Peralihan dari ORLA ke ORBA

Ada hubungan apa antara G 30 S/PKI Supersemar ORLA ORBA …………???

Munculnya peristiwa G 30 S/PKI mendorong lahirnya Supersemar yang menandai berakhirnya ORLA dan digantikan dengan ORBA G 30 S/PKI Supersemar ORLA → ORBA

G 30 S/PKI Pemberontakan PKI 1948 dengan mudah dapat ditumpas, tetapi para pemimpinnya yang tidak tertangkap bebas dan membangun kembali partainya. Strategi baru PKI: Front Persatuan Nasional: yaitu dengan bekerjasama dengan partai-partai lain yang tidak anti komunis untuk mencari kawan supaya dosa-dosanya dilupakan. Dengan strategi ini PKI berhasil mendekati Bung Karno dan PNI. Membentuk organisasi massa dari berbagai kalangan, seperti: Buruh (SOBSI), Tani (BTI), Seniman (Lekra), Pemuda (PR) & Wanita (Gerwani)

Propaganda: yaitu dengan memanfaatkan berbagai keadaan dan kondisi social yang dihadapi, baik nasional maupun internasional Kekuatan baru PKI juga diuntungkan dengan adanya Nasakom. Karena kepandaiannya PKI berhasil mengidentikkan nasakom dengan Pancasila “siapa menerima Pancasila berarti menerima nasakom” . Dengan begitu PKI mendapat dalih untuk menasakomkan segala bidang kelembagaan yang belum ada orang PKI-nya seperti cabinet, universitas dan ABRI. Tetapi nasakomisasi terhadap universitas dan ABRI gagal.

Ketegangan sosial politik Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi ketegangan sosial politik yang menjadi-jadi. Antara partai dengan partai, antara partai dan ABRI serta antara ABRI dan presiden saling mencurigai dan bersaing untuk saling mendominasi. Pada saat Presiden Sukarno sakit, PKI yang merasa keselamatannya banyak tergantung pada presiden merasa cemas. PKI berencana merebut kekuasaan tanpa menunggu kematian presiden. PKI kemudian menyusun kekuatan fisik dengan latihan militer Pemuda Rakyat dan Gerwani di Lubang Buaya (Kompleks Halim) dengan dalih melatih sukarelawan untuk mengganyang Malaysia. Ketegangan sosial politik

Dewan Jendral VS Dewan Revolusi Awal 1965 Perwira Tinggi AD membentuk kelompok penasehat yang disebut Dewan Jendral yang terdiri dari para jendral dan bertugas memberi rekomendasi kepada pimpinan AD tentang kenaikan kolonel menjadi jendral. Oleh PKI, Dewan Jendral ditafsirkan sebagai badan yang mempersiapkan perbutan kekuasaan dari Sukarno. PKI kemudian membentuk gerakan tandingan yang dinamai Dewan Revolusi. Untuk menghindari resiko kegagalan, pimpinan tidak dipegang oleh tokoh-tokoh PKI namun oleh sejumlah perwira ABRI sehingga bila Dewan Revolusi menemui kegagalan PKI tidak dilibatkan, sebaliknya PKI mengissuekan kegiatan Dewan Revolusi sebagai kegiatan intern AD/ABRI. Dewan Jendral VS Dewan Revolusi

Coup 1 Oktober 1965 Setelah Dewan Revolusi berdiri, maka disusunlah rencana untuk mendahului tindakan Dewan Jendral yang menurut info yang mereka dengar akan melaksanakan coup pada 5 Oktober 1965 bersamaan dengan HUT ABRI. Dewan Revolusi menetapkan 1 Oktober 1965 sebagai hari baik yang akan membawa nasib baik (1 Oktober adalah hari proklamasi RRC). Pada dini hari mereka bertindak dengan menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi AD yang anti komunis di Lubang Buaya. Dalam waktu yang sangat singkat, percobaan coup yang didalangi oleh PKI tersebut dapat dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan Pancasilais dan golongan anti komunis yang semula dipojokkan oleh PKI.

