KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
1. PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH
Advertisements

KEUANGAN NEGARA DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
PASAR Adalah tempat pertemuan individu yang meminta faktor barang atau jasa serta individu yang menawarkan faktor barang atau jasa. Dalam pasar terjadi.
FUNGSI PEMERINTAH.
KEBIJAKAN HARGA.
MATAKULIAH PENGANTAR EKONOMI
Pola Kegiatan Perekonomian
POLA KEGIATAN PEREKONOMIAN
Perkembangan Ekonomi Indonesia
PASAR DAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN MODERN (Samuelson Ch.2)
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Masalah Ekonomi
Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si
Ekonomi Kesejahteraan
Keuangan Publik.
BAB IV PERANAN PEMERINTAH, BARANG PUBLIK, BARANG KLUB, PILIHAN PUBLIK, PROSES POLITIK, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT & KEGAGALAN PEMERINTAH.
Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro kuliah ke 1
KEGAGALAN PASAR DAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH
Perekonomian Indonesia
Sistem pasar bebas dan kebijakan pemerintah
EKONOMI PUBLIK.
Ekonomi Kesejahteraan
Matrikulasi PENGANTAR EKONOMI MAKRO Dosen: Dr. Ir
SRI SULASMIYATI, S.SOS., MAP
Garapan Drs. Puji Suharjoko
Matrikulasi PENGANTAR EKONOMI MAKRO Dosen: Dr. Ir
TEORI BARANG SWASTA.
Keuangan Publik UNIVERSITAS BUDI LUHUR JULI 2010.
FUNGSI PEMERINTAH.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
CAKUPAN DAN METODE EKONOMI (oleh IMRAN SYAFEI M. NUR, S.E.,M.Si)
KONSEP DASAR ILMU EKONOMI MAKRO
EKONOMI Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro.
Efek Dari Upah Minimum di Indonesia
POLA KEGIATAN EKONOMI.
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
FUNGSI PEMERINTAH.
PENGERTIAN BARANG PUBLIC
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK: kebijakan HARGA
FUNGSI PEMERINTAH.
FUNGSI PEMERINTAH.
HAKEKAT ILMU EKONOMI Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan penggunaan sumberdaya yang langka.
Perekonomian Indonesia
FUNGSI PEMERINTAH Dua sistem perekonomian ekstrem Pure Socialism
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
TEORI SEKTOR PUBLIK
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
FUNGSI PEMERINTAH.
PENENTUAN HARGA PUBLIK
Aniesa Samira Bafadhal, SAB, MAB
Matrikulasi PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Pengertian Barang Publik adalah barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang melaksanakan pekerjaannya.
GAMBARAN UMUM KEUANGAN PUBLIK Oleh : DR. MULYADI, SP., M.Si. 1.
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK - 02
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
FUNGSI PEMERINTAH Dua sistem perekonomian ekstrem Pure Socialism
Dasar-dasar Keuangan Publik
EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO. Ekonomi Mikro Ekonomi Makro Ekonomi Mikro Ilmu ekonomi yang mempelajari fungsi ekonomi individu dan perilaku sistem pembuatan.
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
TEORI BARANG SWASTA.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
FUNGSI PEMERINTAH.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
TEORI BARANG SWASTA.
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
KEGAGALAN PASAR DAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH
PRINSIP EKONOMI DALAM AGRIBISNIS. Sistem Perekonomian Sistem Pasar Bebas Sistem Ekonomi Perencanaan Sistem Ekonomi Campuran Ekonomi Makro Ekonomi Mikro.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK

Mengapa sektor publik itu penting 1. dalam pertahanan nasional, campur tangan pemerintah tetap dibutuhkan untuk memelihara perdamaian dan melindungi masyarakat. Pemerintah harus bersifat inferior dalam melakukan kegiatan industri dan perdagangan, karena usaha tersebut bisa dilakukan oleh sektor swasta. Individu akan lebih percaya diri bila mengerjakan sesuatu untuk kepentingannya sendiri, sehingga pemerintah hanya bergerak dibidang yang menyangkut kepentingan umum atau publik

