RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH kelompok 9 : Faris mahendra sukma (0910321011) Dede kurnia ilahi (105030207111076) Dimas e. Putra (105030200111100) Mirza Azmi akbar (105030207111070)

OTONOMI DAERAH Diberinya kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Kewajiban : untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya, yaitu : sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuanganya secara optimal

PRODUK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH NERACA LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPORAN ARUS KAS

Analisis Rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam : menilai kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah mengukur efektifitasdan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini, adalah: DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya Pemerintah Pusat/Propinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Masyarakat dan Kreditor, sebagai pihak yang akan turut memiliki pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi

MACAM – MACAM RASIO NERACA LIKUIDITAS SOLVABILITAS

RASIO ANGGARAN DAN REALISASI Rasio kemandirian (otonomi fiskal), Rasio efektivitas dan efisiensi, Debt Service Coverage Ratio Rasio pertumbuhan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemandiriaan keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibanding dengan pendapatan yang berasar dari sumber lain. RASIO KEMANDIRIAN = PEDAPATAN ASLI DAERAH BANTUAN PEMERINTAH PUSAT/PROPINSI DAN PINJAMAN

Perkembangan APBD kota X tahun anggaran 2003/2004 - 2006 (dalam Rp. 1,000) No PENDAPATAN 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006 1 sisa perhitungan tahun lalu 902,194 1,259,378 2,874,461 2,971,046 2 Pend. Asli Daerah 7,611,252 8,972,961 9,835,562 10,216,779 3 Bagi hsl pjk/bkn pjk 3,465,342 3,182,279 4,265,607 4,377,780 4 Sumbangan Daerah Otonam 20,137,000 50,364,334 78,238,984 71,894,635 5 Bantuan DAU/DAK 12,976,751 111,218,964 16,716,087 15,945,773 6 Pinjaman 660,471 JUMLAH 45,753,896 74,900,816 11,930,656 105,406,012

No BELANJA 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006 1 Benalnja rutin (termasuk 28,687,468 62,062,030 91,122,205 85,121,670 untuk pembayaran pokok pinnjaman dan bunga 162,000 122,500 115,000 2 Belanja pembangunan a. Bersumber dari PAD 674,923 183,850 201,698 930,000 b. Bersumber dari Non PAD 16,391,505 12,664,936 20,606,753 19,354,342 JUMLAH 45,753,896 74,900,816 111,930,656 105,406,012

HASIL PERHITUNGAN Rasio kemandirian 2003/2004 = 16.64%

Rasio Efektifitas dan Efisiensi Realisasi penerimaan PAD Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah Menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan

Rasio Efisiensi : Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD Realisasi penerimaan PAD Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima

No keterangan tahun anggaran 2004/2005 tahun anggaran 2005/2006 rencana realisasi 1 pajak daerah 1.672.800.000 1.687.120.609 1.844.500.000 1.934.156.295 2 restribusi daerah 721.719.309 870.017.235 1.247.060.000 1.294.439.790 JUMLAH 2.394.519.309 2.557.137.844 3.091.560.000 3.228.596.086 BIAYA PEMUNGUTAN 1.571.344.000 1.609.762.503 1.894.379.000 1.788.797.968 RASIO EFEKTIFITAS 1.07% 1.04% RASIO EFISISENSI 0.63% 0.55%

RASIO KESERASIAN Rasio belanja terhadap APBD = Total belanja rutin Total APBD Rasio belanja pembangunan terhadap APBD = Total belanja pembangunan Total APBD

Rasio belanja rutin terhadap APBD th 2003/2004 = 62.70% Rasio belanja pemb. terhp APBD th 2003/2004 = 37.30% Rasio belanja rutin terhadap APBD th 2004/2005 = 82.85% Rasio belanja pemb. terhp APBD th 2004/2005 = 17.15% Rasio belanja rutin terhadap APBD th 2005/2006 = 81.41% Rasio belanja pemb. terhp APBD th 2005/2006 = 18.59% Rasio belanja rutin terhadap APBD th 2006 = 80.19% Rasio belanja pemb. terhp APBD th 2006 = 19.23%

Contoh lainnya KETERANGAN 2001 2002 2003 RUTIN PEMBANGUNAN 75.189.000 21.956.000 73.886.000 59.249.000 79.403.000 65.264.000 TOTAL A.P.B.D 97.145.000 133.135.000 144.667.000 RATIO BELANJA RUTIN THD APBD(%) 77,40 55,50 54,89 PEMB THD APBD(%) 22,60 44,50 45,11

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO Rasio DSCR : (PAD + BD + DAU) – BW Total (pokok angsuran + bunga + By pinj.) Catatan : DSCR minimal 2.5 Kumulatif pinjaman maksimal 75% dari penerimaan APBD tahun sebelumnya

No BELANJA 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006 1 Benalnja rutin (termasuk 28,687,468 62,062,030 91,122,205 85,121,670 untuk pembayaran pokok pinnjaman dan bunga 162,000 122,500 115,000 2 Belanja pembangunan a. Bersumber dari PAD 674,923 183,850 201,698 930,000 b. Bersumber dari Non PAD 16,391,505 12,664,936 20,606,753 19,354,342 JUMLAH 45,753,896 74,900,816 111,930,656 105,406,012

Belanja Wajib (BW) 32.480.573 64.407.622 100.073.830 93.225.097 DSCR 48,87 56,15 0,27 11,89 Ada pun contoh lainnya sebagai berikut :

PERHITUNGAN DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR) NO URAIAN 2001 2002 2003 PENDAPATAN 1 SiLPA TAHUN LALU 902.000 1.260.000 2.875.000 2 PAD 7.611.000 8.972.000 9.835.000 3 BHP/BP 3.465.000 3.182.000 4.265.000 4 SDA 20.137.000 50.365.000 78.240.000 5 DAU 9.183.000 8.765.000 7.765.000 BELANJA 6 BELANJA RUTIN ( + ASS PINJ +BUNGA) 31.700.000 65.100.000 100.050.000 7 PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA 162.000 122.500 115.000 A DSCR 53,68 50,48 0,49 B DSCR MINIMAL 2,5 X C MAKSIMAL ANGSURAN POKOK PINJAMAN 3.478.464 2.473.520 TDK BOLEH PINJAM

RASIO PERTUMBUHAN Mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya

KETERANGAN 2001 2002 2003 P.A.D Pertumbuhan P A D 8.801.000 - 11.741.000 33,40 % 12.700.000 8,17 % Belanja rutin Pertumbuhan b.rutin 75.189.000 73.886.000 (1,73 %) 79.403.000 7,47 %

RASIO KEMAMPUAN PAD MEMBIAYAI BELANJA RUTIN Rasio ini menggambarkan kemampuan pad dalam membiayai belanja rutin,sehingga dapat diketahui kemampuan internal pemerintah daerah yang nanti nya dapat digunakan menentukan besarnya sumber dana eksternal. KETERANGAN 2001 2002 2003 P.A.D BELANJA RUTIN 5.801.000 75.189.000 11.741.000 73.886.000 12.700.000 79.403.000 RATIO PAD THD BELANJA RUTIN (%) 7,72 15,89 15,99