kompetisi inovasi pelayanan publik TAHUN 2014

Draft RUMUSAN REKOMENDASI
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)
KONSULTASI PUBLIK UU ASN RPP PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN
REVIEW PENYUSUNAN LPPD Bogor, 18 Maret 2015
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
“Grand Desain Manajemen Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah”
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
PELAKSANAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Program Kelitbangan Tahun 2015
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 2015 & USULAN KEGIATAN 2016
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
Pengembangan Manajemen Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015
Direktorat Kompensasi ASN
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
PPPK Formasi dan Seleksi Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA
Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dalam Rangka Perwujudan Produk Hukum Daerah yang Komprehensif OLEH : Andrie Amoes (Kasubdit Fasilitasi.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN 2013
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
kompetisi inovasi pelayanan publik
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANGAN MANAJEMEN LABORATORIUM INOVASI PEMERINTAH DAERAH
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
SINKRONISASI PELAKSANAAN IZIN-IZIN DAERAH
Seri Inovasi Administrasi Negara
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
Seri Inovasi Administrasi Negara
Seri Inovasi Administrasi Negara
OVERVIEW LABORATORIUM INOVASI PUSAT INTAN TAHUN 2015
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
Landasan Kebijakan UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara, APBN dirancang oleh Presiden dibahas bersama DPR Produk UU yang lain dapat dibentuk Presiden atau.
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
MOMENTUM PENGUATAN INOVASI DAERAH BERDASARKAN PP 38 TAHUN 2017
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
BPS KABUPATEN BULELENG
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Asdep Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
KEBIJAKAN kementerian dalam negeri dalam pembinaan PEMERINTAHAN DESA
SINERGITAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMANTAUAN KEHADIRAN PEGAWAI
Pengembangan Kapasitas PID Provinsi Jambi Pengembangan Kapasitas PID Provinsi Jambi KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI BURSA.
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
TATACARA PEMILIHAN. Sekian Terimakasih.
Materi Rapat Persiapan Evaluasi AKIP RB Tahun 2019
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK