AKUN – AKUN DI ASP-DAERAH Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

AKUN NERACA (1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

AKUN NERACA (2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Debit Kredit ?

Setiap transaksi mempengaruhi dua atau lebih Kode Rekening Aturan Debit Kredit Akuntansi Double Entry Setiap transaksi mempengaruhi dua atau lebih Kode Rekening ASET = HUTANG MODAL Debit Kredit

Jurnal Setiap transaksi yang terjadi, diidentifikasi dan dipahami data-data & informasinya Tentukan akun-akun yang dipengaruhi dan klasifikasikan akun tersebut  Aset, Hutang, atau Modal Tentukan apakah dicatat di Debet atau di Kredit Masukkan transaksi ke dalam jurnal

Buku Besar Masing-masing jenis harta, hutang, ekuitas dana, pendapatan, belanja, serta pembiayaan dibuatkan satu catatan (buku) tersendiri. Catatan-catatan tersendiri tersebut lazim disebut perkiraan, akun, account, atau kode rekening Kumpulan dari perkiraan, akun, atau kode rekening tersebut disebut dengan Buku Besar

STRUKTUR SAPD Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis transaksi, yaitu: Transaksi pada level Satuan Kerja (SKPD dan SKPKD) Transaksi pada level Pemda

STRUKTUR SAPD Dengan dasar diatas, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibagi menjadi dua sub sistem, yaitu: Akuntansi Satuan Kerja Akuntansi PPKD (Pendapatan dan Pengeluaran Keu.Daerah) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Laporan Konsolidasi dari dua sub sistem tersebut. Konsep Konsolidasi menggunakan prinsip “Home Office – Branch Office” (pusat –satuan kerja)

1. Akuntansi Satker Akuntansi di Satker dilakukan oleh PPK SKPD/SKPKD PPK-SKPD menjurnal: SPJ Penerimaan dalam Register Jurnal Penerimaan Kas. SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam Register Jurnal Pengeluaran Kas. Bukti memorial transaksi Aset Tetap dalam Register Jurnal Umum. Bukti memorial transaksi Selain Kas dalam Register Jurnal Umum Jurnal-jurnal tersebut diposting ke Buku Besar SKPD, yang dijadikan dasar untuk membuat Neraca Saldo SKPD 20

1. Akuntansi Satker Berdasarkan Neraca Saldo SKPD, PPK SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran Neraca Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan SKPD diserahkan oleh PPK SKPD kepada PA untuk diotorisasi PA menyerahkan Laporan Keuangan SKPD yang sudah diotorisasi dan surat pernyataan kepada PPKD 21

2. Akuntansi PPKD (SKPKD) Akuntansi PPKD dilakukan oleh Fungsi Akuntansi Pemda yang biasanya dilakukan secara khusus oleh Bidang Akuntansi di BPKD Akuntansi PPKD mencatat transaksi-transaksi Pemda dan juga transaksi yang muncul dalam posisinya sebagai konsolidator Seperti halnya Akuntansi Satker, Akuntansi PPKD juga melaksanakan siklus yang sama : Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo dan Laporan Keuangan 22

2. Akuntansi PPKD Di Akhir periode, Akuntansi PPKD akan menghasilkan laporan keuangan berupa : Neraca PPKD LRA PPKD Catatan atas LK Laporan Keuangan PPKD (parents balance sheet) juga berfungsi sebagai kontrol dan alat penggabung di akhir periode 23

Konsolidasi Laporan Keuangan

Contoh bentuk buku Jurnal Halaman : Tgl Kode Rekening Uraian Ref. Debet Kredit Transaksi dicatat dalam buku jurnal secara kronologis Nama perkiraan yang didebet ditulis lebih awal, sedangkan nama perkiraan yang di kredit ditulis setelahnya dan ditulis dengan bergeser ke kanan Referensi (Ref) diisi dengan nomor bukti

Kas 150.000 Pendapatan Pajak 150.000 Kode Rekening : 111 Nama Rekening : Kas Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 1 Jan Penerimaan STS 150.000 Kode Rekening : 401 Nama Rekening : Pendapatan pajak Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 1 Jan Penerimaan STS 150.000

Kas 250.000 Pendapatan Retribusi 250.000 Kode Rekening : 111 Nama Rekening : Kas Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 1 Jan 2 Jan Penerimaan STS 150.000 250.000 Kode Rekening : 402 Nama Rekening : Pendapatan retribusi Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 2 Jan Penerimaan STS 150.000

Belanja Gaji 50.000 Kas 50.000 Kode Rekening : 111 Nama Rekening : Kas Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 1 Jan 2 Jan 3 Jan Penerimaan STS Belanja Gaji 150.000 250.000 50.000 Kode Rekening : 511 Nama Rekening : Belanja Gaji Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 3 Jan Kas (SPM No…) 50.000

Belanja Perjalanan 10.000 Kas 10.000 Kode Rekening : 111 Nama Rekening : Kas Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 1 Jan 2 Jan 3 Jan 4 Jan Penerimaan STS Belanja Gaji Belanja Perjalanan 150.000 250.000 50.000 10.000 Kode Rekening : 512 Nama Rekening : Belanja Perjalanan Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 4 Jan Belanja 10.000

Belanja Gedung 150.000 Kas 150.000 Kode Rekening : 111 Nama Rekening : Kas Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 1 Jan 2 Jan 3 Jan 4 Jan 5 Jan Penerimaan STS Belanja Gaji Belanja Perjalanan Belanja Gedung 150.000 250.000 50.000 10.000 Kode Rekening : 522 Nama Rekening : Belanja Gedung Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 5 Jan Belanja 150.000

Diinvestasikan dlm Aset Tetap 150.000 Gedung 150.000 Diinvestasikan dlm Aset Tetap 150.000 Kode Rekening : 122 Nama Rekening : Gedung Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 5 Jan Belanja 150.000 Kode Rekening : 302 Nama Rekening : Diinvestasikan dlm Aset Tetap Tanggal Ref Uraian Debet Kredit 5 Jan Gedung 150.000

SEKIAN TERIMA KASIH