PENDEKATAN KELUARGA SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN KESEHATAN dr. Bambang Wibowo, Sp.OG (K), MARS Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Disampaikan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin, 13 Juni 2017

2. PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA GARIS BESAR PENYAJIAN 1. PENDAHULUAN 2. PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA 3. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN 4. HARAPAN 1

1. PENDAHULUAN

PEMBANGUNAN KESEHATAN “ adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan “ Tujuan Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (UU 36 th 2009) Pembangunan kesehatan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang mana pembangunan Kesehatan ini harus adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Semua komponen bangsa ikut terlibat bukan hanya sector kesehatan yang punya tanggungjawab. Pendekatan keluarga merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah dalam MENCAPAI tujuan pembangunan kesehatan tersebut. Kemitraan daerah Lintas sektor Pusat masyarakat swasta

SEHAT - KESEHATAN Pembangunan kesehatan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang mana pembangunan Kesehatan ini harus adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Semua komponen bangsa ikut terlibat bukan hanya sector kesehatan yang punya tanggungjawab. Pendekatan keluarga merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah dalam MENCAPAI tujuan pembangunan kesehatan tersebut.

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN I 2005 -2009 RPJMN II 2010-2014 RPJMN III 2015 -2019 RPJMN IV 2020 -2025 Bangkes diarahkan untu meningkatkan akses dan mutu yankes Akses masyarakat thp yankes yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap Kes masyarakat thd yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia Kuratif-Rehabilitatif VISI: MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN Arah pembangunan kesehatan pada RPJMN I dan II masih berioentasi pada Kuratif dan rehabilitatif,mulai RPJMN III orientasi pembangunan kesehatan berubah menjadi promotif dan preventif PROMOTIF - PREVENTIF Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan 6

VISI & MISI PRESIDEN JKN PARADIGMA SEHAT PENGUATAN YANKES TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dalam budaya 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA PROGRAM INDONESIA PINTAR PROGRAM INDONESIA SEHAT 3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN RENSTRA 2015-2019 Hal yang diatur dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sejalan dengan visi misi Presiden terkait Pembangunan Kesehatan. Visi Presiden adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Upaya untuk mewujudkan visi ini dilakukan melalui 7 misi pembangunan, dimana pada misi ke-4 adalah mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Dalam pembangunan nasional 2015-2019 kita juga ingin membangun kemandirian di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian dalam budaya yang dikenal dengan TRISAKTI. Untuk mewujudkan TRISAKTI tersebut maka ditetapkan 9 agenda prioritas (NAWACITA), dimana pada agenda ke-5 dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan dicapai melalui program Indonesia pintar, program Indonesia sehat dan program Indonesia kerja dan program Indonesia sejahtera. Dalam Program Indonesia sehat terdapat 3 pilar yang akan dilakukan yaitu: 1) Mewujudkan paradigma sehat; 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan; dan 3) Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu upaya untuk mengintegrasikan ke 3 pilar tersebut dilakukan melalui Pendekatan Keluarga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, untuk mencapai Keluarga Sehat. Dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan maka Kemenkes akan menempatkan tenaga kesehatan secara tim yang kita namakan program “NUSANTARA SEHAT”. PARADIGMA SEHAT PENGUATAN YANKES JKN PENDEKATAN KELUARGA DTPK KELUARGA SEHAT GERMAS

Program Indonesia Sehat RENSTRA 2015-2019 Pilar 1 Paradigma Sehat Promotif – preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan Pemberdayaan masyarakat Keterlibatan lintas sektor Pilar 2 Penguatan Yankes Peningkatan Akses terutama pd FKTP Optimalisasi Sistem Rujukan Peningkatan Mutu Penerapan pendekatan continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk) Pilar 3 JKN Benefit Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong Kendali Mutu & Kendali Biaya Sasaran: PBI & Non PBI PROGRAM INDONESIA SEHAT dengan 3 pilar pencapaian yaitu PELAKSANAAN PARADIGMA SEHAT, PENINGKATAN AKSES dan MUTU PELAYANAN KESEHATAN, serta PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL bagi seluruh penduduk pada akhir tahun 2019, yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019. Pilar 1. Paradigma Sehat : Paradigma sehat merupakan upaya Kementerian Kesehatan untuk merubah pola pikir stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan peningkatan upaya promotif – preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan keterlibatan lintas sektor dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pilar 2. Penguatan Pelayanan Kesehatan Penguatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) hal penting sebagai berikut: Peningkatan akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Optimalisasi Sistem Rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan Penerapan pendekatan continuum of care. Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk). Pilar 3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Program JKN ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun Non-PBI. Dalam pengembangan JKN ini Kementerian Kesehatan fokus pada pengembangan benefit package, menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan itu semua, maka diperlukan upaya terobosan dalam PELAYANAN KESEHATAN yaitu pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga ini merupakan cara pandang dan cara kerja baru bagi institusi pelayanan kesehatan yakni secara aktif menjangkau seluruh keluarga yang ada dalam wilayah kerjanya dan TIDAK HANYA BERSIFAT MENUNGGU seseorang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tanda kepesertaan KIS DTPK PENDEKATAN KELUARGA KELUARGA SEHAT GERMAS

PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA 2.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PIS-PK (Permenkes No.39/2016) Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran & mendekatkan /meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga 4 Integrasi UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target / fokus keluarga, berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga. 2 Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pendekatan keluarga merupakan salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Kenapa keluarga?? Karena Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang menjadi inti Pembangunan Kesehatan sesuai UU 36 tahun 2009. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada dasarnya merupakan integrasi pelaksanaan program-program kesehatan baik upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan target / fokus keluarga, berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga. . Pelaksanaan Program Indonesia Sehat diselenggarakan melalui Pendekatan Keluarga

Pendekatan Keluarga Sehat Tujuan GIZI & KESEHATAN IBU & ANAK Keluarga mengikuti KB Ibu melakukan persalinan di Faskes Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan Memantau pertumbuhan dan perkembangan balita tiap bulan 1. Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif 2. Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota dan SPM Provinsi 3. Mendukung pelaksanaan JKN 4. Mendukung tercapainya program indonesia sehat Pengendalian Peny Menular & Penyakit Tidak Menular Penderita TB Paru berobat sesuai standar Penderita hipertensi berobat teratur Gangguan jiwa berat tidak diterlantarkan Perilaku & Kesehatan Lingkungan Tidak ada anggota keluarga yang merokok Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat Sekeluarga menjadi anggota JKN

Program Kesehatan Berdasarkan Siklus Hidup PROGRAM INDONESIA SEHAT dengan 3 pilar pencapaian yaitu PELAKSANAAN PARADIGMA SEHAT, PENINGKATAN AKSES dan MUTU PELAYANAN KESEHATAN, serta PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL bagi seluruh penduduk pada akhir tahun 2019, yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019. Pilar 1. Paradigma Sehat : Paradigma sehat merupakan upaya Kementerian Kesehatan untuk merubah pola pikir stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, dengan peningkatan upaya promotif – preventif, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan keterlibatan lintas sektor dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pilar 2. Penguatan Pelayanan Kesehatan Penguatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) hal penting sebagai berikut: Peningkatan akses terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Optimalisasi Sistem Rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan Penerapan pendekatan continuum of care. Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk). Pilar 3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Program JKN ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) ataupun Non-PBI. Dalam pengembangan JKN ini Kementerian Kesehatan fokus pada pengembangan benefit package, menggunakan sistem pembiayaan asuransi dengan azas gotong royong, serta melakukan kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan itu semua, maka diperlukan upaya terobosan dalam PELAYANAN KESEHATAN yaitu pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga ini merupakan cara pandang dan cara kerja baru bagi institusi pelayanan kesehatan yakni secara aktif menjangkau seluruh keluarga yang ada dalam wilayah kerjanya dan TIDAK HANYA BERSIFAT MENUNGGU seseorang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.

INPUT input output proses IMPLEMENTASI PENDEKATAN KELUARGA REGULASI, JUKNIS PEDOMAN, KURMOD SOSIALISASI, KOORDINASI DUKUNGAN DANA REKRUITMENT SDM PENCETAKAN FORMULIR, BLANKO PENYIAPAN PC, TABLET, SOFTWARE PERLENGKAPAN PENDATAAN. PENYIAPAN ALAT/ KIT PUSKESMAS

IMPLEMENTASI PENDEKATAN KELUARGA PELATIHAN PENDATAAN & INFO KESEHATAN ANALISIS DATA KELUARGA & INTERVENSI 1 2 3 Tenaga Pembina Keluarga, Tenaga Teknis, Tenaga pengolah Data, Tenaga Managemen PKM Materi Pelatihan, a.I PISDPK MANAGEMEN PUSKESMAS PENDATAAN E-aplikasi, Manual/Formulir Input Data Keluarga, PINKESGA, Mengolah Data, Tabulasi Data, APLIKASI KS 12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT Analisis Masalah Prioritas Pemecahan Masalah Manajemen Puskesmas Perencanaan: RUK  RPK Lokmin Bulanan, Triwulan Wasdal dan Penilaian ANALISIS DATA KELUARGA IMPLEMENTASI PENDEKATAN KELUARGA PROSES Dari segi proses dilaksanakan: Pelatihan, dengan materi pelatihan terkait PIS-PK, pendataan, dan managemen Puskesmas. Dari pelatihan akan menghasilkan tenaga pembina keluarga, yang berperan dalam pendataan di tingkat keluarga dan melaksanakan analisis data keluarga. Analisis data keluarga dan intervensi melalui proses manajemen Puskesmas. Pelaksanaan Intervensi

IMPLEMENTASI PENDEKATAN KELUARGA OUTPUT OUTCOME INDEKS KELUARGA SEHAT NASIONAL PROVINSI KABUPATEN / KOTA PUSKESMAS KECAMATAN KELURAHAN / DESA KELUARGA 2019 9.754 PKM

PENTAHAPAN PIS-PK 9754 Puskesmas 34 Prov 514 Kab/Kota 2926 Puskesmas 34 Prov 514 Kab/Kota 5852 Puskesmas 34 Prov 514 Kab/Kota 2015 2016 2017 2018 2019 470 Puskesmas 9 Prov 64 Kab/Kota UJI COBA 4 Puskesmas 4 Prov 4 Kab/Kota Bila Kab/Kota ingin mengembangkan sendiri PIS-PK diluar lokus Puskesmas tahun 2017 bisa dilaksanakan karena pelatih sudah tersedia di 34 Propinsi dan 514 kab/kota. Kab/Kota dapat mengembangkan sendiri PIS-PK diluar lokus Puskesmas tahun 2017 karena pelatih sudah tersedia di 34 Propinsi dan 514 kab/kota

