Pertemuan 09 Bina Nusantara. Pertemuan 09 Bina Nusantara.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Advertisements

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Mata kuliah : A Perpajakan
Komputerisasi Perpajakan
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN.
Hutang Pihutang Pajak Hutang Pajak Penghasilan
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
1. Teknik-teknik Pemungutan Pajak
Matakuliah : F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai
Bina Nusantara Pertemuan 11 Bina Nusantara Hak WPD Atas Tagihan Pajak Daerah Surat Tagihan Pajak Surat Ketetapan Pajak Peninjauan Kembali Penundaan Pembayaran.
1 Pertemuan VIII Pajak Pertambahan NIlai Matakuliah: F0412/PERPAJAKAN Tahun: 2006 Versi: 08/13.
Bina Nusantara Pertemuan 13 Bina Nusantara Keadilan atas Pjk Daerah Undang – Undang (DPR/D) Peraturan Daerah Kepastian Hukum Kepentingan Umum Banding.
DASAR-DASAR PERPAJAKAN, PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
INSPEKTORAT WILAYAH VI
PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN Pertemuan 15
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
PERTEMUAN #11 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPN DAN PPNBM
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DASAR-DASAR PERPAJAKAN, KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SILABUS PERPAJAKAN PERTEMUAN 1 - 7
Hutang Pihutang Pajak Hutang Pajak Penghasilan
Penghitungan PPh Final
Overview SPT 1721.
Analisis Pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan menggunakan Metode Self Assessment System pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Tugas Akhir Diajukan.
Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang BPHTB
LANJUTAN PERTEMUAN KE-6 SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK
Pertemuan 06 Hak Dan Kewajiban Fiskus (Direktorat Jendral Pajak)
Pengantar KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
HUTANG DAN PENAGIHAN PAJAK
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
PELUNASAN PAJAK Pertemuan 13.
Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan
PT Abangku Sayang (NPWP : ), Jalan Kayu No
Pertemuan XII PBB - BPHTB
PENGATURAN PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH Pertemuan 12
CARA PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA
Pertemuan REVIEW MATERI
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Dasar Hukum : PER DIRJEN NOMOR 32/PJ/2010.
Program Studi Akuntansi FE-UII Jogjakarta 2004
PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK
PERTEMUAN 2 M PAJAK Asas dan Sistem Pemungutan Pajak Aristanti.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Jenis Pajak Menurut subjek pajaknya Menurut sifat pemungutannya
Sanksi Pajak Hafiez Sofyani.
UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN
Sistem Pemungutan Pajak
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Mendaftarkan diri ke DJP, WP peroleh NPWP
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
Analisis PPH Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Penerapan Self Assessment Duwi Nopiyanti for further detail, please visit
PENGANTAR HUKUM PAJAK.
Perpajakan 1 Hafiez Sofyani, SE., M.Sc. Stelsel Pajak Sesi 4
Sistem Pemungutan Pajak
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
PEMOTONGAN & PEMBAYARAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PAJAK PAJAK UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN. PENGERTIAN PAJAK  Iuran wajib yang dibayar oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan.
PENAGIHAN PAJAK PERTEMUAN KE 6 HUTANG PAJAK DAN
Materi 5.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
PENGANTAR PERPAJAKAN Pengantar Pajak.
Try Zuliyanti Nurul Khoiriyah
PENGANTAR HUKUM PAJAK.
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KEDATON
Transparansi dan pertukaran Informasi sebagai upaya Kerjasama Tax Treaty Indonesia dengan berbagai Negara Oleh: Dr. Hiqma Nur Agustiningsih., SE., M.Si.,
PAJAK PAJAK UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN. PENGERTIAN PAJAK  Iuran wajib yang dibayar oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan.
Transcript presentasi:

Pertemuan 09 Bina Nusantara

TINDAK LANJUT PAJAK DAERAH (DIATUIR DGN PERDA) Self Assessment Mendaftar Menghitung / Memungut Membayar Melaporkan dls. Bina Nusantara

Self Assessment (Kepercayaan) Masyarakat Wajib Pajak Daerah (WPD) wajib melakukan sendiri semua kewajibannya sesuai ketentuan Mendaftar / lapor kegiatan & obyeknya Menghitung besarnya pajak terhutang Memungut, membayar, setor pajak Melaporkan pajaknya Bina Nusantara

Mendaftarkan Hal yg akan berpengaruh terhadap kewajiban pajaknya Melakukan kegiatan / usaha Melakukan transaksi Ke Pemda (Unit ybs) Sesuai cara & batas waktunya Bina Nusantara

Menghitung Pjk Daerah Kewajiban pajaknya sendiri Sesuai cara yg ditentukan Sesuai tarif yg benar Tidak terkait dgn pemungutan Bina Nusantara

Memungut Pajak Daerah Atas transaksi/penyerahan Kepada pihak lain Sesuai cara yg ditentukan Sesuai tarif yg benar Bina Nusantara

Membayar Pajak Daerah Sesuai ketentuan Isi / pakai formulir yg benar Jumlah / hitungan yg benar Saat yg benar (Insidentil / bulanan) Tempat yg benar (al. Bank Pemda) Bina Nusantara

Informasi/Penerangan Jika ragu  hubungi yg. Kompeten Instansi / Pejabat ybs. Ahli Pajak Intern perusahaan Ahli Pajak Ektern (Konsultan independen) Bina Nusantara

Hak / Kewajiban Mendapat informasi, pelayanan Mengangsur, keringanan, pembebasan Peninjauan Kembali Keadilan sesuai ketentuan Wajib patuhi sendiri kewajibannya Self & Official Assessment Bina Nusantara