KONSEP PROPERTI DAN GEOGRAFI

Outline Pengertian Properti Kategorisasi Properti dalam Hukum Batas-batas Properti Public vs private

Pengertian Properti (Ziff) Properti sebagai ikatan hak kepemilikan – memiliki status hukum Sebagai Elemen – Bernilai (honor) – ada manfaat, dapat dimiliki, dikelola, diarahkan, menjadi pendapatan, kepemilikan modal, dapat dipertukarkan – ada implikasi untuk menghindari/mengurangi resiko/kerusakan dan kerugian status hukum Inti (core) – memiliki hak yang dikenal yang dapat ditransfer, dan dapat mengikat pihak ketiga (bind third parties)

Kategori Properti dalam hukum (Ziff-1) Properti pribadi (Private property) – kepemilikan secara individual – “is a thoroughly contestable notion” Properti Umum dan Publik (Public and Common Property) – properti yang ditetapkan dan dikendalikan pemanfaatannya oleh pemerintah; atau properti yang dikuasai oleh kelompok (seperti masyarakat adat, komunitas tertentu)

Kategori Properti dalam Hukum (Ziff-2) Properti Riel (Real property) –lahan dan benda-benda (land and fixtures) Properti personal (Personal property) – tangible (barang-barang seperti aset rumah, mobil, hewan ternak, dll.) dan intangibles (saham, surat berharga, ijazah, dll.)

Daya Tarik Properti Kepemilikan (Ownership) Pemegang Hak Sewa (Leasehold) Hak Kolektif (Collective Title) – seperti aset yang dikelola berdasarkan Hukum Adat

Aspek Sosial dari Properti (Ziff) Adanya konsentrasi atau distribusi kesejahteraan – sehingga menimbulkan disparitas berdasarkan status sosial-ekonomi dan gender Menimbulkan pola organisasi sosial tertentu atas dasar akses atau kemudahan pemanfaatan properti (umum/publik), seperti timbulnya kalangan elite, kalangan ‘akar rumput’, dst

THE DIFFERENT KINDS OF GOODS Four Types of Goods Rival? Low High Private Goods Collective Good High Contoh: barang-barang konsumtif Contoh: jalan tol Excludable? Public Goods Common Goods Low Contoh: sumberdaya air, sekolah dasar Contoh: taman publik, udara

Lahan sebagai Media Aktifitas Kehidupan Sudut pandang Kepentingan Makro Geo-Ekonomi Land Policy Struktur Kota/Daerah Land Use Planning Pendekatan Kapitalis VS SPATIAL ARRANGEMENT Struktur Tata Ruang Pendekatan Sosialis Sudut pandang Kepentingan Mikro Geo-Pemasaran Lokasi Usaha Kawasan Industri Lokasi tempat tinggal Pendekatan Spiritual (Henri George)

Geografi dan Properti (Blomley) Spatial nature of property (setidak-tidaknya untuk sejumlah properti, terutama yang bersifat tangible); Legal Geographies – batas wilayah/daerah, batas politik/administrasi; suatu daerah yang ditetntukan batasnya oleh landasan hukum Spaces are legally saturated (jenuh, seperti terjadinya pemekaran wilayah, pemecahan hak atas pemanfaatan tanah)

Isu dalam Batas Properti (Blomley) Pentingnya ketegasan/ketetapan hukum dan kebijakan ruang (Importance of legally constituted and policed spaces) Properti memilki dasar hukum dan Property has legal dan ada simbol/atribut (metaphorical boundaries) – ada delineasi tetapi juga sekaligus memiliki makna sosial yang membedakan ( misalnya daerah militer) Batas yang tidak tegas dan dapat dimanfaatkan pihak lain (boundaries as porous), seperti tanah marjinal (sepanjang rel kereta api, bantaran sungai, dll)