SEBARAN LOKUS PIS-PK TAHUN 2017 Kaltara: 14 Aceh : 213 Medan : 285 Sulut : 42 Maluku Utara: 16 Riau : 84 Kaltim: 47 Gorontalo : 12 Kalbar: 64 Papua : 35 Kep. Riau: 49 Papua Barat : 17 Kalteng: 25 Sulbar : 11 Sumbar : 103 Babel : 28 Sulteng : 79 Maluku : 16 Jambi : 67 Sulsel : 135 Palembang : 104 Kalsel: 69 Sultra: 32 Lampung : 111 Bengkulu : 45 DKI Jakarta : 85 Jawa Tengah: 301 Total: 2.926 PKM Banten : 63 Jawa Timur : 360 Jawa Barat : 210 NTT : 37 DIY : 29 Bali : 51 NTB : 86 Kepmenkes nomor 85 tahun 2017 tentang Lokus PIS-PK

Manajemen POLA KEPEMIMPINAN Pendekatan Keluarga Di Puskesmas PERSIAPAN KUNJUNGAN RUMAH INPUT DATA PADA FORM TERCETAK ATAU ELEKTRONIK (APLIKASI) PENYUSUNAN RUK SECARA EVIDANCE BASED PENDEKATAN KELUARGA DENGAN TETAP MELIHAT DATA2 PROGRAM IMPLEMENTASI INTERVENSI PERMASALAHAN YG SDH DISEPAKATI SBG PRIORITAS MASALAH PENGAWASAN, PENGENDALIAN & PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS, PERUBAHAN IKS PADA LEVEL KELUARGA SAMPAI LEVEL PUSKESMAS P1 : Perencanaan (P1) P2: Pengerakan Pelaksanaan (P2) P3: Pengawasan Pengendalian dan Penilaian (P3) Sosialisasi dan pengorganisasian Kunjungan Rumah Promkes Intervensi Awal Tabulasi & analisis Triangulasi & Analisis Lokmin bulanan dan atau tribulanan P1 : Perencanaan P2: Pengerakan Pelaksanaan P3: Pengawasan Pengendalian dan Penilaian

Integrasi Integrasi PUSKESMAS Dalam tahap persiapan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Puskesmas perlu melakukan integrasi program, SDM dan pembiayaan. Puskesmas melakukan integrasi terhadap seluruh upaya/program yang akan dilakukan, sehingga kunjungan keluarga yang dilakukan melalui pendekatan akan meningkatkan capaian setiap program yang ada. Diperlukan integrasi SDM dalam upaya pengaturan atau pengorganisasian secara internal Puskesmas. Puskesmas menetapkan tim pembina Keluarga yang menjadi penanggungjawab dari setiap wilayah kerja Puskesmas. Pembina Keluarga, yaitu tenaga kesehatan Puskesmas yang telah mengikuti pelatihan atau memiliki pengetahuan tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Pembina keluarga bertanggung jawab mengumpulkan data kesehatan keluarga, melakukan analisis Prokesga di wilayah binaannya, melakukan koordinasi lintas program untuk intervensi masalah keluarga di wilayah binaannya, serta melakukan pemantauan kesehatan keluarga. Jika SDM tidak cukup, dapat dilakukan Perekrutan petugas pendataan yang dilaksanakan oleh pihak Puskesmas berdasarkan pada analisis kebutuhan tenaga pendataan dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan tenaga di Puskesmas, jumlah keluarga di wilayah kerja Puskesmas, luas wilayah kerja, kondisi geografis wilayah kerja, dan pendanaan. Perekrutan petugas pendataan dapat dilaksanakan apabila hasil dari analisis kebutuhan tenaga menyatakan bahwa membutuhkan tenaga tambahan. Hal lain juga dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan melakukan dengan Poltekkes yang ada di wilayah kab/kota tersebut. Puskesmas juga melakukan integrasi sumber-sumber pembiayaan yang ada di Puskesmas seperti BOK, Kapitasi, ADD, APBD, CSR dan lain-lain. Sehingga pelaksanaan pendekatan keluarga dapat dilakukan dengan menggunakan dana yang sudah teralokasi untuk membiayai pelaksanaan program yang telah ada.