Menyadari adanya kekosongan pimpinan AD waktu itu, Mayjen Soeharto (Pangkostrad waktu itu) memimpin gerakan balasan. Dalam tempo hanya satu hari kekuatan PKI di Jakarta sudah cerai-berai. Bahwa G 30 S adalah gerakan Dewan Revolusi yang didalangi PKI bukan kejadian intern AD semakin terbukti dengan pengakuan tokoh-tokoh PKI yang tertangkap, diantaranya Sudisman, Untung dan Nyoto. Sementara Aidit dan Lukman ditembak mati.

Coup 1 Oktober 1965 gagal karena alasan berikut: Perhitungan waktu yang salah (terlalu awal) Terlalu percaya akan kekuatan sendiri dan meremehkan kekuatan lain Kesatuan komando baik politik maupun militer tidak ada Keraguan banyak perwira untuk memilih antara setia kepada PKI atau Presiden Pasukan cadangan PKI tidak bergerak Lolosnya Jendral Nasution menimbulkan kegelisahan di kalangan Gestapu Sikap golongan-golongan non-komunis yang serentak tidak membenarkan kekejaman PKI Dalam situasi ini tiba-tiba nama Soeharto menjadi sangat terkenal bukan saja sebagai tokoh militer tetapi juga sebagai tokoh politik, ia disebut sebagai juru selamat negara Pancasila. Tokoh lain yang tidak kalah populer adalah Kolonel Sarwo Edhi Wibowo dangan pasukan RPKAD (Baret Merah)nya.

Soekarno membela Nasakom Beberapa waktu setelah 1 Oktober 1965 Jendral Soeharto dapat mengambil kesimpulan bahwa PKI mendalangi Gestapu yang tebukti dari pengakuan anggota-anggota PR dan Gerwani yang tertangkap. Bukti-bukti yang terkumpul kemudian menunjukkan secara lebih meyakinkan bahwa PKI adalah perencana dan pelaku pemberontakan, karena itu rakyat dan ABRI menuntut pembubaran partai itu. Sukarno menyalahkan orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan tersebut tetapi ia menolak tuduhan bahwa PKI terlibat. Ia membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) untuk mengadili tokoh-tokoh yang bersalah tetapi tidak mau mengutuk PKI. Sukarno bahkan terus menerus mempropagandakan Nasakom. Hal ini oleh rakyat dan ABRI diartikan sebagai membela PKI, karena itu popularitas Sukarno menurun dari hari ke hari.

Aksi Tritura Pada saat pemberontakan PKI meletus keadaan ekonomi Indonesia kacau balau, inflasi sangat ganas. Pemerintah tidak berfungsi secara efisien padahal jumlah menterinya 100 orang (Kabinet 100 Menteri), suatu record jumlah menteri di dunia. Keadaan ekonomi yang kacau, pemerintahan yang tidak efisien, pemberontakan PKI dan sikap Sukarno yang tidak tegas menyebabkan ketidakpuasan meluas. Ketidakpuasan tersebut disalurkan lewat aksi-aksi (demonstrasi) massal yang dimotori oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang anti komunis.

Aksi-aksi tersebut menyampaikan tuntutan rakyat yang tersusun dalam slogan populer: Tritura, yaitu: Bubarkan PKI! Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI! Turunkan harga-harga barang! Demonstrasi mencetuskan Tritura terjadi pada 10 Januari 1966 di Jakarta. Itulah hari Tritura yang biasa diperingati setiap tahun. Aksi-aksi Tritura berlangsung selama 60 hari, yaitu sampai dikeluarkannya Supersemar. Menghadapi aksi-aksi tersebut Sukarno semakin kehilangan arah kepemimpinan.

