INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Ringkasan Lampiran PP 05 th 2010 ttg RPJMN
Advertisements

Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI 2006.
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I/II
Tugas Kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi
RENSTRA MPW Sulsel Tugas & Wewenang MPP Melaksanakan Putusan Musyawarah Nasional; Melaksanakan Putusan Musyawarah Nasional; Melaksanakan.
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.
RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI 2006.
ROAD MAP Kelompok IV Hardiman Maupe Ramlah Moh Guntur Nirwan Syahrul.
E-GOVERNMENT By: DIEN NOVITA.
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERANAN KOMINFO DALAM PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENUJU KE PEMERINTAHAN ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT/E-GOV) DI PROVINSI PAPUA Oleh : Kansiana.
E-Government E-Governance
Grand Design e-Library Perpustakaan Nasional RI
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
HASIL SIDANG KOMISI VII
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PPID SKPD DAN PPID KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT e-GOVERNMENT
SMART CITY KONSEP DAN KEMUNGKINAN PENERAPANNYA DI PAPUA
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
REKAYASA PIRANTI LUNAK
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Data Pegawai dalam mendukung Implementasi TI di Kemenhub
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
MEMAHAMI SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS) PERTEMUAN 13
Kebijakan dan Strategi e-Government Dalam Mendukung e-Nawacita
Implementasi Penataan
Rencana Induk Pemanfaatan IT dan Komunikasi Departemen Perhubungan
OPTIMALISASI e-GOVERNMENT MENUJU SMART CITY
Tata Naskah Elektronik ( Oleh: H.Amir Ja’far, S.IP, M.Si )
SOSIALISASI PERBUP NO. 34 TH
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
AKUNTABILITAS KINERJA
SINERGITAS PERENCANAAN
GERAKAN MENUJU SMART PROVINCE: Membangun Daya Saing Daerah Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi Pontianak, 7 Desember 2017 Moderator.
E-Government Reformasi Birokrasi
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
MUSRENBANG RPJMD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
JAWA TENGAH MENUJU SMART PROVINCE
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
E-Government Reformasi Birokrasi
Dosen : Muslimin L., A. Kep, S.Pd, M.Si TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (CLEAN GOVERNANCE DAN GOOD GOVERMENT)
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
Kebijakan Statistik Sektoral
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
REFORMASI BIROKRASI BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Perpres 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembagunan Provinsi Papua dan Papua Barat EFEKTIF DAN EFISIENSI.
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Transcript presentasi:

INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI PAPUA Lantai 1 Gedung Dinas Komunikasi Dan Informatika Jl. Soa-Siu Dok 2 Bawah - Jayapura 99102

Dasar pembentukan : Keputusan Gubernur Papua tentang : Pembentukan Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Provinsi Papua.

Tujuan pembentukan : Merumuskan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai implementasi pelaksanaan e-governance di Pemeritah Provinsi Papua. Menuju Smart Province. Sebagai unit percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK di Provinsi Papua. Terutama dari segi penyusunan regulasi dan tata aturan.

Tugas Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Provinsi Papua. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Papua dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Program kerja tahun 2016. Menyusun draft Peraturan Gubernur Papua Tentang Tata Kelola TIK di Provinsi Papua; Menyusun draft Road Map TIK PON XX Tahun 2020; Menyusun draft Regulasi Road Map TIK PON XX Tahun 2020; Menyusun draft regulasi smart city menuju smart province; Menyusun skenario pencapaian target Pencanangan Papua sebagai Pilot Project TV Digital dan peluncuran 5G.

Tujuan yang hendak dicapai. Optimalisasi pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi. Membentuk sistem manajemen dan keterpaduan proses kerja antar instansi. Efisiensi dan efektivitas belanja teknologi informasi dan komunikasi. Membentuk pusat data sebagai sumber informasi terpadu yang dapat akses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Terima kasih