Ilustrasi Pelayanan Puskesmas Terintegrasi DIARE DENGAN DEHIDRASI BERAT DIARE DENGAN PENYAKIT PENYERTA BAYI DENGAN DIARE DAN DEHIDRASI SEDANG-BERAT CONTOH KASUS: Diare Terkait Kondisi Lingkungan PUSKESMAS (UKM & UKP) RUJUKAN UKP RUMAH SAKIT RUJUK BALIK DINKES PROV Rujukan UKM TERSIER PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN DIARE PROMOSI KESEHATAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI PENANGGULANGAN KLB DIARE KLINIK SANITASI PENANGGULANGAN KLB DIARE ANTAR KAB UJI RESISTENSI ANTIBIOTIK RUJUKAN UKM UKP Pemeriksaan kasus Diare di PUSTU/Puskesmas Terdeteksi Keluarga yang sering menderita diare di satu desa di wilayah kerja Puskesmas UKM DINKES KAB/KOTA Slide ini merupakan contoh pelayanan kesehatan di Puskesmas secara terintegrasi. Dimana ada peran yang dilakukan oleh Puskesmas, Dinkes kab.kota dan dinkes provinsi. Serta rumah sakit sebagai rujukan. Ibu hamil yang memeriksakan kandungan secara rutin ke UKBM atau puskesmas/BPS tidak hanya diperiksa kehamilan tetapi juga pemeriksaan lainnya mungkin ada masalah kesehatan lain misalnya terdeteksi ada gejala TB atau mungkin penyakit lainnya Puskesmas melakukan kunjungan ke rumah untuk melihat kondisi keluarga yang mungkin ada penderita TB lainnya atau masalah kesehatan lainnya sekaligus melakukan pendataan keluarga dan intervensi dan di rujuk ke puskesmas untuk pemeriksaan TB yng khusus di puskesmas Bila kemudian ibu hamil tersebut beresiko dapat dilakukan rujukan ke Rumah sakit sedangkan bila ditemukan resisten terhadap pengobatan Puskesmas melakukan pendataan dan pemeriksaan di sekitar keluarga lainnya . Untuk dukungan pemeriksaan tersebut puskesmas dapat meminta dinkes kab/kota atau propinsi sebagai rujukan UKM sekunder dan tersier. PENDEKATAN KELUARGA Pendataan dan Intervensi Awal 12 Indikator PIS -PK Hasil dari kunjungan rumah diperoleh bahwa banyak keluarga di desa tersebut Tidak memiliki akses terhadap jamban sehat dan sarana air bersih Rujukan UKM Sekunder LABORATORIUM SPESIMEN PENANGGULANGAN KLB DIARE BERSAMA PUSKESMAS SURVEILANS EPIDEMIOLOGI PADA KLB DIARE Menggalakkan STBM ( Sanitasi Total Berbasih Masyarakat) Konseling Tatalaksana diare Advokasi perangkat desa untuk penyediaan jamban dan sarana air bersih melalui ADD (Angaran Dana Desa)

Dukungan Terhadap SPM SPM KELUARGA SEHAT 2, 3, 4, 8, 10, 11 Memantau pertumbuhan dan perkembangan balita tiap bulan KELUARGA SEHAT SPM Sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota, terdapat 12 indikator yang pencapaiannya harus 100%. Sebagian besar indikator SPM Bidang Kesehatan beririsan dengan 12 Indikator Keluarga Sehat. Terdapat 8 Indikator Keluarga Sehat terkait dengan Indikator SPM. Empat (4) indikator Keluarga Sehat yang tidak terkait dengan SPM adalah merokok, jamban sehat, akses terhadap air bersih dan anggota JKN. Sehingga jika pendekatan keluarga ini dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan capaian SPM kabupaten/kota. SPM ini merupakan hal penting karena merupakan nilai kinerja dari kepala daerah (Bupati dan Walikota). Hal ini dapat digunakan sebagai media advokasi kepada kepala daerah untuk mendukung pendekatan keluarga ini. Di dalam mewujudkan pencapaian SPM, perlu melibatkan lintas sektor melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) “ Suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup “

Masyarakat Berperilaku Sehat TUJUAN GERMAS Masyarakat Berperilaku Sehat yang berdampak pada: Kesehatan Terjaga Produktif Biaya Berobat Berkurang Lingkungan Bersih Tujuan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah : Agar masyarakat berperilaku sehat, sehingga diharapkan berdampak pada : Kesehatan terjaga Jika sehat, produktivitas masyarakat meningkat Terciptanya lingkungan yang bersih Biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk berobat berkurang

Tugas Sektor Kesehatan dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Advokasi & Pembinaan Perwujudan Kawasan Sehat Penggalangan Kemitraan & Peran Serta Masyarakat Kampanye Germas & Edukasi Masyarakat Deteksi Dini Penyakit Menular &Tidak Menular Menyediakan Fasiltas Pelayanan Yang Bermutu

FOKUS KEGIATAN 2017 Memeriksa Kesehatan Secara Berkala Melakukan Aktivitas Fisik Konsumsi Sayur dan buah

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN 3.

PERAN PUSAT ✔ ✔ ✔ ✔ Penyiapan kebijakan/ pedoman/ materi awal: - Pedoman & juknis - Kurikulum & modul pelatihan - Prokesga (tercetak & elektronik) - Sistem pencatatan & pelaporan - Dll ✔ Koordinasi & bimbingan: Rakerkesnas, Binwil terpadu, dll ✔ Pengembangan sumber daya Penyediaan dana secara bertahap, terutama utk: - Kelengkapan sarana & prasarana puskesmas - Pelatihan tenaga kesehatan (TOT) - Biaya operasional ✔ Pemantauan & pengendalian: sistem pencatatan & pelaporan, - Penghitungan indeks keluarga sehat (IKS) utk kompetisi sehat - (Benchmarking) Tk. Nasional