Supersemar Pihak AD di bawah pimpinan Suharto, yang sejak 16 Oktober 1965 telah dilantik menjadi Menteri Panglima AD, semula masih ingin menghormati kewibawaan Presiden. Tapi setelah nampaknya Sukarno enggan mengutuk PKI maka AD mulai tertarik bekerjasama dengan KAMI dan kemudian KAPPI untuk menghadapi Presiden. Pada 11 Maret 1966 sidang yang diselenggarakan kabinet terhenti di tengah jalan karena Presiden diberi tahu ajudannya bahwa sidang akan dikacau oleh kekuatan sosial-politik yang menentangnya. Kesempatan ini digunakan oleh pimpinan AD untuk menawarkan jasa-jasa baiknya demi pulihnya keadaan sehingga kemacetan roda pemerintahan dapat diakhiri.

Diutuslah tiga Jendral, M Yusuf, Amir Machmud dan Basuki Rachmat untuk menemui Presiden dan menyampaikan tawaran itu. Pesannya “Kalau saya masih dipercaya, saya sanggup mengatasi keadaan”. Sebagai hasilnya keluarlah keputusan Presiden yang berupa Surat Perintah Sebelas Maret (1966) yang dipopulerkan menjadi Supersemar. Isi pokoknya “Memerintahkan kepada Letjen Soeharto, Menpangad, untuk atas nama Presiden, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden”. Keluarnya Supersemar menandai awal Orde Baru. Dengan tindakan tersebut pada hakekatnya Presiden telah kehilangan sebagian besar kekuasaan yang ada padanya, yang jatuh ke tangan Soeharto. Namun keadaan ini tidak dapat dihindari karena parahnya situasi.

Soeharto di awal Orde Baru Tindakan pertama yang dijalankan Soeharto selaku pengemban Supersemar adalah pembubaran dan larangan atas PKI dan seluruh organisasi bawahannya di seluruh Indonesia pada 12 Maret 1966. Seminggu kemudian tindakan tersebut diikuti dengan penangkapan atas 15 menteri yang disangsikan itikad baiknya, diantaranya Subandrio dan Haji Peking. Ia kemudian juga menyusun Kabinet Dwikora yang baru. Tindakan-tindakan Soeharto tersebut setidaknya telah memuaskan banyak pihak khususnya rakyat dan KAMI/KAPPI karena Tritura telah terpenuhi.

Sementara itu nampak kalau Soeharto berkeinginan agar langkah-langkah politik berikutnya mendapat landasan yang konstitusional, karena itu MPRS disidangkan kembali. Sidang MPRS 20 Juni-5 Juli 1966 menghasilkan beberapa keputusan penting: TAP No. IX/MPRS/66 berisi pengukuhan Supersemar, dengan demikian Sukarno tidak akan bisa mencabutnya kembali. TAP No. XXV/MPRS/66 berisi pengukuhan atas pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme di Indonesia.

TAP No. XVIII/MPRS/66 berisi pencabutan TAP No TAP No. XVIII/MPRS/66 berisi pencabutan TAP No. III/MPRS/63 yang berisi pengangkatan Sukarno sebagai presiden seumur hidup. TAP No. XIII/MPRS/66 berisi pemberian kekuasaan kepada Jendral Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera dengan tujuan pokok Dwidharma dan programnya Caturkarya. Dwidharma ialah menciptakan kestabilan politik dan ekonomi. Catur Karya ialah: memenuhi sandang-pangan, pemilu, politik luar negeri bebas aktif dan melanjutkan perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme.

Dalam sidang tersebut pertanggungjawaban Presiden Sukarno ditolak karena tetap tidak mau mengutuk Gestapu PKI. Sukarno yang merasa kedudukannya dalam bahaya kemudian untuk melegakan rakyat ia menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jendral Soeharto tanggal 20 Februari 1967. Meski demikian sidang tetap berlangsung. Jendral Soeharto memenuhi resolusi DPRGR dan permintaan MPRS, pada pokoknya menerangkan bahwa Sukarno bukan komunis tetapi karena keyakinan akan ajaran Nasakomnya ia menjadi pelindung dan pembela PKI.

