PENGELOLAAN KEUANGAN Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD - Nias

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
GOOD GOVERNANCE.
Tentang Keuangan Negara
SEMARANG, 25 MARET 2010 PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL PATTIRO SEMARANG Local Media Roadshow Harian Seputar Indonesia.
Keterbukaan Informasi Publik
Pendahuluan  Luruskan niat dan berdoa dulu!!!
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
PENGADAAN BARANG/JASA
Hutang Luar Negeri.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
Good Governance Etika Bisnis.
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
POLICY FOCUS AREAS.
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
PENGARAHAN DALAM RAKORNAS APIP
Tentang Keuangan Negara
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
APBN dan Pembangunan di Indonesia
Pendahuluan  Luruskan niat dan berdoa dulu!!!
Kebijakan moneter.
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
SETAHUN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH DAN NIAS
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
PRISAI (Prinsip, Kriteria, Indikator, Safeguards Indonesia)
Kegiatan Kedeputian Monitoring, Evaluasi & Penyelesaian Perselisihan
MENCEGAH KORUPSI Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
KERJASAMA DAN DUKUNGAN MEDIA MASSA Perkembangan dan Agenda ke Depan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keuangan Sekolah/Madrasah
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Pendahuluan  Luruskan niat dan berdoa dulu!!!
Pendahuluan  Luruskan niat dan berdoa dulu!!!
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
PENGELOLAAN KEUANGAN Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD - Nias
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
Transcript presentasi:

PENGELOLAAN KEUANGAN Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD - Nias Managing expectations

BRR NAD - Nias Isu pembentukan BRR: Kerusakan sangat besar dan luas Kemampuan pendanaan nasional dan daerah sangat rendah Pemda collapse Pemda Korup Bakor atau Badan Otorita? Hindari konflik dengan Pemda Dipimpin tokoh Aceh/tokoh nasional Mampu berkomunikasi untuk menghimpun partisipasi internasional

BRR NAD - Nias Wewenang Bapel (Ps 17 Perpu 2/ 2005) Mengelola pelaksanaan Rekon Mengelola SDM, SDA, Keuangan & teknomologi untuk Rekon Menjalin kerjasama dengan pihak lain Mengkoordinasi, bekerjasama dan mengawasi rekon oleh pihak LN Mendapatkan informasi, dukungan teknis dari berbagai pihak

BRR NAD - Nias Bapel merupakan pengguna anggaran (Ps 21 Perpu 2/ 2005) Seluruh dana yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dikelola, dikoordinasi, dan dipertanggugjawabkan oleh kepala Bapel dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan (Ps 20 Perpu 2/ 2005)

Permasalahan Pendanaan untuk Diperhatikan oleh Bapel KEBUTUHAN PENDANAAN SUMBER-SUMBER PENDANAAN MEKANISME PENGELOLAAN PENDANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Kebutuhan Pendanaan ($juta) Damage Losses Total Social Sectors Housing Education Health Religious and culture 1,684 1,398 119 82 83 57 39 9 1,741 1,437 128 92 Infrastructure Transport Communcations Energy Water and Sanitation Flood control 636 391 19 68 27 132 241 145 3 89 877 536 22 30 221 Productive Sectors Agriculture Fisheries Industry and Trade 352 84 102 167 830 141 409 280 1.182 225 511 447 Cross-Sectoral Environment Governance and Admin. Bank and Finance 252 155 14 400 394 5 652 549 Emergency Expenditures TOTAL 2,924 1,528 4,452

Untuk dipertimbangkan Sumber luar negeri harus dimaksimalkan Saat proyek dimulai, jumlah dana yang dibutuhkan sudah harus jelas tersedia Perlu ada kepastian bahwa sekali proyek dimulai, seluruh komponen dari proyek akan dapat diwujudkan Ada jaminan bahwa proyek tidak akan dihentikan/ terhenti di tengah jalan atau diulang karena ketidaksesuaian kriteria atau kualitas Ada hambatan Teknis dan politis: Masalah politik dalam negeri donor Periode anggaran Terjadinya disaster baru Terganggunya mekanisme akuntabilitas

Sumber Pendanaan untuk 4 tahun Pemerintah Indonesia ( $3 – 4 Miliar) Rupiah murni Hibah MDTF Donor Internasional, NGOs dan sektor Private ($3 -4 miliar) Total dana yang akan dialokasikan dari berbagai sumber diperkirakan USD $6 – 8 billion Dimana dana itu sekarang? Bagaimana daftar donor internasional setelah diupdate Bagaimana komitmen 8,4 triliun APBN-P2005 : 3,9 triliun dari debr moratorium 3,8 triliun hibah 619,4 milyar realokasi pinjaman Berapa besar dana terhimpun dalam MDTF? Waspadai terjadinya bottlenecks

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DANA Transparan dan Akuntabel Efisien dan efektif. Skala prioritas. Mendorong Peran Pemda dan Masyarakat Lokal Mempercepat proses Good governance.

Anti Korupsi? Ada deklarasi antikorupsi oleh seluruh stakeholders Penetapan gaji yang tinggi merupakan suatu pendekatan dan ingin dijadikan model? Berpikir seimbang antara kebutuhan dan komparabilitas

Mekanisme antikorupsi BRR Guidelines + Kode etik internal Partnering dan membangun kapasitas masyarakat sipil, pemerintah pusat dan lokal, dan monitoring Mekanisme penanganan komplain Memaksimalkan transparansi melalui media dan IT Validitas dan Reliabilitas?

Isu- Strategis Lain: Manajemen BRR: Personal vs managerial & profesional integrity Evaluasi kelayakan proyek oleh BRR: Mesti ada upaya memastikan keandalan data dan kemampuan pemantauan pelaksanaan dilapangan ? Penggunaan kontraktor lokal: Keandalan vs pembinaan Peradaran uang dan pertumbuhan ekonomi NAD Pembangunan di tempat asal vs tata ruang blueprint Keterlambatan pengerjaan bermakna penyerapan dana yang besar utk adm. Pengawasan masyarakat vs politik untuk merekrut yang vokal ke dalam BRR. Anniversary 26 Dec 2005: Keandalan pertanggungjawaban, kemampuan komunikasi dan penguasaan media akan menambah pertisipasi internasional

Indikator Perbankan (Milyar Rp) Dec 2003 Dec 2004 Maret 2005 Juni 2005 Total Assets Deposits Outstanding Credits LDR 9879.9 7656.4 2123.1 27.7 10782.9 7951.7 3200.7 40.3 10061.4 8297.7 3327.0 40.1 10092.3 9464.9 3514.0 37.1

Sekian