Oleh: Fitri Amelia (0806317552) Furi Andriyana (0806463486) PENERAPAN E-INVOICE DALAM MENINGKATKAN HUBUNGAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI DENMARK Oleh: Fitri Amelia (0806317552) Furi Andriyana (0806463486)

Peningkatan pelayanan publik Latar Belakang Globalisasi Perkembangan IPTEK Peningkatan pelayanan publik E-Government Good Governance

Rank Country Index 1 Sweden 0.9157 18 New Zealand 0.7392 2 Denmark 0.9134 19 Ireland 0.7296 3 Norway 0.8921 20 Spain 0.7228 4 United States 0.8644 21 Iceland 0.7176 5 Netherlands 0.8631 22 Germany 0.7136 6 Republic of korea 0.8317 23 Singapore 0.7009 7 Canada 0.8172 24 Belgium 0.6779 8 Australia 0.8108 25 Czech Republic 0.6696 9 France 0.8038 26 Slovenia 0.6681 10 United Kingdom 0.7872 27 Italy 0.6680 11 Japan 0.7703 28 Lithuania 0.6617 12 Switzerland 0.7626 29 Malta 0.6582 13 Estonia 0.7600 30 Hungary 0.6485 14 Luxemburg 0.7512 31 Portugal 0.6479 15 Finland 0.7488 32 UAE 0.6301 16 Austria 0.7428 33 Poland 0.6117 17 Israel 0.7393 34 Malaysia 0.6063 Sumber : Seminar Nasional Informatika UPN, Yogyakarta, 2009  

Latar Belakang Kesejahteraan masyarakat tinggi Denmark sebagai HDI (Human Development Index) peringkat dua tertinggi di dunia Kebutuhan akan internet tinggi Pemerintah Denmark mengembangkan e-government dengan maksimal E-invoice

Rumusan Masalah Apa itu e-invoice di Denmark ? Bagaimana proses pelaksanaan e-invoice di Denmark ? Apa manfaat dan hambatan e-invoice di Denmark ? Bagaimana hubungan e-invoice di Denmark terhadap perspektif good governance ? Apa e-invoice dapat diimplementasikan di Indonesia ?

Tujuan Penulisan Untuk mengetahui e-invoice di Denmark Untuk mengetahui proses pelaksanaan e- invoice di Denmark Untuk mengetahui manfaat e-invoice di Denmark Untuk mengetahui hubungan antara e- invoice di Denmark terhadap perspektif good governance Untuk mengetahui e-invoice bisa di implementasikan di Indonesia atau tidak

Kerangka Teori E-Government Menurut Bank Dunia (World Bank): “E-Government mengarahkan untuk penggunakan TI oleh semua agen pemerintahaan (seperti WAN, internet, mobile computing) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan”

Kerangka Teori Memperbaiki kualitas pelayanan publik Manfaat e-government (Al Gore dan Tony Blair): Memperbaiki kualitas pelayanan publik Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas Mengurangi total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang cepat tanggap. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah

Kerangka Teori Unsur-unsur Good Governance Participation Rule of law Transparancy Responsiveness Consensus orientation Equity Efektiveness and eficiency Accountability Strategic vision

DENMARK

Gambaran Umum Luasnya 43.094 km2 Terletak antara 57° 45′ 7″-54° 33′ 35″ LU, dan 8° 4′ 22″-15° 11′ 55″ BT Populasi Denmark mencapai 5,4 juta jiwa penduduk Ibu kota negara Denmark adalah Copenhagen yang berada di Pulau Zealand

E-invoice di Denmark Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1203 Tahun 2005 tentang Pembayaran Publik Dilaksanakan tanggal 1 Februari 2005 E-invoice yang dilaksanakan pemerintah Denmark merupakan salah satu bentuk inovasi pembayaran dalam kemitraan pemerintah dengan swasta.

Perkembangan e-invoice Denmark (www.oes.dk)

Tujuan e-invoice Denmark Untuk membentuk pemesanan, penagihan dan proses pembayaran ke bentuk digital dalam rangka mengoptimalkan proses pembayaran secara potensial.

