Utang Negara Endri Sanopaka, S.Sos.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
EKONOMI INTERNASIONAL
Advertisements

Utang Negara.
PENERIMAAN PEMERINTAH
INFLASI.
Dwi Maya Loka ZM Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) Ekonomi Kapitalis Amerika Serikat dan Krisis Moneter Amerika Serikat.
Azmi Nur Aini Adam Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) MENELUSURI INTERVENSI AMERIKA SERIKAT PADA PEREKONOMIAN INDONESIA.
Strategi Meningkatkan Kemakmuran Nusa dan Resiliensi Bangsa
Hutang Negara Mata kuliah: Keuangan Negara
APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA
Mengenal APBN Syariah Hakim Abdurrahman
Jessica Tiarany S Vanessa Wangania. JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat menuturkan, Indonesia memiliki kekuatan dalam memproduksi.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
UTANG LUAR NEGERI ..
Krisis Hutang Ekonomi Pembangunan.
Kebijakan moneter A. Ika Rahutami.
Ekonomi Politik PEMBANGUNAN UTANG LUAR NEGERI.
Studi kasus : Banking on forgiveness
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN). Tujuan Khusus Memiliki pengetahuan dan pemahaman : - Tentang fungsi dan peran APBN –Tentang struktur dan.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Hutang Luar Negeri.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
Utang Pemerintah dan Kebijakan Fiskal
RENCANA PEMBIAYAAN.
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
Garapan Drs. Puji Suharjoko
GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA
KONTROVERSI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) & UTANG LUAR NEGERI (ULN)
PENERIMAAN PEMERINTAH
Sumber-sumber Pembiayaan Indonesia
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Perbankan Indonesia di Masa Krisis
BAB 6 NERACA PEMBAYARAN.
PENGANTAR ILMU EKONOMI INFLASI DAN DEFLASI
SUKU BUNGA DAN SISTEM PERBANKAN
BUSINESS ACTIVITY Seorang Entrepreneur harus Berpikir Holistik,
PERBANKAN (BANKING) Lembaga Bank dan Non Bank
GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
PERBANKAN (BANKING) Lembaga Bank dan Non Bank
HUTANG/PINJAMAN Roy Salomo.
Kebijakan moneter.
BAB VI NERACA PEMBAYARAN.
A P B N.
PERBANKAN (BANKING) Lembaga Bank dan Non Bank
KASUS BLBI AUDITING BANK Audit Banking/DTE.
BAB 10 UANG.
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
UTANG PEMERINTAH (UTANG DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI)
PERTEMUAN 12.
GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA
Hutang luar negeri Ayu nur fitri laili
PERTEMUAN 11.
UTANG & ASPEK INTERNASIONAL
Siklus dan mekanisme APBN ini meliputi
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Garis Besar Materi Penyebab Krisis Moneter Indonesia
PENERIMAAN PEMERINTAH
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY)
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PENERIMAAN PEMERINTAH
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PENYEBAB KREDIT BERMASALAH DALAM PERBANKAN – Bag. I
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
Kebijakan Fiskal dalam Hutang Pemerintah dan Pengaruhnya Bagi Perekonomian Negara Nama : Zuda Karimatur Rohmah NIM :
Transcript presentasi:

Utang Negara Endri Sanopaka, S.Sos

Mengapa Hutang Luar Negeri? Potensi Masalah Hutang Luar Negeri ?

Macam dan Ciri Dari Utang Negara Reproductive Debt  dijamin seluruhnya oleh kekayaan negara dan sama besarnya Dead Weight Debt  Utang tanpa jaminan kekayaan. Pinjaman Sukarela dan Pinjaman Paksa Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri Suku Bunga Pinjaman

Sumber Pinjaman Negara Para Individu sebagai Kreditur Lembaga Keuangan Bukan Bank Sebagai Kreditur Bank-Bank Umum Sebagai Kreditur Bank Sentral Sebagai Kreditur

Beban Dari Utang Negara Utang Luar Negeri Utang Dalam Negeri Masalah Pengelolaan Utang Negara : Kemampuan Membayar Pinjaman (Debt Service Capacity)

Masalah Utang Negara Utang luar negeri makin sejalan dengan kepentingan neoliberalisme global yang kian mengakar di negeri ini. Artinya, utang itu memang untuk menyukseskan program neoliberalisme melalui IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Consultative Group on Indonesia (CGI).

Kondisi Utang Indonesia ketergantungan Indonesia pada Utang LN diperparah dengan dimintanya IMF membantu Indonesia dalam menghadapi krisis pada 1997. IMF pun memaksakan kehendaknya mengintervensi semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam LoI terdapat 1.243 tindakan yang harus dilaksanakan pemerintah dalam berbagai bidang seperti perbankan, desentralisasi, lingkungan, fiskal, kebijakan moneter dan Bank Sentral, privatisasi BUMN, dan jaring pengaman sosial.

Kondisi Utang Indonesia Menurut data terakhir Bappenas 2006, utang negara sudah mencapai US$130 miliar, terdiri dari utang luar negeri US$67,9 miliar dan utang domestik Rp658 triliun. Setiap tahunnya pemerintah harus membayar cicilan utang luar negeri yang jatuh tempo Rp96 triliun, ditambah beban utang dalam negeri Rp60 triliun, sehingga setiap tahun Indonesia harus membayar utang Rp150 triliun - Rp170 triliun.

Kondisi Utang Indonesia Sedangkan batas rasio utang yang aman menurut penelitian IMF (2005) adalah 35% - 42% terhadap Produk Domestik Bruto ( PDB). Batas ini pun secara rasional masih berada di atas Debt Service Ratio (DSR) dan ambang psikologis Meksiko yang rasionya mencapai 30%-40% dari PDB. Misalnya negara Meksiko pada saat akumulasi utang luar negerinya mencapai angka US$100 miliar, pada saat itulah Meksiko mengalami kehancuran dan terpaksa ngemplang atas utang-utangnya. Sedangkan pada 1994 saja, akumulasi utang luar negeri Indonesia (pemerintah dan swasta) sudah mencapai US$101 miliar.

Cont…… Apalagi pascakrisis ini, indikator utang Indonesia jauh lebih buruk lagi dari negara Amerika Latin pada waktu itu, di mana sekarang ini Indonesia telah memiliki rasio utang terhadap PDB 50%-52%.

Cont……….. Anggaran yang mestinya untuk memerangi kemiskinan telah habis terkuras untuk membayar cicilan utang yang menurut data Koalisi Anti Utang (KAU) pada tahun ini mencapai Rp69,8 triliun. Padahal angka Rp69,8 triliun itu mestinya dapat memenuhi target anggaran minimal 20% untuk pendidikan, kesehatan dan bantuan bencana alam. Dalam APBN-P 2006, pos anggaran untuk kehidupan rakyat jumlahnya jauh di bawah kebutuhan, yaitu anggaran kesehatan hanya Rp3,7 triliun, untuk bencana alam Rp1,8 triliun, dan untuk fungsi lingkungan hidup Rp4,4 triliun.

Solusi Mengatasi Utang Solusi yang paling sederhana mengatasi utang luar negeri adalah dengan mengoptimalkan restrukturisasi utang, khususnya melalui skema debt swap, di mana sebagian utang luar negeri tersebut dikonversi dalam bentuk progran yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya. Selain itu, perlu dioptimalkan upaya meminta pemotongan utang atau meminta pembebasan utang dengan memberi alasan logis dengan disertai fakta-faktanya.