PERAN PROVINSI EVALUASI PERSIAPAN PELAKSANAAN Melakukan PELATIHAN TOT (Teknis Program & Manajemen Puskesmas) berkoordinasi dengan Kemenkes dan Bapelkes Provinsi Menyediakan sumber daya lain : SARPRAS dan ALAT PENDUKUNG, dll di Puskesmas Melakukan PENGOLAHAN DATA keluarga sehat di tingkat provinsi Koordinasi dan Bimtek MEMBINA dan Melakukan KOORDINASI dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam proses kegiatan Melakukan pemantauan dan pengendalian Mengembangkan sistem Pelaporan Memberikan umpan balik hasil pelaporan pada Kabupaten/Kota Melakukan pemetaan wilayah tingkat provinsi berdasarkan hasil evaluasi

PERAN KAB/KOTA EVALUASI PERSIAPAN PELAKSANAAN MENYEDIAKAN SDM di Puskesmas yang dibutuhkan Melakukan PELATIHAN/PEMBEKALAN Menyediakan SARANA PRASARANA dan ALAT PENDUKUNG di Puskesmas Menyediakan BIAYA OPERASIONAL untuk Puskesmas PENGOLAHAN DATA keluarga sehat di tingkat kabupaten/kota Korrdinasi dan Bimtek MEMBINA Puskesmas dalam proses MANAJEMEN PUSKESMAS (P1 – P2-P3) Pemantauan dan pengendalian Mengembangkan sistem Pelaporan Memberikan umpan balik pelaporan pada Puskesmas dan kecamatan Pemetaan wilayah berdasarkan hasil evaluasi P1. PERENCANAAN – RUK, RPK berdasarkan hasil analisis data P2. PENGGERAKAN – PELAKSANAAN melalui LOKAKARYA MINI P3. PENGAWASAN-PENGENDALIAN-PENILAIAN

4. HARAPAN

REKOMENDASI 2017 RAKERKESNAS Pelaksanaan PIS PK dan GERMAS menggunakan regulasi yang sudah ada yaitu : PMK 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS PK dan PMK 43 tahun 2016 tentang SPM, serta peraturan daerah terkait Untuk pelaksanaan PIS PK Semua provinsi mengidentifikasi dan menggunakan sumber pembiayaan APBN, APBD, Dana Pajak Rokok, CSR, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Kapitasi, bantuan luar negeri, DAK Fisik dan Non Fisik, dan Dana Desa Implementasi PIS PK ditekankan pada integrasi pada aspek SDM, sumber biaya, fasilitas termasuk integrasi program UKP dan UKM dengan memperhatikan manajemen Puskesmas

REKOMENDASI ASPEK TEKNIS 2017 RAKERKESNAS TAHAP PERENCANAAN (P1) Tingkat Kabupaten/Kota Memanfaatkan wadah koordiansi Lintas Program yang telah ada Tingkat provinsi dibentuk pengendali kegiatan (PIS PK) yang juga berfungsi untuk memastikan pencapaian SPM Tingkat Pusat merencanakan pelatihan (TOT, pembina keluarga dan manajemen Puskesmas) Provinsi mendorong kabupaten/kota dalam perencanaan pengumpulan data indikator keluarga Sehat Lokus keluarga Sehat ditetapkan dengan SK menteri kesehatan namun daerah dapat menambah Puskesmas lain untuk mempercepat capaian pelaksanaan PIS PK Daerah Sepakat menggunakan pembiayaan dari sumber yang ada untuk mengatasi kesenjangan antara sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan Penyusunan rencana operasioanal secara integratif TAHAP PELAKSANAAN (P2) Daerah melakukan advokasi dan sosialisasi memalui forum koordinasi dan forum lainnya dalam mengimplementasikan PIS PK Dinkes Kabupaten/kota melakukan pendampingan kepada Puskesmas dalam pelaksanaan PIS PK Kemenkes memfasilitasi pelaksanaan antara lain Pelatihan SDMK dan Penyediaan sistem terintegrasi C. TAHAP PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENILAIAN (P3) Daerah melaksanakan supervisi/bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PIS PK dengan menggunakan instrument monitor/pengendalian yang dikeluarkan oleh kemenkes Pelaksanaana monev dilakukan melalui konsep binwil secara berjenjang Pemantauan dan evaluasi diusulkan melalui wadah e-report

