Analisis Perencanaan Partisipatif

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Lay Out Kantor Gubernur Gorontalo
PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POKTAN DAN GAPOKTAN
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pendahuluan Latar Belakang Tujuan dan Sasaran Keluaran Ruang lingkup.
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
KONSEP DASAR EKONOMI MAKRO DAN PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
DUA LISME STRUKTUR REGIONAL UTARA - SELATAN
Konsep Pengembangan Wilayah
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
COMMUNITY DEVELOPMENT SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
MODUL STUDI KELAYAKAN BISNIS
Pendekatan Partisipasi
Selamat pagi, semangat pagii…!!
STRATEGI PENUMBUHAN DAYA SAING DAERAH JAWA BARAT
KELOMPOK SEJAHTERA PROV. SULAWESI BARAT PROV. MALUKU UTARA Kab. Majene
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Dipresentasikasikan oleh
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
PEREKONOMIAN INDONESIA
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan (2)
ANALISIS TIPOLOGI WILAYAH
TEHNIK DAN ANALISIS PROYEKSI
Apa Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL)?
Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah....
KESIMPULAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN
TEKNIK PROYEKSI KONDISI UMUM DAERAH
ANALISIS POTENSI EKONOMI DAERAH
XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Model-Model Usaha Agribisnis
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
Siklus hidup pengembangan sistem
PEMBANGUNAN AGROPOLITAN BERBASIS AGRIBISNIS PETERNAKAN: SUATU KONSEP
METODE-METODE PARTISIPATIF DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT
KONSEP DASAR EKONOMI MAKRO DAN PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
KONSEP DASAR EKONOMI MAKRO DAN PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL Tugas Pembelajaran Membaca dan mempelajari File presentasi – Diskusi dan mengerjakan Tugas.
MODUL 1 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI
ANALISIS SHIFT - SHARE UNTUK MENGETAHUI PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI SUATU DAERAH DIBANDINGKAN DENGAN WILAYAH YANG BERADA DI ATASNYA. PADA HAKEKATNYA ANALISIS.
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Pangsan, Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang ) Program Magister Arsitektur.
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
PPPUD (Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah)
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran NAMA:
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Negara Maju dan Berkembang
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ANALISIS TIPOLOGI WILAYAH
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
PPPUD (Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah)
ANALISIS MRP (MODEL RASIO PERTUMBUHAN) TITOV CHUK’S MAYVANI, SE., ME.,
SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERENCANAAN PARTISIPATIF.
Transcript presentasi:

Analisis Perencanaan Partisipatif Metode Analisis Analisis Perencanaan Partisipatif Perencanaan partisipatif merupakan metode atau cara yang melibatkan seluruh warga masyarakat dalam pembangunan suatu wilayah atau merupakan metode atau cara perencanaan yang memfungsikan kelembagaan masyarakat secara nyata di dalam menyusun perencanaan pembangunan. Dengan cara ini diharapkan masyarakat mau dan mampu melaksanakan, memelihara, dan menindak-lanjuti hasil-hasil pembangunan

ZOPP, adalah singkatan dari kata-kata : a. Metode ZOPP, yakni perencanaan proyek yang berorientasi kepada tujuan. ZOPP, adalah singkatan dari kata-kata : Ziel, tujuan, Orienterte, berarti berorientasi, Projekt, berarti proyek, dan Planung, berarti perencanaan.

Perencanaan partisipatif melalui metode ZOOP ini dilakukan dengan menggunakan empat alat kajian dalam rangka mengkaji keadaan desa. Kajian permasalahan; dimaksudkan untuk menyidik masalah-masalah yang terkait dengan suatu keadaan yang ingin diperbaiki melalui suatu proyek pembangunan. Kajian tujuan; untuk meneliti tujuan-tujuan yang dapat dicapai sebagai akibat dari pemecahan masalah-masalah tersebut. Kajian alternatif (pilihan-pilihan); untuk menetapkan pendekatan proyek yang paling memberi harapan untuk berhasil. Kajian peran; untuk mendata berbagai pihak (lembaga, kelompok masyarakat, dan sebagainya) yang terkait dengan proyek selanjutnya mengkaji kepentingan dan potensi.

