SINERGITAS PEMBANGUNAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Semarang, 19 Oktober 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun 2017 adalah merupakan tahun penentuan pencapaian RPJMD tahun 2013 - 2018 Pembangunan kepegawaian difokuskan untuk mendukung 2 Program unggulan Gubernur Jawa Tengah yaitu: Reformasi birokrasi berbasis kompetensi; Memperkuat sistem pelayanan publim secara cepat, murah, transparan dan terintegrasi. 2

Melaksanakan Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi Penerapan sistem online dlm penerimaan & pengeluaran anggaran pemerintah. Executive review dan sinkronisasi peraturan-peraturan provinsi dan kab/kota utk memastikan penegakan regulasi serta implementasinya . Penerapan sistem renumerasi berbasis jabatan/fungsi, kompetensi dan kinerja untuk meningkatkan motivasi dan dedikasi kerja serta menghindarkan gesekan tak perlu yang berkepanjangan di antara pejabat publik. Melakukan asesment kepegawaian berbasis kompetensi dan kinerja, sehingga lahir sistem administrasi birokrasi dan jenjang karier pegawai pemerintah/birokrasi menjadi lebih jelas dan fair. Membangun sistem komunikasi vertikal yg berbasiskan substansi, kejujuran, rasional & kewenangan yg ada, shg menjauhkan sistem komunikasi vertikal yang ABS (Asal Bapak Senang) dan berdasarkan kedekatan emosional serta primordial. Mengembangkan sistem komunikasi horisontal yg kolegal non diskriminatif (inklusif) & transparan shg memudahkan koordinasi & sinergi kerja, menghindarkan kesalah pahaman serta menjauhkan dari ego sektoral 11 PROGRAM UNGGULAN Melaksanakan Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi 3 11/06/2018

Sistem monev kinerja berbasis obyektifitas & rasionalitas Peningkatan kompetensi, kapasitas dan ketrampilan bagi pelaku birokrasi utk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik scr sistematis, terus menerus dan berkelanjutan Survey utk mengetahui kebutuhan masy thd pelayanan publik yg tepat, nyaman, cepat, murah & transparan (sbg bahan penyusunan sistem pelayanan publik) Sistem monev kinerja berbasis obyektifitas & rasionalitas Penataan OPD yg tidak terbiasa memberikan pelayanan publik Citizen charter : kesepakatan antara penyelenggara pelayanan publik dg masy / organisasi masy ttg standar pelayanan publik yg berkualitas 11 PROGRAM UNGGULAN Memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan dan terintegrasi 4 11/06/2018

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2018 Pertumbuhan Infrastruktur Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi Penurunan Pengangguran Penurunan Kemiskinan Mewujudkan Kesejahteraan Masy Yang Berkeadilan dan Berdikari Tata Kelola Pem, Kondusivitas, & Demokratisasi 5

ISU REFORMASI BIROKRASI Penataan struktur kelembagaan yang masih dilakukan secara parsial karena menunggu terbitnya regulasi baru yang mengatur organisasi perangkat daerah; Disharmonisasi peraturan perundang-undangan; Manajemen SDM, peningkatan profesionalitas, transparansi danakuntabilitas kinerja aparatur; Pelayanan publik; Pola pikir dan budaya kerja aparatur. 6

Pembangunan kepegawaian di Jawa Tengah merupakan tugas bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota Diperlukan sinergitas program/kegiatan pembangunan kepegawaian antara Pusat/Provinsi dan Kab/ Kota. Saat ini melalui BKD Prov. Jateng sedang diupayakan membangun pola kerja bersama untuk sinergitas pembangunan kepegawaian antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. 7

Dibutuhkan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Yang Sinergi Rangkaian informasi dan data pegawai ASN yang disusun secara : Sistematis, menyeluruh dan terintegrasi Berbasis teknologi, dengan dukungan penerapan sistem berbasis elektronik dan setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi Sehingga “Performance Based Bureaucracy” yang efektif, efisien dan ekonomis sebagai bagian dari tahapan lima tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terwujud, 8