Tambahan: dua istilah penting Encroachment – the act of extending one’s own rights at the expense of others particularly by taking in adjoining land to make it a part of one’s own (Oxford Dictionary of Law) Adverse Possession - occupying an other’s land to the exclusion of all others –possession must be open, notorious and continuous (Pocket Dictionary of Canadian Law)

Contoh-Contoh kasus (1)

Land restoration Policies Contoh-Contoh kasus (2) Land restoration Policies Location, location, location MONEY Middle class resettlement in older urban neighborhoods; displacement dilemma

KONDISI KAWASAN PANTURA JAKARTA Slum Area Kemacetan Hutan bakau Kampung Nelayan Abrasi Pelabuhan ikan Endapan sampah

PERMASALAHAN LINGKUNGAN PANTURA JAKARTA MERUPAKAN LOKASI BANJIR DAN GENANGAN AIR KARENA 40% DARI LUAS PROVINSI DKI JAKARTA (TERUTAMA TERLETAK DI WILAYAH UTARA JAKARTA) MERUPAKAN DATARAN RENDAH 40 % Qs<<Qb KONDISI TOPOGRAFIS DKI JAKARTA MEMBANGUN SISTEM POLDER SEBAGAI UPAYA MENGATASI BANJIR DAN GENANGAN AIR

RTRW PROVINSI DKI JAKARTA 2010 LANDASAN HUKUM PERDA 6/1999 RTRW PROVINSI DKI JAKARTA 2010 PETA RENCANA STRUKTUR TATA RUANG

RENCANA PENGEMBANGAN DI SEPANJANG KAWASAN PANTURA JAKARTA AS HARBOUR, INDUSTRIAL, AND WAREHOUSE FUNCTIONS THROUGH LAND RECLAMATION DAN REVITALZATION WESTERN AREA (HOUSING) CENTRAL AREA (CBD) EASTERN AREA (INDUSTRY) MARUNDA PORT OF TANJUNG PRIOK Pantai Kapuk KARANG TANJUNG TOLL ROAD PLUIT Soekarno-Hatta International Airport Ancol HARBOUR TOLLROAD Jakarta Old City RENCANA REL KA INNER RING ROAD OUTER RING ROAD OUTER RING ROAD OUTER-OUTER RING ROAD Sumber : MODIFIKASI DARI BADAN PELAKSANA REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA SUB DIT PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN DIT PERKOTAAN METROPOLITAN

PANDUAN RANCANG KOTA (UDGL) DI TERKAIT DENGAN KAWASAN PANTURA RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MARUNDA RENCANA PENGEMBANGAN KAPUK NAGA INDAH RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA TUA RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN ANCOL RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN TAJUNG PRIOK RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PANTAI MUTIARA, SK GUB. No. 1918 / 2005 RENCANA TPI DAN PERMUKIMAN MUARA ANGKE, SK GUB. No. 1263 / 2006 ± 7.283.473 M2 ± 191.686 M2 ± 10.816.613 M2 ± 717.331 M2 ± 19.234.691 M2 ± 1.888.175 M2 ± 21.903.044 M2 RENCANA PENGEMBANGAN PANTAI INDAH KAPUK, SK GUB. No. 1567 / 2005 ± 208.242 M2 REVITALISASI KAWASAN STASIUN TJ PRIOK ± 1.168.168 M2 ± 3.500.000 M2 RENCANA PENGEMBANGAN PANTAI INDAH KAPUK UTARA-BARAT RENCANA JALAN TOL KARANG TANJUNG RENCANA JALUR MRT RENCANA KERETA API BARANG RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN CBD PLUIT, SK GUB. No. 636 / 2006 RENCANA BANJIR KANAL TIMUR SUB KAWASAN BARAT SUB KAWASAN TENGAH SUB KAWASAN TIMUR Sudah disahkan Belum disahkan

PETA PENGEMBANGAN KAWASAN PANTURA Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda

CONTOH PANDUAN RANCANG KOTA / UDGL UDGL PANTAI MUTIARA