Berdasarkan laporan tersebut dan berbagai kebijaksanaan Presiden Sukarno yang dinilai tidak memuaskan maka MPRS mengeluarkan TAP No. XXXIII/MPRS/1967, yang berlaku mulai 22 Februari 1967 yang berisi: mencabut kekuasaan negara dari Presiden Sukarno melarang Ir. Sukarno melakukan kegiatan politik sampai pemilu yang akan datang menetapkan Jendral Soeharto menjadi Pejabat Presiden. Jendral Soeharto kemudian ditetapkan sebagai Presiden RI untuk masa lima tahun (1968-1973) berdasarkan TAP XLIV/MPRS/1968 hasil sidang MPRS bulan Maret 1968.

Orde Baru Untuk melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah ORBA menggunakan berbagai acuan untuk merencanakan program pembangunan dan meningkatkan perekonomian. Salah satu program kerjanya adalah Trilogi Pembangunan. Pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan untuk menanggulangi krisis perekonomian. Di samping itu pemerintah juga melakukan permintaan pinjaman dari luar negeri dan tergabung dalam institusi ekonomi internasional seperti World Bank (IBRD) dan IMF

Karakteristik utama kebijakan perekonomian Pemerintah ORBA adalah berusaha membangun pembangunan yang terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia. Di samping itu juga memusatkan pada sektor pertanian untuk meningkatkan kapabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Perbedaan mendasar kebijakan perekonomian ORLA dan ORBA terletak pada proses pencarian sumber dana pembangunan. ORBA memusatkan pencarian sumber dana pembangunan dari sektor pinjaman luar negeri, sedangkan pemerintahan Soekarno (ORLA) sangat anti terhadap pinjaman luar negeri.

Untuk melaksanakan kembali politik luar negeri yang bebas aktif, pemerintah mengambil beberapa kebijakan diantaranya: Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia Kembali menjadi anggota PBB Ikut memprakarsai berdirinya ASEAN Landasan operasional pelaksanaan pembangunan nasional adalah GBHN. Dari GBHN dijabarkan REPELITA yang berisi program konkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. REPELITA terbagi dalam pelaksanaan PELITA

PELITA Ke- Hasil I Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan II Kesejahteraan lebih baik dan kesempatan lapangan kerja meningkat III Hasil pembangunan melalui delapan jalur pemerataan meningkat IV Proyek swasembada pangan dan KB berhasil V Pembangunan menurun karena tidak meratanya distribusi pembangunan dan tingginya korupsi VI ORBA jatuh dan hutang luar negeri menumpuk

Dalam hal budaya, apresiasi seni dan sastra, pemerintah ORBA menerapkan kebijakan yang sangat ketat. Banyak sastrawan, budayawan dan jurnalis mengalami pembredelan terhadap karya sastra mereka. Pada pemerintahan ORBA, struktur kinerja dan peran negara menjadi sangat kuat karena didukung oleh pemusatan dan penguatan 3 sektor utama, yaitu militer (dengan memperbaiki kinerja AD), ekonomi (dengan menambah jumlah dana bantuan luar negeri) dan budaya (dengan menyebarkan organisasi-organisasi turunan Golkar ke seluruh pelosok Indonesia).

Nah ini untuk latihan… 1. Jelaskan strategi baru PKI sesudah kegagalan tahun 1948! 2. Mengapa Nasakom menguntungkan PKI? 3. Mengapa pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi ketegangan sosial- politik? 4. Sebutkan alasan coup yang dilancarkan PKI tahun 1965 gagal! 5. Siapa yang dikenal sebagai tokoh penyelamat negara Pancasila? 6. Sebutkan alasan munculnya Tritura! 7. Apa isi pokok Supersemar? 8. Apa pengaruh Supersemar bagi bangsa Indonesia? 9. Tindakan apa yang dilakukan oleh Soeharto sebagai pengemban Supersemar? 10. Sebutkan hasil sidang MPRS 20 Juni – 5 Juli 1966! 11. Apa isi TAP No. XXXIII/MPRS/1967? 12. Jelaskan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ORBA di bidang ekonomi, politik & seni budaya! 13. Sebutkan keberhasilan-keberhasilan pemerintahan ORBA! 14. Mengapa pada masa ORBA struktur kinerja dan peran negara menjadi sangat kuat? 15. Apa yang dimaksud dengan coup & gestapu?