Surat Edaran Menkes Kepada Gubernur, Bupati/Walikota Terkait PIS-PK

REKAP IMLEMENTASI PIS-PK s.d Juni 2017 NO PROVINSI JUMLAH KAB/ KOTA LOKUS JUMLAH PUSKESMAS Persentase Puskesmas terlatih yang sudah input data Jumlah KK yang di input**) YANG SUDAH PELATIHAN *) YANG SUDAH INPUT DATA **) 1 ACEH 23 213 179 6 3% 2.769 2 SUMATERA UTARA 33 285 222 78 35% 155.826 3 SUMATERA BARAT 19 103 25 24% 3.930 4 RIAU 12 84 1% 1.565 5 JAMBI 11 67 4% 282 SUMATERA SELATAN 17 104 29 28% 56.600 7 BENGKULU 10 46 11% 122 8 LAMPUNG 15 111 36 32% 41.090 9 BANGKA BELITUNG 28 18 64% 6.294 KEPULAUAN RIAU 49 14% 10.749 DKI JAKARTA 85 47 55% 22.651 JAWA BARAT 27 210 168 44 26% 65.675 13 JAWA TENGAH 35 301 259 118 46% 373.007 14 DI YOGYAKARTA 52% 305 JAWA TIMUR 38 360 240 192 80% 255.225 16 BANTEN 63 20 53.945 BALI 51 10% 1.962 NUSA TENGGARA BARAT 86 6% 3.400 NUSA TENGGARA TIMUR 22 37 724 KALIMANTAN BARAT 64 9.085 21 KALIMANTAN SELATAN 69 32 69% 629 KALIMANTAN TENGAH 4.187 KALIMANTAN TIMUR 569 24 KALIMANTAN UTARA 21% 2.377 SULAWESI UTARA 42 5% 595 26 SULAWESI TENGAH 79 19% 938 SULAWESI SELATAN 135 57 42% 106.430 SULAWESI TENGGARA 41% 2.384 GORONTALO 67% 30 SULAWESI BARAT 9% 107 31 MALUKU 13% MALUKU UTARA 50% 234 PAPUA 191 34 PAPUA BARAT 82   TOTAL 514 2,926 2,532 828 1.184.115 Provinsi Kalimantan Selatan dari 69 Lokus Puskesmas yang sudah dilatih terdapat 32 Puskesmas. Yang telah menginput data terdapat 22 Puskesmas. Keluarga yang telah dikunjungi terdapat pada Web Aplikasi KS sebanyak 629 KK *) Sumber data : Puslat SDMK, 2 Juni **) Web Aplikasi KS Pusdatin, 11 Juni

HARAPAN Pendekatan keluarga dilaksanakan sekarang, karena: Dukungan SPM  UU 23/2014 dan Permenkes 43 tahun 2016 Teknologi komputer yang sangat memudahkan pendataan dan analisisnya Ketersediaan SDM yang lebih baik Dana operasional cukup (tersedia DAK fisik dan non fisik, Kapitasi, APBD, ADD, dll) Komitmen yang tinggi Pendekatan Keluarga sangat tepat untuk dilaksanakan saat ini karena: Dukungan terhadap pencapaian target SPM; Kemajuan teknologi komputer yang sangat memudahkan untuk pelaksanaan pendataan dan analisis; Ketersediaan SDM yang lebih baik, Tersedianya dana operasional yang cukup bagi Puskesmas (melalui DAK fisik dan non fisik, Kapitasi, APBD, ADD, dll) serta Komitmen yang tinggi dari seluruh stake holder. Sebagai informasi, pelaksanaan PIS-PK sudah dimulai sejak tahun 2015 melalui proses uji coba dan selanjutnya secara bertahap akan dilaksanakan di seluruh Puskesmas di Indonesia pada tahun 2019. Untuk tahun 2017 sesuai dengan Kepmenkes Nomor 85 tahun 2017 tentang Lokus PIS-PK telah ditetapkan 2926 Puskesmas yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

terima kasih

DATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DATA LOKUS PUSKESMAS INTEGRASI PENDEKATAN KELUARGA TAHUN 2017 DI KALIMANTAN SELATAN

PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT SUMBER DAYA PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT PUSKESMAS KABUPATEN KECAMATAN BATCH BATAKAN Tanah Laut PANYIPATAN 4 LOKSADO Hulu Sungai Selatan 3 ( dalam Jutaan ) ALOKASI DANA DAK FISIK PROV KALIMANTAN SELATAN2017 Pelayanan Dasar 60.553 Pelayanan Rujukan 32.659 Pelayanan Kefarmasian 28.503 Sumber : Pepres 123 Tahun 2016 ttg Penetapan Petunjuk Teknis DAK Fisik KABPUTEN TERTINGGAL KABUPATEN JUMLAH PUSKESMAS HULU SUNGAI UTARA 12 Sumber : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 131TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019 KALIMANTAN SELATAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017 ALOKASI DANA DAK NON FISIK PROV KALIMANTAN SELATAN 2017 Bantuan Operasional Kesehatan 119.050.705.000 Akreditasi Rumah Sakit 12.202.620.000 Jaminan Persalinan 31.708.198.000 KEADAAN PUSKESMAS PONED RANAP NON RANAP TOTAL PUSKESMAS 60 46 184 230

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA PONED PUSKESMAS RANAP NON RANAP TOTAL 1 KALIMANTAN SELATAN KAB. TANAH LAUT 4 3 16 19 2 KAB. KOTA BARU 11 9 18 27 KAB. BANJAR 8 20 24 KAB. BARITO KUALA 10 5 KAB. TAPIN 13 6 KAB. HULU SUNGAI SELATAN 21 7 KAB. HULU SUNGAI TENGAH KAB. HULU SUNGAI UTARA KAB. TABALONG KAB. TANAH BUMBU 14 KAB. BALANGAN 12 KOTA BANJARMASIN 26 KOTA BANJAR BARU JUMLAH 60 46 184 230 Sumber : Pusdat data DATA PUSKESMAS PER 31 JUNI 2015

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 26

Puskesmas Akreditasi s.d.2016 Di Kalimantan Selatan NO  PROVINSI  KABUPATEN/KOTA JUMLAH PUSKESMAS 1 KALIMANTAN SELATAN KAB. TANAH LAUT 3 2 KAB. BANJAR 5 KAB. BARITO KUALA 6 4 KAB. TAPIN KAB. HULU SUNGAI SELATAN KAB. HULU SUNGAI TENGAH 7 KAB. HULU SUNGAI UTARA 8 KAB. TABALONG 9 KAB. TANAH BUMBU 10 KAB. BALANGAN 11 KOTA BANJARMASIN 14 12 KOTA BANJAR BARU TOTAL 39 Sumber : Dit. Mutu dan Akreditasi Yankes

