Bagian 2 Oleh : Andri Wijanarko,SE,ME IDENTIFIKASI DAN ANALISIS ISU STRATEGIS GLOBAL DALAM PERSPEKTIF TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Bagian 2 Oleh : Andri Wijanarko,SE,ME Disampaikan pada : Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah – Rencana Pembangunan Jangka Menengah

E-government

Latar Belakang Inpres 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, telah mengamanatkan, diantaranya kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional

INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGov Instruksi ditujukan kepada : Menteri; Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Gubernur; Bupati/Walikota.

MANFAAT eGOVERNMENT E-Government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas transparansi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

PARADIGMA BIROKRATIS VS eGOV(cont.) Paradigma pelayanan publik bergeser dari paradigma birokratis menjadi paradigma e-government yang mengedepankan transparansi dan fleksibilitas, yang akhirnya bermuara pada kepuasan pengguna layanan publik. (good gevernance)

MANFAAT eGOV Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat,kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari hari.

MANFAAT eGOV (cont.) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

INPRES No.3 Th.2003 Kesiapan memanfaatkan TI Pemanfaatan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut : E-Leadership; berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Infrastruktur Jaringan Informasi (kualitas,lingkup,biaya) Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas (akurat, tepat waktu, relevan) dan keamanan informasi. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Berbagai studi banding yang dilakukan oleh organisasi internasional menunjukkan bahwa kesiapan Indonesia masih rendah dan untuk memperbaikinya diperlukan inisiatif dan dorongan yang kuat dari pemerintah.

Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government

Kerangka Arsitektur e-Government Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government

Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government, Depkominfo 2005

Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government,

Peta Solusi Aplikasi e-Government Di sisi lain, sistem aplikasi-sistem aplikasi dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsi kepemerintahan seperti yang telah didefinisikan dan dikelompokkan dalam Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan tersebut diatas. Dengan mempertimbangkan fungsi sistem aplikasi dan layanannya, sistem aplikasi-sistem aplikasi tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan dalam sebuah sistem kerangka arsitektur, yang dalam dokumen Cetak biru (Blueprint) ini selanjutnya disebut sebagai Peta Solusi Aplikasi e-Government Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government,

Peta Solusi Aplikasi e-Government Sumber : Blue Print Sistem Aplikasi e-Government,

Taksonomi Aplikasi

1. Pelayanan 1.1. Kependudukan 1.2. Perpajakan dan Retribusi 1.3. Pendaftaran dan Perijinan 1.4. Bisnis dan Investasi 1.5. Pengaduan Masyarakat 1.6. Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan

2. ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT 2.1. Surat Elektronik 2.2. Sistem Dokumen Elektronik 2.3. Sistem Pendukung Keputusan 2.4. Kolaborasi dan Koordinasi 2.5. Manajemen Pelaporan Pemerintahan

3. LEGISLASI 3.1. Sistem Administrasi DPRD 3.2. Sistem Pemilu Daerah 3.3. Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan

4. PEMBANGUNAN 4.1. Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan 4.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 4.3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 4.4. Pengelolaan dan Monitoring Proyek 4.5. Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan

5. KEUANGAN 5.1. Sistem Anggaran 5.2. Sistem Kas dan Perbendaharaan 5.3. Sistem Akuntansi Daerah

6. KEPEGAWAIAN 6.1. Pengadaan PNS 6.2. Sistem Absensi dan Penggajian 6.3. Sistem Penilaian Kinerja PNS 6.4. Sistem Pendidikan dan Latihan

7. DINAS DAN LEMBAGA 7.1. KEPEMERINTAHAN 7.1.1. Pengelolaan Barang Daerah 7.1.2. Katalog Barang Daerah 7.1.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah 7.1.4. Pengelolaan Perusahaan Daerah

7. DINAS DAN LEMBAGA 7.2. KEWILAYAHAN 7.2.1. Tataruang dan Lingkungan Hidup 7.2.2. Potensi Daerah 7.2.3. Kehutanan 7.2.4. Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 7.2.5. Perikanan dan Kelautan 7.2.6. Pertambangan dan Energi 7.2.7. Pariwisata 7.2.8. Industri Kecil dan Menengah (IKM)

7. DINAS DAN LEMBAGA 7.3. KEMASYARAKATAN 7.3.1. Kesehatan 7.3.2. Pendidikan 7.3.3. Ketenagakerjaan 7.3.4. Industri dan Perdagangan 7.3.5. Jaring Pengaman Sosia

7. DINAS DAN LEMBAGA 7.4. SARANA DAN PRASARANA 7.4.1. Transportasi 7.4.2. Jalan dan Jembatan 7.4.3. Terminal dan Pelabuhan 7.4.4. Sarana Umum

E-government di Korea

Video : e-Government Korea https://www.youtube.com/watch?v=MhoyVdeCqEc

Implementasi di Indonesia

Surabaya

Isu Strategis RPJMD 2010-2015 Peningkatan kualitas, akses, dan relevansi pendidikan Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan Pemberdayaan masyarakat miskin Penguatan Daya saing Koperasi Usaha mikro, kecil menengah

Isu Strategis RPJMD 2010-2015 Peningkatan kualitas dan daya saing calon tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru dan masuk kerja formal serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Peningkatan Kualitas Produk kepariwisata Pembangunan Infrastruktur

FutureGov Awards 2013

FutureGov Awards 2013 Kategori Data Center melalui Media Center Bentuk partisipasi masyarakat terwujud dalam keluhan, pengaduan, kritik, saran dan pertanyaan yang terkait dengan proses pembangunan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya melalui berbagai macam media yaitu, telepon, SMS, website, email, faximile, facebook, twitter, dan portal

FutureGov Awards 2013c Kategori Data Inclusion diraih melalui Broadband Learning Center (BLC) Merupakan fasilitas pembelajaran IT yang dapat dinikmati oleh masyarakat Surabaya secara gratis agar warga Surabaya melek IT. Ini merupakan salah satu upaya percepatan menuju Surabaya Cyber City. BLC hadir di lokasi-lokasi yang dekat dengan ruang publik seperti taman kota dan rumah susun (rusun), sehingga mudah diakses oleh masyarakat

Musrenbang 2015 http://bappeko.surabaya.go.id/musrenbang2015/

Banyuwangi

Isu Strategis RPJMD 2010-2015 Pendidikan dan Kesehatan Kemiskinan dan Pengangguran Revitalisasi Sektor Pertanian, Pariwisata dan UMKM Lingkungan Perlindungan Sosial Infrastruktur Tata kelola pemerintahan yang baik

Banyuwangi Digital Society (Banyuwangi Diso) Tahun 2013 terpasang 1000 access point (dari target 10.000 access point). IndiGov Banyuwangi

Kab. Pasuruan RPJMD 2013-2018

Urusan Komunikasi dan Informatika Permasalahan : Belum optimalnya sistem jaringan komunikasi dan informatika yang tersedia di dan antar SKPD, di dan antar kecamatan (telecenter), maupun E - government yang telah terpasang (website); Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-government yang ada;

Urusan Komunikasi dan Informatika Masih minim dan belum optimalnya sarana/media promosi maupun penyebaran/pemerataan informasi pembangunan dan pemerintahan daerah yang efektifitas kepada masyarakat luas, yang sekaligus juga berfungsi meningkatkan peran serta masyarakat khususnya di bidang komunikasi & informatika. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan yang tidak terjangkau sinyal komunikasi;

Urusan Komunikasi dan Informatika Isu Strategis Optimalisasi peran IT (Teknologi Informatika) dan Komunikasi dalam mendukung pembangunan dan pemerintahan di daerah, dan menjadi aksessibilitas terpenting pembuka pembangunan, khususnya di perdesaan, daerah tertinggal maupun daerah miskin. Meminimalkan Blank spot area layanan informasi-komunikasi.

Urusan Komunikasi dan Informatika Isu Strategis Optimalisasi peran IT (Teknologi Informatika) dan Komunikasi dalam mendukung pembangunan dan pemerintahan di daerah, dan menjadi aksessibilitas terpenting pembuka pembangunan, khususnya di perdesaan, daerah tertinggal maupun daerah miskin.

Bandung RPJMD 2014-2018

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS) yaitu sistem pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang diawali dari proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanan anggaran dan pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.

IT IT IT

Latihan

Latihan Identifikasi beberapa masalah yang harus segera diselesaikan di wilayah Anda dalam hal : Akses Mutu Tata kelola pemerintahan Lain lain Identifikasi isu strategis dari beberapa masalah tersebut

Terima kasih..