AKUNTABILITAS BIROKRASI bahan 11 / etika administrasi / herwanparwiyanto AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id ilmu administrasi / smt 6

Kondisi Birokrasi Kondisi birokrasi di Indonesia yang masih terpengaruh akibat keterpurukan ekonomi, sosial, dan politik menuntut dilakukan pemulihan secara serius. Agar Indonesia tidak semakin jatuh maka Indonesia perlu melakukan reformasi secara menyeluruh, mencakup di dalamnya penguatan masyarakat sipil (civil society), supremasi hukum, strategi pembangunan ekonomi dan politik yang saling terkait dan mempengaruhi. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Belajar dari negara lain Singapura misalnya, munculnya pasar global ditanggapi pemerintah dengan meningkatkan kompetensi civil service agar mampu menjawab tantangan zaman dan lebih kompetitif di dunia internasional Malaysia lebih diorientasikan ke bisnis untuk menggantikan peran aktif birokrasi dalam pembangunan dan meredefinisi peran sebagai fasilitator dalam aktivitas sektor swasta http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Thailand, munculnya peran birokrasi publik adalah untuk memfasilitasi kebijakan pro-pasar seperti privatisasi dan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan sektor swasta seperti business licensing, perdagangan internasional, dan pengawasan fiskal. Filipina dikatakan kurang efektif dalam mewujudkan perubahan administrasi karena peran terlalu dominan dari aparat birokrasi dan adanya konflik atau kolusi antara birokrasi dengan elite politik. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Upaya Reformasi terhadap Birokrasi Reformasi birokrasi menjadi usaha mendesak, mengingat implikasi yang begitu luas bagi masyarakat dan negara. Perlu adaya upaya yang serius agar pembaruan birokrasi menjadi lancar dan berkelanjutan http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Langkah Internal Birokrasi Meluruskan orientasi, Memperkuat komitmen, Membangun kultur baru, Rasionalisasi, Memperkuat payung hukum, Peningkatan kualitas sumber daya manusia, http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

1. Meluruskan orientasi Reformasi birokrasi harus berorientasikan pada demokratisasi dan bukan pada kekuasaan. Perubahan yang dilakukan mengarah pada amanat rakyat karena reformasi birokrasi harus bermuara pada pelayanan masyarakat. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

2. Memperkuat komitmen Prasyarat penting karena tanpa disertai tekad yang kuat dari birokrat untuk berubah maka reformasi birokrasi akan menghadapi banyak kendala. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

3. Membangun kultur baru Karena kultur birokrasi kita yang buruk, seperti mekanisme dan prosedur kerja berbelit-belit dan penyalahgunaan status perlu diubah. Sebagai gantinya dilakukan pembenahan kultur dan etika birokrasi dengan konsep transparansi, melayani secara terbuka, serta jelas kode etiknya. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

4. Rasionalisasi Struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan tidak efisien. Rasionalisasi kelembagaan dan personalia menjadi penting dilakukan agar birokrasi menjadi ramping dan lincah dalam menyelesaikan permasalahan serta dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat yang begitu cepat, termasuk kemajuan teknologi informasi. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

5. Memperkuat payung hukum Upaya reformasi perlu dilandasi aturan hukum yang jelas. Aturan hukum yang jelas bisa menjadi koridor dalam menjalankan perubahan-perubahan. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM yang handal dan profesional sebagai tuntutan nyata yang harus dipenuhi birokrasi, oleh karena itu perlu penataan dan sistem rekrutmen kepegawaian, sistem penggajian, pelaksanaan pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan yang baik. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Langkah Eksternal Birokrasi. Komitmen dan keteladanan elit politik, Pengawasan masyarakat, http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

1. Komitmen dan keteladanan elit politik Reformasi birokrasi merupakan pekerjaan besar yang menyangkut sistem besar negara yang mengalami tradisi buruk untuk kurun waktu yang lama. Maka untuk memutus tradisi lama dan menciptakan tatanan yang baru perlu pola kepemimpinan yang kuat dan patut diteladani. Kepemimpinan yang kuat berarti hadirnya pemimpin-pemimpin yang berani dan tegas dalam membuat suatu keputusan penting. Sedangkan keteladanan adalah keberanian memberi contoh kepada bawahan dan masyarakat. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

2. Pengawasan masyarakat Reformasi akan berdampak langsung pada masyarakat karena peran birokrasi yang utama adalah memberikan pelayanan pada masyarakat. Pada tataran ini masyarakat dapat dilibatkan untuk mengawasi kinerja birokrasi. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Urgensi Birokrasi Patut menjadi perhatian banyak pihak bahwa birokrasi merupakan kekuatan yang besar, kegiatannya menyentuh hampir setiap sendi kehidupan warga negara. Maka kebijakan yang dibuat oleh birokrasi sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu birokrasi merupakan garis terdepan yang berhubungan langsung dengan memberi pelayanan umum kepada masyarakat. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

...terimakasih... http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id