Melalui penggunaan alat kajian itu maka metode ZOPP bertujuan untuk mengembangkan rancangan proyek yang taat azas dalam suatu kerangka logis. Metode ZOPP, dalam penerapannya dapat dikenali dari ciri-ciri utamanya. Dibawah ini tertera ciri-ciri utama metode ZOPP. Adanya kerja kelompok; bahwa perencanaan dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan proyek (mencirikan keterbukaan) Adanya peragaan; pada setiap tahap dalam perencanaan direkam secara serentak dan lengkap serta dipaparkan agar semua pihak selalu mengetahui perkembangan perencanaan secara jelas (mencirikan keterbukaan). Adanya kepemanduan; yakni kerjasama dalam penyusunan perencanaan diperlancar oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terkait dengan proyek, tetapi membantu untuk mencapai mufakat (mencirikan kepemanduan)

ALTERNATIF PERMASALAHAN TUJUAN PERAN AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG LAMBAT Kualitas SDM Rendah Eksport Motor Penggerak Pembangunan Rendah Investasi Struktur Ekonomi masih dominan pertanian Anggaran Pemerintah kecil PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI Kesejahteraan masyarakat meningkat Transisi struktur Ekonomi PROGRAM EKONOMI TERPADU Fasilitas jalan dan Angkutan Laut Memberdayakan Sektor Informal Kemudahan Perijinan Peningkatan kualitas SDM PELAKSANAAN PROGRAM Sektor Riil Menggiatkan produksi tingkat UKM Pemerintah : Perijinan Satu Atap Pembangunan infrastruktur Peningkatan kualitas & kuantitas pendidikan PERMASALAHAN TUJUAN ALTERNATIF PERAN

b. IPA (Important Performance Analalisis) IPA pada penelitian menggabungkan pengukuran tingkat permasalahan yang dihadapi wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep dan prioritas penanganan yang harus diambil dalam grafik dua dimensi yang memudahkan penjelasan data dan mendapatkan usulan praktis. Interpretasi grafik IPA sangat mudah, dimana grafik IPA dibagi menjadi empat buah kuadran berdasarkan hasil pengukuran importance -performance sebagaimana terlihat pada Gambar di,

Gambar 4.1: Kuadran Pengukuran Importance-Performance Proritas Penanganan Kuadran I Kuadran IV Kuadran III Kuadran II Tingkat Kebutuhan Sumber: Brandt, 2000

Berikut penjelasan untuk masing-masing kuadran dalam penelitian ini: Kuadran Pertama, tingkat permasalahan dimiliki oleh seluruh kecamatan wilayah kepulauan dan perlu penanganan sangat mendesak. Kuadran Kedua, tingkat permasalahan dimiliki oleh sebagian kecamatan wilayah kepulauan dan perlu penanganan sangat mendesak. Kuadran Ketiga, tingkat permasalahan dimiliki oleh sebagian kecil kecamatan wilayah kepulauan dan perlu penanganan namun tidak mendesak. Kuadran Keempat, tingkat permasalahan dimiliki oleh seluruh kecamatan wilayah kepulauan dan perlu penanganan namun tidak mendesak.

Indeks Williamson Metode ini digunakan untuk mencari gambaran tentang besarnya tingkat ketimpangan pembangunan yang diukur berdasarkan PDRB masing-masing wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilaah tersebut. Indeks Williamson dihitung dengan menggunakan (Suwitajaya, 2004): Vw = √ (Yi-Ŷ)2. fi/n Ŷ Dimana: Vw = Indeks Williamson Yi = Pendapatan perkapita wilayah kepulauan Ŷ = Pendapatan Perkapita Kabupaten fi = Populasi penduduk wlayah kepulauan n = Total populasi penduduk Kabupaten Sumenep Penggunaan rumus diatas akan memberikan hasil antara 0 dan 1, dengan keterangan indikasi sebagai berikut (Suwitajaya, 2004): Bila nilai Vw mendekati 1 akan memberikan indikasi bahwa ketimpangan di suatu daerah semakin lebar. Bila nilai Vw mendekati 0 akan memberikan indikasi ketimpangan di suatu daerah semakin kecil, ini berarti pelaksanaan pembangunan di suatu daerah semakin merata.

Mohon Tanggapan dan Masukan TERIMA KASIH Mohon Tanggapan dan Masukan