Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Advertisements

Negara Hukum (rule of Law)
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945
Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
RULE OF LAW A. Pengertian
PRINSIP-PRINSIP SISTEM PRESIDENSIIL Sistem Presidensiil (ala Indonesia)
Uud dasar negara republik indonesia
DEMOKRASI DI INDONESIA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI Emi Setyaningsih.
BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
DEMOKRASI Yanti Trianita S.I.Kom.
DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
Lembaga Legislatif Indonesia
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 BY: SRIYANTO.
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
PEMILIHAN UMUM.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.
Ketanegaraan Indonesia
Materi: Sistem Pembagian Kekuasaan
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
Budaya Demokrasi. Budaya Demokrasi Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 2.Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani Kompetensi Dasar 2.1.
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENGANTAR ILMU POLITIK
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
assalamu’alaikum wr.wb
DEMOKRASI Pertemuan 9 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
DEMOKRASI Endah Purwitasari.
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
By : Ratnasari Fajariya Abidin
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi
Berkelas.
Konstitusi NKRI Pada Masa ORDE LAMA
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
DEMOKRASI Pertemuan 9 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia AYU NOVITA ARUMSARI (19) DEA AMANDA AMELIA R (24)
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1
“DEMOKRASI “ oleh Saddam Febrian
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
Hukum Administrasi Negara
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, SH.MH
SK2 KD1-2 Part4 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013
DEMOKRASI Pengertian Sejarah Demokrasi Jenis Demokrasi/ Tipe Demokrasi
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
Demokrasi Pancasila Disusun Oleh: Bella Anasya( ) Rizqi Ahmad Nurbuwono ( ) Aruna Manggala Utama( ) Gita Restu Triakusumaningrum( )
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Transcript presentasi:

Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013 Demokrasi Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013

MAKNA DEMOKRASI Berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” atau “kratein” yang berarti kekuasaan/berkuasa. Demokrasi (democracie) adalah bentuk pemerintahan atau kekuasaan negara yang tertinggi dimana sumber kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan kerakyatan. (Yan Pranadya Puspa, Kamus Hukum). Demokrasi adalah "pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil‑wakil yang mereka pilih di bawah sistem Pemilihan umum bebas (Kamus Webster). Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Abraham Lincoln)

CIRI/SYARAT DEMOKRASI Kompetisi yang sungguh‑sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok organisasi terutama partai politik untuk memperebutkan jabatan‑jabatan pemerintahan. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil. Adanya kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi. (Juan Lunoz)

CIRI/SYARAT DEMOKRASI International Comission of Jurist" (Bangkok, 1965): Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak‑hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak‑hak yang dijamin. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Pemilihan umum yang bebas. Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi. Pendidikan kewarganegaraan

INDIKATOR DEMOKRASI Indikator demokrasi (Robert A. Dahl): Terdapat kontrol atas kebijaksanaan pemerintah. Adanya pemilihan umum yang terbuka dan bebas. Dijaminnya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Warga Negara mempunyai hak‑hak seperti kebebasan berekspresi terutama ekspresi politiknya, termasuk di dalamnya mengkritik pemerintah. Dijaminnya hak atas informasi bagi warga negara. Dijaminnya hak untuk membentuk dan bergabung dengan lembaga‑lembaga yang otonom, termasuk lembaga‑lembaga politik.

PERKEMBANGAN DEMOKRASI (ciri demokrasi abad XIX) Dikenal sebagai demokrasinya negara hukum formal/klasik/nachwachterstaat. Pembatasan kekuasaan melalui konstitusi (demokrasi konstitusional). Adanya jaminan hak-hak atas rakyat dalam konstitusi. Peranan negara terbatas (negara penjaga malam). Pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. (Pemerintah bersifat pasif/hanya melaksanakan undang-undang).

PERKEMBANGAN DEMOKRASI (ciri demokrasi abad XX) Dikenal sebagai demokrasinya negara hukum material/dinamis/welfare state. Negara memiliki kekuasaan lebih untuk melindungi warga negaranya. Pemerintah bersifat aktif. Negara/pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah diberi hak untuk bertindak atas inisiatif sendiri, tidak harus terlebih dahulu diatur oleh parlemen (Freies Ermessen/pouvoir discretionnaire).

DEMOKRASI DI INDONESIA Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi Pancasila (Sri Soemantri), yang dirumuskan sebagai berikut: Demokrasi Pancasila mendasarkan diri atas kemerdekaan dan persamaan serta kemajuan di bidang sosial ekonomi sekaligus; Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA Sebelum amandemen UUD 1945 Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang selanjutnya dilaksanakan oleh MPR. MPR melaksanakan SU untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan GBHN. Presiden merupakan mandataris MPR. DPR menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan (jika ada pelanggaran, boleh keluarkan memorandum sampai 3kali). Presiden dan Menteri mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dimintakan persetujuan menjadi UU. Presiden dan Menteri melaksanakan melaksanakan UU APBN di bawah pengawasan DPR. Presiden mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada MPR hasil pemilu berikutnya. Demokrasi yang dilaksanakan hanya formalitas. Rakyat ditempatkan dalam posisi marginal yang memberikan legitimasi formal pada saat Pemilu.

SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA setelah amandemen UUD 1945 Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan dilaksanakan menurut UUD. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Parlemen menganut sistem dua kamar (bicameral system)? Kedudukan rakyat (termasuk TNI/Polri) adalah sama, khususnya dalam hak memilih dan dipilih?