DATA PUSKESMAS YANG MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR TAHUN 2016

JUMLAH PUSKESMAS PER KAB/KOTA DATA PUSKESMAS YANG MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR TAHUN 2016 DI KALIMANTAN SELATAN NO PROVINSI KABUPATEN JUMLAH PUSKESMAS PER KAB/KOTA TOTAL PERPROVINSI 1 KALIMANTAN SELATAN Tanah Laut 12 117   2 Kota Baru 8 3 Banjar 15 4 Barito Kuala 6 5 Tapin Hulu Sungai Selatan 11 7 Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara 9 Tabalong 10 Tanah Bumbu Balangan Kota Banjarmasin 25 13 Kota Banjar Baru

DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAFTAR DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015 – 2019 DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN   NO. KODE KAB PROVINSI KABUPATEN 1 6308 KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI UTARA NO KODE PER 31 DESEMBER 2015 PUSKESMAS PER 31 DESEMBER 2015 PROVINSI PER 31 DESEMBER 2015 KABUPATEN/KOTA PER 31 DESEMBER 2015 KECAMATAN PER 31 DESEMBER 2015 1 1060576 DANAU PANGGANG Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara 1060577 SAPALA PAMINGGIR 2 1060578 3 1060579 BABIRIK 4 1060580 ALABIO SUNGAI PANDAN 5 1060581 PASAR SABTU SUNGAI TABUKAN 6 1060582 AMUNTAI SELATAN 7 1060583 SUNGAI MALANG AMUNTAI TENGAH 8 1060584 SUNGAI KARIAS 9 1060585 BANJANG 10 1060586 SEI TURAK AMUNTAI UTARA 11 1060587 GUNTUNG 12 1060588 HAUR GADING Sumber : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 131TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019

TERPENCIL/SANGAT TERPENCIL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAFTAR PUSKESMAS TERPENCIL/SANGAT TERPENCIL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PROVINSI KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS KRITERIA TERPENCIL SANGAT TERPENCIL RAWAT INAP NON RAWAT INAP Kalimantan Selatan    KOTA BARU TANJUNG SELOKA   1 SUNGAI BALI TANJUNG LALAK BERANGAS MEKARPURA LONTAR PANTAI BANIAN SERONGGA SUNGAI KUPANG HAMPANG SUNGAI DURIAN KELUMPANG I TANJUNG BATU PUDI TAMIANGGERONGGANG BUNGKUKAN MARABATUAN TG. SAMALANTAKAN PAMUKAN II GUNUNG BATU BESAR SAMPANAHAN BAKAU SENGAYAM KEPUTUSAN DIRJEN YANKES NO : YP.01.01/I/0152/2017 TENTANG PKM DI KAB/KOTA DENGAN KRITERIA TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL SEBAGAI SASARAN PROGRAM YANKES PRIMER Berlanjut….

TERPENCIL/SANGAT TERPENCIL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lanjutan…. DAFTAR PUSKESMAS TERPENCIL/SANGAT TERPENCIL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lanjutan…. PROVINSI KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS KRITERIA TERPENCIL SANGAT TERPENCIL RAWAT INAP NON RAWAT INAP Kalimantan Selatan    BARITO KUALA TABUNGANEN 1   TAMBAN MEKARSARI JELAPAT ANJIR PASAR ANJIR MUARA BERANGAS SEMANGAT DALAM MANDASTANA JEJANGKIT BELAWANG WANARAYA BARAMBAI PINDAHAN BARU BANTUIL LEPASAN TABUKAN KURIPAN HULU SUNGAI SELATAN MALINAU LOKSADO HULU SUNGAI TENGAH HANTAKAN BATU TANGGA TANDILANG KEPUTUSAN DIRJEN YANKES NO : YP.01.01/I/0152/2017 TENTANG PKM DI KAB/KOTA DENGAN KRITERIA TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL SEBAGAI SASARAN PROGRAM YANKES PRIMER

TERPENCIL/SANGAT TERPENCIL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lanjutan…. DAFTAR PUSKESMAS TERPENCIL/SANGAT TERPENCIL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lanjutan…. PROVINSI KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS KRITERIA TERPENCIL SANGAT TERPENCIL RAWAT INAP NON RAWAT INAP Kalimantan Selatan    BANJAR ALUH-ALUH 1   BERUNTUNG BARU SUNGAI TABUK 2 ARANIO SUNGAI PINANG PARAMASAN PENGARON SAMBUNG MAKMUR TELAGA BAUNTUNG HULU SUNGAI UTARA SUNGAI TURAK GUNTUNG HAUR GADING AMUNTAI SELATAN ALABIO PASAR SABTU BABIRIK DANAU PANGGANG SAPALA PAMINGGIR BANJANG KEPUTUSAN DIRJEN YANKES NO : YP.01.01/I/0152/2017 TENTANG PKM DI KAB/KOTA DENGAN KRITERIA TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL SEBAGAI SASARAN PROGRAM YANKES PRIMER