TANTANGAN BKD KEDEPAN 9

Permasalahan yang umum dihadapi BKD/BKPP/BKPPD Kab/Kota Optimalisasi implementasi Simpeg dan pengembangannya; Integrasi Simpeg,baik dalam lingkup Kabupaten/Kota sendiri, dengan Simpeg Provinsi dan dengan SAPK; Perubahankewenangan yang berimplikasi pada perpindahan/pelimpahan pegawai; Perubahan SOTK yang berdampak pada kebutuhan SDM pegawai Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian; Dukungan sarana dan prasarana. 10

PELAYANAN SISTEM ELEKTRONIK BKD INVENTARISASI PENDATAAN SISTEM ELEKTRONIK BKD/BKPP/BKPPD KAB/KOTA posisi s/d Agsutus 2017 No KAB/KOTA PELAYANAN SISTEM ELEKTRONIK BKD   E-KP E-FILE E-GAJI E-KGB E-KINERJA E-PENSIUN E-MUTASI E-CUTI E-KESEHATAN E-KASUS E-BAPERJAKAT E-OFFICE KET I KARES SEMARANG 1 Kota Semarang v 2 Kota Salatiga 3 Kendal 4 Grobogan masih manual 5 Kab. Semarang proses 6 Demak II KARES PEKALONGAN 7 Batang 8 Pekalongan 9 Kota Pekalongan 10 Pemalang 11 Tegal 12 Kota Tegal 13 Brebes 11

12 No KAB/KOTA E-KP E-FILE E-GAJI E-KGB E-KINERJA E-PENSIUN E-MUTASI E-CUTI E-KESEHATAN E-KASUS E-BAPERJAKAT E-OFFICE KET  III KARES PATI   14 Kudus v 15 Pati 16 Rembang 17 Jepara 18 Blora IV KARES SURAKARTA 19 Boyolali 20 Kota Surakarta 21 Sukoharjo 22 Klaten Proses proses 23 Sragen 24 Karanganyar 25 Wonogiri masih manual 12

13 No KAB/KOTA E-KP E-FILE E-GAJI E-KGB E-KINERJA E-PENSIUN E-MUTASI E-CUTI E-KESEHATAN E-KASUS E-BAPERJAKAT E-OFFICE KET  V KARES KEDU   26 Temanggung proses v 27 Wonosobo 28 Kota Magelang Pelaks th. 2018 29 Magelang di wawan 30 Purworejo setelah angg perub 31 Kebumen VI KARES BANYUMAS 32 Banjarnegara 33 Purbalingga - tidak ada laporan 34 Banyumas 35 Cilacap KETERANGAN : v = sudah 0 = belum * = proses 13

Upaya Yang Dilakukan BKD Provinsi Jawa Tengah Mempercepat proses koordinasi integrasi sistem kepegawaian antara Pemerintah Pusat (BKN) dengan Pemerintah Daerahguna pemanfaatan SAPK sehingga Pusat dapat sinergi dengan Provinsi/Kab/Kota; Penyediaan layanan sinkronisasi data melalui aplikasi portal kepegawaian PNS se Jawa Tengah, seperti Mutasi On Line, Kenaikan Pangkat On Line sejalan dengan pengembangan Simpeg yang online, sinergis dan terintegrasi lingkup provinsi dan kabupaten/kota se Jawa Tengah; Terintegrasinya Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) online antara Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah; Memperkuat fungsi-fungsi yang ada di lingkup internal dan mengoptimalkan; Membangun sinergitas pembangunan kepegawaian antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. 14

HARAPAN Seiring dengan akan berakhirnya masa pembangunan 5 tahunan Jawa Tengah RPJMD tahun 2013 – 2018, Dibutuhkan masukan dari pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota untuk pengkayaan substansi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan 5 tahunan yang akan datang yaitu RPJMD 2018- 2023 khususnya sinergitas pembangunan kepegawaian untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 15

TERIMA KASIH 16