PENGERTIAN & TUJUAN HTUN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
WIDYAWATI BOEDININGSIH / WATIEK S
Advertisements

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
Paradigma Ilmu Administrasi Negara
KEBIJAKAN DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA DALAM HUKUM PIDANA
PENGANTAR ILMU ADMINISTASI NEGARA
Pancasila sebagai Sistem Etika
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Pemerintah dan Pemerintahan
Hukum perdata meliputi pengaturan tentang orang, benda,perikatan dll.
Pemilu, Gak Nyoblos Gak Keren!
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
Pertemuan 7 TRIAS POLITIKA
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
Hanindya Mustika Ningtyas
OTONOMI DAERAH BAB 10.
PERIHAL WEWENANG PEMERINTAH
PENGERTIAN HAN.
Alvid Utama Dinda ( ) Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
Pengertian Ilmu Pemerintahan
TEORI KEKUASAAN SALEHUDDIN, S.Pd., M.Pd. Kekuasaan dalam bidang politik Kekuasaan politik berbeda dengan kekuasaan non politik Kekuasaan sosial Kekuasaan.
bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara
SISTEM POLITIK INDONESIA ISIP 4213/3SKS TTM 7
Ketatalaksanaan Pemerintahan di INDONESIA
PENGERTIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
ORGANISASI USAHA.
Hukum Administrasi Negara
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
Kekuatan Sosial Politik Indonesia IPEM4437/3SKS
N E G A R A.
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Politik dan Negara Ahmad Nasher.
Konstitusi & bentuk negara
ADMINISTRASI NEGARA DLM LINGKUP SISTEM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY FORMULATION)
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Oleh Dr. Triyanto,SH.MHum.
KONSTITUSI MATERI MUATAN KONSTITUSI KEDUDUKAN, FUNGSI & TUJUAN KONSTITUSI KLASIFIKASI KONSTITUSI.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
POLITIK STRATEGI NASIONAL
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
KEBIJAKAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS
Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Sistem Keuangan Negara
Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia AYU NOVITA ARUMSARI (19) DEA AMANDA AMELIA R (24)
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PENDEFINISIAN ADMINISTRASI NEGARA
Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan
Modul Sistem Politik Indonesia LEMBAGA / BADAN EKSEKUTIF
Hukum Administrasi Negara 24 Oktober 2011 FISIP UI
Disusun oleh: Kelompok 1 ISP-PPKn B 2014
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA(K3)
PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
Pengantar Ilmu Politik
ISTILAH, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
Ketatalaksanaan Pemerintahan di INDONESIA
MASYARAKAT PEDESAAN DAN PERKOTAAN
KELOMPOK 10 1.VEREN YONITA E TOFIK SUPRIYADI ARIEF PRIANDI A KELOMPOK 10 1.VEREN YONITA E TOFIK SUPRIYADI
TATACARA PEMILIHAN. Sekian Terimakasih.
PERKEMBANGAN, PENGERTIAN DAN MAKNA KONSTITUS
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

PENGERTIAN & TUJUAN HTUN Oleh: Dr. TRIYANTO,S.H.,M.Hum. Prodi PPKn FKIP UNS

ISTILAH-ISTILAH - Hukum Administrasi Negara (HAN) - Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) - Hukum Tata Pemerintah

Pengertian Adminstrasi Negara Studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin (Edward H. Litchfield) Kegiatan- pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan politiknya (Dimock dan Koening);

Pengertian Pemerintah Arti sempit: Eksekutif Arti luas: Eksekutif, Legislatif & Yudikatif

Tujuan HTUN Pedoman pemerintah dalam menjalankan tupoksinya Menghindari kesewenang-wenangan pemerintah Mengatur interaksi antara rakyat dengan pemerintah

Diskusi Kelompok Kelompok I: Mengumpulkan contoh-contoh kasus tindakan sewenang-wenang pemerintah Kelompok II: Mengalisis hal-hal yang menyebabkan kesewenang2an pemerintah Kelompok III: Merumuskan solusi untuk mencegah kesewenang2an pemerintah.

Sekian Terimakasih