Kriteria tentang Pentingnya sektor publik: 1. Untuk mencapai efisiensi pasar. Disini perlu adanya informasi yang lengkap mengenai pasar baik bagi produsen maupun konsumen 2. peraturan pemerintah, untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi bila terjadi persaingan yang tidak sehat. 3. dalam mekanisme pasarperlu ada proteksi dari pemerintah untuk melindungi pelaku pasar. 4. adanya masalah eksternalitas. 5. perlu peran sosial dari pemerintah dalam bentuk distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat’ 6. untuk menjamin kesempatan kerjam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

Kriteria untuk mengevaluasi kebijakan publik Keadilan dan kewajaran. Suatu kebijakan publik bisa diuji dengan berbagai pertanyaan misalnya, apakah wajar mengenakan pajak yang digunakan untuk kebijkan pendidikan pada semua penduduk termasuk pada keluarga tanpa anak? Efisiensi ekonomi. Kebijakan publik bisa dianalisis dari sudut pareto efficiency, yaitu melalui realokasi sumber daya atau perubahan alokasi sehimga menyebabkan beberapa orang mengalami kepuasan lebih baik tanpa menyebabkan pihak lain terbebani. Sistim paternal. Pemerintah adalah pihak yang paling mengetahui permasalahan penduduk sehingga pemerintah bebas menentukan kebijakan apa saja. Kebebasan individu. Apakah kebijakan pemerintah dapat mendorong kebebasan individu dalam bertransaksi ekonomi. Stabilisasi. Apakah kebijakan pemerintah mampu meningkatkan pengeluaran agregat. Atau apakah sektor swasta yang dapat memberi pekerjaan pada setiap orang perlu di intervensi oleh pemerintah. Trade off. Apakah manfaat agregat dapat melampaui beban agregat. Misalnya, apakah kebijakan upah minimum bisa mendorong keadila?Padahal ini tidak efisien.

Barang publik dan Eksternalitas Karakteristik barang Publik: Tidak ada dalam persaingan. Bahwa barang tersebut dapat dikonsumsi oleh sejumlah orang secara bersama-sama tanpa mengurangi jumlah yang dapat dikonsumsi oleh konsumsi yang lainnya. Tidak dapat dikecualikan. Bahwa barang tersebut mempunyai manfaat yang sama bagi semua orang tanpa kecuali, bahkan kalaupun dikecualikan memerlukan biaya yang tinggi.

Barang Publik dan Barang Pribadi Perbedaannya adalah: Pertukaran barang pribadi melalui mekanisme pasar tidak akan menghasilkan eksternalitas. Pertukaran barang publik selain dapat menghasilkan manfaat eksternal, juga menyebabkan beban eksternal bagi pihak lain.

Sifat-sifat barang publik: Konsumsi atas barang publik oleh seseorang tidak mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk ikut mengkonsumsinya (nonrival). Setiap orang tidak dapat dibatasi ataupun dilarang mengkonsumsi barang publik (nonexclutioan}. Meskipun setiap orang mengkonsumsi jumlah yang sama atas barang publik, tidak ada persyaratan bahwa konsumsi ini dinilai atau dihargai oleh semua orang. Barang publik tidak disediakan eksklusif oleh pihak swasta.

Mengapa ada perbedaan barang publik dengan barang pribadi? Karena adanya kegagalan mekanisme pasar. Kebutuhan barang pribadi dirasakan secara perorangan, sedangkan kebutuhan barang publik dirasakan secara bersama sehingga orang cenderung menjadi penumpang gelap. Ditinjau dari proses penyediaan barang publik, karena sulit untuk menentukan berapa konsumen hrs membayar barang publik, maka proses politik dilakukan. Ditinjau dari permintaan barang publik. Barang publik, semua orang harus mengkonsumsi kuantitas barang publik yang sama.