PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.

WILAYAH LAUT.
KEAMANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT
Beberapa Isi Pokok UU No.31 Thn Tentang Perikanan
Theory of Change Wakatobi National Park Taman Nasional Wakatobi.
Wilayah Negara Dalam Hukum Internasional
Zonasi : Memulihkan kondisi sumberdaya perikanan
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
Kebijakan dan Peraturan Perikanan
Hukum Laut Indonesia.
Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi
PENGERTIAN Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.
Menginspirasi Konservasi berbasis komunitas
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM IKAN
Kewenangan Pengelolaan
DAMPAK KEGIATAN IUU-FISHING DI INDONESIA
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL
NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATE ) Pasal UNCLOS 1982
Pembagian Wilayah Laut
LANDAS KONTINEN.
Disampaikan Kaukus Muda Indonesia, Hotel Century Park Jakarta 2017
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BAB III NEGARA DAN KONSTITUSI
PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM IKAN
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Tim Kerja Harmonisiasi Regulasi GN-SDA
HUKUM LAUT INTERNASIONAL hukum udara dan luar angkasa
Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Riset Kelautan dan Perikanan 2014 s.d. 2019
PKNI4310 Subjek Hukum Internasional
TERHADAP SEKTOR KELAUTAN
Minimum Environmental Standards Environmental Quality Standards
HUKUM LAUT INTERNASIONAL
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
Etty R. Agoes Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
PERIKANAN DAN SUMBER DAYA LAUT
ASAS PENGELOLAAN KONSERVASI
Pert. 11 Dr.H.Syahrial Syarbaini, MA.
Perlindungan dan Pengelolaan LH UU RI No. 32 Tahun 2009
Modul 7 Jenis dan Wilayah Sirkulasi Pers
UNIERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN OLEH PEMERINTAH
WELCOME AND JOIN WITH US.
HUKUM INTERNASIONAL KEDAULATAN NEGARA PERTEMUAN XVIII & XIX
Dikutip dari berbagai sumber
ZONA MARITIM & GARIS PANGKAL
Kebijakan Ekonomi.
Landasan Kontinen O L E H Tim Pengajar Kelompok 9.
JOINT VENTURE. JOINT VENTURE PEMBAHASAN Apa yang dimaksud dengan Joint Venture Apa alasan pembentukan Joint Venture Apa saja jenis-jenis Joint Venture.
“GEOPOLITIK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
KONFERENSI KODIFIKASI HUKUM LAUT INTERNASIONAL
POSISI MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN KONSERVASI DI INDONESIA
wilayah negara kesatuan republik indonesia
YURISDIKSI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL
PERAIRAN INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996
Pengertian, Asas-asas, dan Hubungan Hukum Pertambangan
DISKRIPSI PEREKONOMIAN INDONESIA
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
Geopolitik Indonesia/Wawasan Indonesia Jodi Adam ( ) Fiolincia ( )
OLEH: AULIA MUTHIAH, S.HI.,S.H.,M.H MASRUDI MUCHTAR, S.H.,M.H.
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM IKAN
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM IKAN
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
HUKUM INTERNASIONAL HAK LINTAS KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING.
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LAUT. Hukum laut mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan.