(UN Peacekeeping Operation)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
24/07/2013 PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Oleh: Dr. Wicipto Setiadi , S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan.
Advertisements

GLOBALISASI SiswaNF.com.
PENGANTAR PERKOPERASIAN
Berkelas.
Kukuh Eka Kusuma Wardana Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) PERAN AMERIKA SERIKAT DI PBB Penyebab dominasinya di PBB.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BELA NEGARA Pengertian Bela Negara
POLITIK LUAR NEGERI By design Drs. Muid.
KONFLIK AMERIKA VS IRAK:
Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara
Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
MEMBUAT MEDIA PENGAJARAN
SISTEMATIKA KARYA ILMIAH
Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si
Politik Luar Negeri Indonesia
Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Perekonomian Indonesia
Konsep Dasar Ekonomi Makro
PELAKU DAN PERAN DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
TEORI EKONOMI MAKRO.
KERJA SAMA BIDANG POLITIK
menjalin hUBUNGAN INTERNASIONAL
KEANGGOTAAN DAN BASIS DUKUNGAN PARTAI
Sistem ekonomi internasional Pasca PD II  liberalisme dan sosialisme- komunis Indonesia  melakukan upaya perbaikan ekonomi Kondisi ekonomi Indonesia.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
KESADARAN BERKONSTITUSI
SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
APBN dan Pembangunan di Indonesia
PERAN PELAKU EKONOMI DALAM KEGIATAN EKONOMI
Hartanto, S.IP.,MA Kelas PLNRI-2015
Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia AYU NOVITA ARUMSARI (19) DEA AMANDA AMELIA R (24)
AKTIF BEBAS ? ? PERKEMBANGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA
PENGANTAR EKONOMI MAKRO BAB I PENDAHULUAN. Pengertian Makro Ekonomi Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel- variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan).
( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT )
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
KELOMPOK 5 : AGUS MAULANA DHEA PUTRI A HARYANTI NADILLA
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
DETERMINASI KEBIJAKAN ANGGARAN NEGARA INDONESIA
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Bab 2. PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
Kerja Kelompok PKN Kelas IX-I Tentang HANKAMRATA
Assalamualaykum.
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Pendidikan Kewarganegaraan
Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Oleh : Johannes Sidabalok, S.Pd.
Peran Politik Luar Negeri dalam Hubungan Internasional Kelompok 6 1.DINDA APRILLA PRATIWI 2.DESI ERIKA 3.EDO SUSANTO 4.QOLBIYAH KHOIRUNNISA 5.SAHVIRAH.
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Organisasi Internasional Fungsi Organisasi Internasional
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONTRIBUSI BANGSA INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Bab 2 Data, Variabel, dan Indikator Ekonomi Makro
PENGANTAR EKONOMI MAKRO MERI YANTI,S.E.M.Si BAB I PENDAHULUAN.
MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA
“RENCANA PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN OLEH PEMERINTAH” KEBUTUHAN ATAU PEMBOROSAN PEMBICARA : Suryo Wibisono.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dewan perancang Nasional Pada masa Demokrasi terpimpin Disusun oleh: Kelompok 1.Sita aristania 2.Karmila Putri 3.Euis Purnamasari 4.Widiya Linda A.
Transcript presentasi:

(UN Peacekeeping Operation) PRESENTASI SKRIPSI Faktor-Faktor Pendorong Indonesia Dalam Pengiriman Pasukan Operasi Pengawasan-Perdamaian PBB (UN Peacekeeping Operation) Pada Konflik Israel-Hezbollah di Lebanon 2006 (United Nations Interim Forces in Lebanon / UNIFIL) Oleh: Christoph Ratno Nugroho (204. 613. 001) Maret 2008

Fokus Permasalahan Indonesia di tahun 2006 masalah perbatasan baik darat maupun laut Keadaan ekonomi yang belum cukup pulih akibat krisis ekonomi di akhir tahun 90-an Rp. 384 miliar bagi pelatihan, pemenuhan kelengkapan dan pengiriman pasukan ke Lebanon melebihi pagu APBN, bencana alam yang meningkat terjadi di beberapa tempat di seluruh Indonesia di tahun 2006. Dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia melibatkan diri dalam perwujudan perdamaian dunia ini, sebagai keinginan diri untuk meningkatkan citra di dunia internasional tentu mempengaruhi konsentrasi pemerintah dalam menangani persoalan dalam negeri yang belum seutuhnya selesai. faktor-faktor apakah yang mendorong Indonesia mengirimkan pasukan operasi pemeliharaan perdamaian PBB (UNIFIL) pada konflik Israel-Lebanon 2006?

ISRAEL vs HEZBOLLAH UNIFIL 14 Maret 1978 - 12 Juli 2007 Resolusi 425 (1978), 426 (1978), 520 (1982), 1559 (2004), 1655 (2006), 1680 (2006), 1697 (2006) & 1701 (2006) Tujuh Resolusi UNIFIL RESOLUSI 1701 11 Agustus 2006 Israel : Gencatan Senjata (13 Agustus 2006)dengan 24 mendukung, 1 abstein

Kerangka Teori Kebijakan luar negeri merupakan tindakan atau ide yang dirancang oleh para pembuat kebijakan untuk memecah suatu masalah atau melancarkan perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan, sikap, atau tindakan negara atau negara-negara lain. Empat komponen dalam memahami kebijakan luar negeri menurut Holsti dari umum sampai khusus : (1) Orientasi Kebijakan, (2) Peran Nasional, (3) Tujuan nasional (objectives) (4) Tindakan nasional.

OPERASIONALISASI KONSEP VARIABEL KATEGORI INDIKATOR Kebijakan Luar Negeri Orientasi Kebijakan Koalisi Diplomatik Pembukaan UUD 1945 UUD 1945 Pasal 4 Ayat 1. UU Republik Indonesia No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. UU Republik Indonesia No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU Republik Indonesia No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Peran Nasional (National role) Bebas-Aktif Meneladani “Example” Komisi I DPR R.I. Departemen Pertahanan R.I. Panglima TNI Departemen Luar Negeri R.I. Departemen Keuangan R.I.(DEPKEU) Tujuan (objectives) Tujuan jangka pendek Tujuan jangka menengah Tujuan jangka panjang Mendorong mundur tentara Israel dari Lebanon. Citra. Tindakan Pengiriman pasukan TNI ke Lebanon bergabung dengan UNIFIL Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2006 Eksternal Aksi-reaksi negara Perilaku lingkungan Kondisi alam Sikap PBB (Resolusi 1701 tahun 2006) Sikap ASEAN Sikap OKI

ALUR PEMIKIRAN Konflik Israel-Lebanon terjadi kembali 12 Juli 2006, konflik yang pertama kali terjadi pada tahun 1978 Meningkatnya kembali konflik bersenjata di perbatasan Israel-Lebanon. DK PBB mengeluarkan Resolusi 1701, dengan penambahan pasukan operasi pengawasan perdamaian PBB (UNIFIL) untuk menjaga keamanaan terutama di perbatasan Israel dan Lebanon.yang telah ada di Lebanon Selatan sejak 23 Maret 1978 Berbagai faktor yang mendorong Indonesia mengirimkan pasukan TNI dalam operasi pengawasan-perdamaian PBB ke Lebanon (UNIFIL) 2006.

Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, operasionalisasi konsep, asumsi, hipotesis, metode penelitian, alur pemikiran dan sistematika penulisan. BAB II: INDONESIA DALAM UNITED NATIONS PEACEKEEPING OPERATIONS Pada bab ini berisi mengenai kiprah Indonesia dalam pasukan Operasi Pengawas-Perdamaian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIFIL). Dimulai dari berdirinya PBB, penjelasan mengenai Dewan Keamanan PBB, United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dan keikutsertaan Indonesia dalam UNIFIL. BAB III : PENGARUH EKSTERNAL Bab ini membahas mengenai pengaruh eksternal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Konferensi Islam (OKI), Association of South East Asian Nations (ASEAN) terhadap politik luar negeri Indonesia dalam misi perdamaian dunia di Lebanon serta hubungan Indonesia dengan Timur Tengah. BAB IV : KEBIJAKAN INDONESIA DALAM KEIKUTSERTAAN PENGIRIMAN PASUKAN UNIFIL Bab ini membahas mengenai orientasi kebijakan, peran nasional, tujuan nasional serta tindakan nasional Indonesia dalam pengiriman pasukan perdamaian di bawah misi UNIFIL, dengan membahas sikap Dewan Perwakilan Rakyat, Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri dan Pemerintah. BAB V : PENUTUP Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembaHassan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dalam pengiriman pasukan operasi pengawasan-perdamaian PBB ke Lebanon.

PENEMPATAN PASUKAN UNIFIL di LEBANON

BAB 2 INDONESIA DALAM UNITED NATIONS PEACEKEEPING OPERATIONS Keikutsertaan Indonesia dalam UNIFIL - Konga I (1957) Mesir Perserikatan Bangsa-Bangsa - DK PBB - PKO - UNIFIL

BAB 3 PENGARUH EKSTERNAL Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) - 8 Resolusi Resolusi 425 (1978) sampai Resolusi 1701 (11 Agustus 2006) : Organisasi Konferensi Islam (OKI) - Deklarasi Putrajaya Association of South East Asian Nations (ASEAN) Hub. Indonesia-Timur Tengah - Sosio-kultural - Sosio-historis - Pengakuan atas RI

Orientasi Kebijakan Indonesia Dalam Keikutsertaannya di UNIFIL BAB 4 KEBIJAKAN INDONESIA DALAM KEIKUTSERTAAN PENGIRIMAN PASUKAN UNIFIL Orientasi Kebijakan Indonesia Dalam Keikutsertaannya di UNIFIL - Koalisi diplomatik Peran Nasional Indonesia Dalam Keikutsertaan UNIFIL - Rapat Antara DPR dan Pemerintah Mengenai Anggaran - Bebas –Aktif dan meneladani

Tujuan Nasional (Objectives) Indonesia Dalam Keikutsertaan UNIFIL - Penarikan mundur Israel dari Lebanon - Citra Tindakan Nasional Indonesia Dalam Keikutsertaan di UNIFIL - Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2006

Komponen Pertumbuhan GDP : Biaya (Dalam Persen, %) 2005 2006 2007 Q1 Q2 Q3 Q4 Konsumsi Rumah Tangga 4.0 2.9 3.0 3.8 3.5 4.5 Konsumsi Pemerintah 6.6 11.5 28.8 1.7 2.2 9.6 4.3 Ekspor Barang dan jasa 16.4 11.6 11.3 8.2 6.1 9.2 8.9 Impor barang dan jasa 17.1 2.8 7.5 10.1 9.7 7.6 8.4 GDP (Gross Domestik Product) 5.7 5.0 5.9 5.5 6.0

BAB 5 KESIMPULAN Keberadaan Indonesia dalam keanggotaan UNIFIL, kurang memiliki kekuatan atau pengaruh dalam penciptaan perdamaian kedua belah pihak (Israel-Hezbollah), dilihat dengan peran yang minim dari Indonesia, berdasarkan kategori peranan yang di jelaskan oleh Holsti. Faktor-faktor Domestik dan Eksternal sangat mempengaruhi pengiriman pasukan ke Lebanon.

TERIMA KASIH