Implementasi e-invoice Denmark Harus didukung dengan hal-hal sebagai berikut: Infrastruktur institusi publik penyedia / penjual rekening bank umum scanning agencies

Alur e-invoice Denmark Pertama, seseorang dari organisasi pembeli mengidentifikasi kebutuhan untuk suatu produk atau jasa. Hal ini dapat diperoleh pada halaman depan dari website e-invoice atau di www.virk.dk sesuai dengan kategori yang dicari.

Alur e-invoice Denmark

Alur e-invoice Denmark Kedua, orang tersebut lalu mengirimkan pesan elektronik ke pihak yang berwenang dalam bagian pembelian (masih dalam organisasi yang sama). Sebelum mengirim pesan, orang/perusahaan tersebut harus log in untuk masuk ke account di e-invoice yang mereka telah buat. Log in account dapat dilakukan dengan menggunakan kartu ID sebagai akses masuk ataupun dengan digital signature.

Alur e-invoice Denmark

Alur e-invoice Denmark Ketiga, orang atau pihak yang berwenang tersebut kemudian menerima permintaan elektroniknya Keempat, orang atau pihak yang berwenang tersebut kemudian mengirimkan pesanan ke organisasi penjual Kelima, produk atau layanan dikirim ke pembeli Keenam, penjual mengirim tagihan elektronik ke organisasi pembeli

Alur e-invoice Denmark

Alur e-invoice Denmark Ketujuh, tagihan ini dapat dikirim dengan beberapa cara diantaranya: Via sistem faktur elektronik Via portal faktur digital Via tradisional ke Read-Inbureau. Cara ini digunakan semua perusahaan asing dan perusahaan yang tidak memiliki persiapan IT sehingga dapat tetap melakukan transaksi bisnis dengan sektor publik

Alur e-invoice Denmark Apabila dari banyak alur tersebut ada beberapa langkah yang tidak dimengerti, maka orang/perusahaan pembeli atau penjual dapat membaca tata cara prosedur e- invoice seperti dibawah ini:

Alur e-invoice Denmark

Manfaat e-invoice di Denmark Transparansi Menghemat biaya kertas Hemat biaya dan waktu Peningkatan produktivitas

Hambatan penerapan e-invoice di Denmark Mindset Sulitnya mengubah mindset terutama pengusaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengubah sistem pembayaran faktur dari yang manual ke digital dalam membangun hubungan dengan sektor publik

Hambatan penerapan e-invoice di Denmark Keterbatasan teknologi pada beberapa perusahaan Adanya perusahaan yang masih menggunakan faktur tradisional, yakni yang masih dalam bentuk kertas. Akan tetapi, sebelum disampaikan ke sektor publik terkait, faktur tersebut harus diubah bentuknya ke dalam bentuk digital terlebih dahulu. Sehingga proses pengiriman faktur ini masih terhambat dan membutuhkan waktu yang lebih lama

E-invoice Dihubungkan dengan Unsur-Unsur Good Governance

Good governance dalam penerapan e-invoice Accountability Transparancy Participations Rules of law Efficiency

Penerapan E-invoice di Indonesia dan hambatannya Di Indonesia sendiri, e-invoice belum diterapkan di instansi publik maupun instansi swasta. Hanya ada sebatas pengadaan barang dan jasa (e- procurement). beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah Indonesia jika ingin menerapkan e-invoice di instansi publik maupun swasta, diantaranya: Infrastruktur dan jaringan internet Tersedianya lembaga yang melayani e-invoice Keamanan kerjasama

Kesimpulan E-invoice merupakan program pemerintah negara Denmark dibidang konversi tagihan- tagihan biasa atau faktur tradisional ke dalam bentuk digital dan langsung terhubung kepada sistem akuntasi pemerintah E-invoice sebagai pengaplikasian e- government telah terbukti membawa pengaruh besar dan perubahan yang signifikan untuk negara Denmark.