TERPENCIL/SANGAT TERPENCIL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lanjutan…. DAFTAR PUSKESMAS TERPENCIL/SANGAT TERPENCIL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lanjutan…. PROVINSI KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS KRITERIA TERPENCIL SANGAT TERPENCIL RAWAT INAP NON RAWAT INAP Kalimantan Selatan    BALANGAN TEBING TINGGI   1 JUAI HALONG TANAH BUMBU KARANG BINTANG MANTEWE PULAU TANJUNG GIRI MULIA TELUK KEPAYANG TAPIN HATUNGUN SALAM BABARIS TAMBARUNTUNG PANDAHAN PIANI LOKPAIKAT BAKARANGAN BARINGIN MARGASARI KEPUTUSAN DIRJEN YANKES NO : YP.01.01/I/0152/2017 TENTANG PKM DI KAB/KOTA DENGAN KRITERIA TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL SEBAGAI SASARAN PROGRAM YANKES PRIMER

TERPENCIL/SANGAT TERPENCIL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lanjutan…. DAFTAR PUSKESMAS TERPENCIL/SANGAT TERPENCIL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Lanjutan…. PROVINSI KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS KRITERIA TERPENCIL SANGAT TERPENCIL RAWAT INAP NON RAWAT INAP Kalimantan Selatan    KUTAI KARTANEGARA MUARA MUNTAI 1   MUARA WIS RIMBA AYU MARANG KAYU MUARA KAMAN KAHALA KEMBANG JANGGUT TABANG RITAN BARU KEPUTUSAN DIRJEN YANKES NO : YP.01.01/I/0152/2017 TENTANG PKM DI KAB/KOTA DENGAN KRITERIA TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL SEBAGAI SASARAN PROGRAM YANKES PRIMER

PUSKESMAS LOKASI PENEMPATAN TIM NUSANTARA SEHAT KODE PUSK. PER 31 DESEMBER 2015 PUSKESMAS PER 31 DESEMBER 2015 PROVINSI PER 31 DESEMBER 2015 KABUPATEN/KOTA PER 31 DESEMBER 2015 KECAMATAN PER 31 DESEMBER 2015 NS BATCH 1/ 2015 NS BATCH 2/2015 NS BATCH 3/2016 NS BATCH 4/2016 NS BATCH 5/2016 1060435 BATAKAN KALIMANTAN SELATAN Tanah Laut PANYIPATAN   1 1060539 LOKSADO Hulu Sungai Selatan

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2017 dalam jutaan rupiah No Nama Daerah Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Kefarmasian Keluarga Berencana Subtotal Kesehatan Sarana Pelayanan Rujukan Prioritas Daerah Subtotal Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Kab. Banjar 2.795   3.234 925 6.953 2 Kab. Barito Kuala 2.000 4.191 979 7.170 3 Kab. Hulu Sungai Selatan 3.984 1.965 964 6.912 4 Kab. Hulu Sungai Tengah 11.266 3.130 5.938 649 20.983 5 Kab. Hulu Sungai Utara 7.453 1.627 1.034 13.244 6 Kab. Kotabaru 4.271 1.955 968 7.194 7 Kab. Tabalong 6.880 971 952 11.933 8 Kab. Tanah Laut 2.246 1.027 8.403 9 Kab. Tapin 6.000 7.130 1.205 1.044 15.378 10 Kota Banjarbaru 7.699 6.749 1.582 929 16.959 11 Kota Banjarmasin 5.000 54 570 5.624 12 Kab. Balangan 1.313 1.060 7.503 13 Kab. Tanah Bumbu 5.456 11.549 TOTAL 60.553 32.659 28.503 11.140 132.852 Sumber : Pepres 123 Tahun 2016 ttg Penetapan Petunjuk Teknis DAK Fisik

NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017 NO NAMA PROVINSI/ KAB/KOTA BOK JAMPERSAL AKREDITASI PUSKESMAS JUMLAH   Kalimantan Selatan - 1 Kab. Tanah Laut 10.026.855.000 3.610.139.000 1.401.090.000 15.038.084.000 2 Kab. Kota Baru 13.610.162.000 3.295.339.000 1.737.180.000 18.642.681.000 3 Kab. Banjar 12.783.397.000 4.649.064.000 1.324.090.000 18.756.551.000 4 Kab. Barito Kuala 9.900.290.000 2.659.439.000 853.590.000 13.413.319.000 5 Kab. Tapin 6.717.921.000 1.685.839.000 756.560.000 9.160.320.000 6 Kab. Hulu Sungai Selatan 11.463.866.000 2.289.264.000 1.375.090.000 15.128.220.000 7 Kab. Hulu Sungai Tengah 10.002.809.000 2.480.714.000 644.530.000 13.128.053.000 8 Kab. Hulu Sungai Utara 7.971.110.000 2.117.164.000 868.590.000 11.406.864.000 9 Kab. Tabalong 8.113.300.000 2.039.464.000 10.909.324.000 10 Kab. Tanah Bumbu 7.437.330.000 4.012.489.000 12.094.349.000 11 Kab. Balangan 5.736.705.000 1.517.739.000 8.123.034.000 12 Kota Banjarmasin 11.555.493.000 882.697.000 486.110.000 12.924.300.000 13 Kota Banjar Baru 3.731.467.000 468.847.000 4.686.424.000 TOTAL 119.050.705.000 31.708.198.000 12.202.620.000 163.411.523.000 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017