LAPORAN KOMISI ORGANISASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
Advertisements

PENGORGANISASIAN PERBAIKAN MUTU
POLITIK ANGGARAN ZIAULHAQ.
BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERPU, PP, PERPRES & PERDA
Penyelenggara perguruan Tinggi Swasta Dalam Sistim Pendidikan Nasional
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
SOSIALISASI TAHAPAN KONFERENSI WILAYAH
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
D 4 NBSS Outbreak management. Melembagakan rencana wabah Untuk mengkonfirmasi wabah, langkah segera harus diambil oleh Tim Pengendalian Infeksi di fasilitas.
BEBERAPA KEBIJAKAN DPRD PROVINSI DIY BEBERAPA KEBIJAKAN DPRD PROVINSI DIY DALAM MENCIPTAKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU DI DIY Oleh : Drs.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Disriani Latifah Soroinda SH MH MKn
Pertemuan 2 Pola Analisis, pasar dan pelaku ekonomi makro
STATUTA PERGURUAN TINGGI
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
DRAFT PENYUSUNAN STATUTA UNIVERSITAS SERUNI
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
LATAR BELAKANG Belum adanya format standar tentang Prosedur Pelaksanaan (standard operating procedure -SOP) di seluruh jajaran Yayasan Keperluan adanya.
Kuliah 7 – Manajemen Proyek
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PENGELOLAAN PELATIHAN TIDAK BERGELAR & MONITORING DAN EVALUASI
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
Universitas Padjadjaran
IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI
STATUTA PERGURUAN TINGGI
Menjadi Guru Kenkoku Gakuin
Kebijakan Kelembagaan, Dosen, dan Kemahasiswaan
POKJA 2 INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM
PENGORGANISASIAN PENJAMINAN MUTU
DINAS KOMINFO KOTA BIMA
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Keterangan Saksi Prof. Dr. Sofian Effendi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Disriani Latifah Soroinda SH MH MKn
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
VII. ORGANISASI KOPERASI
PENGELOLAAN KELAS Ghina Anzalina
MEDIA KOMUNIKASI UNTUK ALUMNI ATTAQWA
1. PERUBAHAN KURIKULUM 2013 TAHUN 2016 YANG PERLU DIKETAHUI 1.Nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional tapi tetap Kurikulum 2013 Edisi.
SATUAN ACARA PERKULIAHAN PENGANTAR PERKOPERASIAN
Penulisan Makalah dan Penyusunan Presentasi untuk Pameran KAB
Pertemuan 16 SISTEM AKUNTANSI UTANG
Pembentukan dan Pengelolaan Tim
TEORI BELAJAR Konsep CBSA Oleh : Iswadi, M. Pd.
MODEL PROSES PEMENUHAN STANDAR
Konsep Koperasi dan Pengelolaan Koperasi
Analisis Standar Penilaian
Tugas Dan Wewenang DPR-RI
K0PERASI UU No. 25 tahun 1992 merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsik.
PERUBAHAN TATA TERTIB Senat Akademik Fakultas FKM UI 2015
PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI
9 PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI.
PELAKSANAAN KURIKULUM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
MANAJEMEN KOPERASI Oleh : H UMAR SE MM STIE TRI DHARMA NUSANTARA
PELAKSANAAN KURIKULUM
TEORI BELAJAR Konsep CBSA Oleh : Iswadi, M. Pd.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
RENCANA PENYUSUNAN PROSEDUR PELAKSANAAN DI LINGKUNGAN YAYASAN ATTAQWA
K0PERASI UU No. 25 tahun 1992 merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsik.
Materi. Terima Kasih !!!
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DKI JAKARTA
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Suleman S Sangadji Bintuni, 15 Juli 2019 ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA Badan Usaha Milik Kampung.
KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2017
Transcript presentasi:

LAPORAN KOMISI ORGANISASI Pertemuan Hari Tasyriq 13 Zulhijjah 1432 H 09 Nopember 2011 M

PEMBENTUKAN Komisi Organisasi di bentuk bulan Februari 2011 Karena beranggotakan lebih dari 50 orang, maka dibentuk tim yang lebih kecil yang terdiri dari 12 orang yaitu KH. Madrais Hajar Lc. Ust. Drs. Yusuf Alwi Ust. Drs. H. Mukhtar Murikh Ust. Drs. H. Ubdaidillah Khair Ust. Drs. H. Fauzi H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec H. Rojiun Muntaha, SH Nurkholis Wardi SH, M.Kan Drs. Sirojuddin Mursan

HASIL PEMBAHASAN Draft Anggaran Dasar Yayasan Draft Anggaran Rumah Tangga Yayasan Draft Revisi Struktur Draft Prosedur Pelaksanaan Perguruan (masih dalam pembahasan)

RENCANA PEMBAHASAN BERIKUTNYA Prosedur Pelaksanaan Masjid Prosedur Pelaksanaan Pengembangan Usaha Prosedur Pengelolaan Awqaf Prosedur Pengelolaan Sapras Prosedur Pengelolaan Cabang (Pengangkatan, Pemberhentian, Pemindahan, Standarisasi dll) Prosedur Badan Otonom

SINKRONISASI Perlu adanya sinkronisasi dan kordinasi dengan Komisi lain mengingat sistem yang dikembangkan sangat terkait dengan materi pembahasan di Komisi lain. Misalnya masalah keuangan dan materi silabus pengajaran Perlu adanya pertemuan berkala dengan pimpinan dalam rangka saling memberikan informasi mengenai situasi terkini.

Wallahu A’lam