STRATEGI DAN RESISTENSI REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK ORGANISASI NON-PROFIT
Advertisements

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
Strategi pemerataan prinsip keadilan sosial di Indonesia
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
STANDAR 2.
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
Otonomi Daerah.
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Good Governance Bab 12.
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
Good Governance Bab 12.
NILAI-NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA RI
Kerangka Strategis Mendikbud
Implementasi manajemen strategis
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Birokrasi Negara Maju (Singapura) dan Negara Berkembang (Indonesia)
KOPERASI DI ERA GLOBAL.
PENGUKURAN EVALUASI TERHADAP INPUT, PROSES, OUTPUT DAN OUTCOME
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
Yessa Putri Nurlaila Candra Chamiddatul Lutfih H Sukma Dewi Laily Miftahur
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
Politik Luar Negeri Indonesia
Resista Vikaliana, S. Si. MM
Oleh : Harry Suderadjat Nama : Eka Septiani Juwita
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Good Governance Etika Bisnis.
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
AKUNTABILITAS BIROKRASI
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
PENATAAN DAERAH OTONOM
K13- MBS sebagai Proses Pemberdayaan
PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA
BIROKRASI Pertemuan ke-2
KEKUATAN POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
SINERGITAS PERENCANAAN
Otonomi Daerah dan Good Governace
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
STIKES ABI SURABAYA KONSEP BERUBAH.
Penggunaan Dimensi Belajar
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
KOMPLEKSITAS ADMINISTRASI NEGARA Herwan Parwiyanto, S.Sos, M.Si
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

STRATEGI DAN RESISTENSI REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK Kelompok 1 Anggota : Intan Permatasari 125030100111011 Sukma Ayu Putri 125030101111014 Siti Muzawwida 125030100111023 Anas Hasyimi 125030100111057 Rizky Nanda Amalia 125030105111001 Gilang Jula Muharam 125030107111140 Sucitra Berliani 125030107111073

Reformasi Administrasi Publik, Abidin (2006:19) Reformasi, Wibawa (2005:207-208) menurut pendapat Wibawa (2005:207-208) adalah gerakan untuk mengubah bentuk dan perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai kebutuhan zaman baik karena tidak efisien, tidak bersih, tidak demokratis, dll. Reformasi Administrasi Publik, Abidin (2006:19) suatu upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana dari segala aspek kehidupan terutama aspek penyelenggaraan administrasi negara sehingga dapat mencapai tujuan secara rasional.

Strategi Reformasi Administrasi Publik Menurut Prof. M. Irfan Islamy, (2001) Penyusunan agenda kebijakan reformasi administrasi negara membutuhkan strategi yang tepat. Pilihan pendekatan yang akan dipakai perlu ditetapkan yaitu apakah akan menggunakan pendekatan komprehensif (comprehensive approach) ataukah pendekatan inkremental (selectivism/The islands of Excellence approach).

Strategi Reformasi Administrasi Publik

Peningkatan Kemampuan Birokrasi Abidin (2006:27) 2. Perbaikan prosedur dan tata laksanapengelolaan kekayaan negara 3. Penetapan pejabat publik melalui kriteria dan prosedur terbuka 5

4. Manajemen publik yang efektif 1. Privatisasi dan koproduksi 2. Debirokratisas Menurut Caiden (1991:75-86) 3. Reorganisasi 4. Manajemen publik yang efektif 5. Value for money 6

1. Kelembagaan Hendrayady 2. Ketatalaksanaan 3. Sumber Daya Manusia 7

Dror 1. Efisiensi administrasi 2. Mengurangi praktek yang memperlemah administrasi 3. Mengubah komponen utama sistem administrasi untuk menghasilkan kondisi ideal Dror 4. Menyesuaikan sistem untuk mengantisipasi perubahan sosial 5. Membagi antara pegawai pada sistem administrasi dengan politik 6. Merubah hubungan antara sistem administrasi dengan masyarakat 8

Strategi-strategi yang ada ini hendaknya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga kita jangan sampai melaksanakan reformasi sekedarnya dan lebih cenderung bersifat status quo, tetapi reformasi yang menyeluruh tanpa mendapat pengaruh dominan dari luar.

Resistensi dalam Reformasi Administrasi Publik dapat diartikan sebagai suatu sikap (dari para pihak/pemangku kepentingan) untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang atau upaya oposisi dalam proses reformasi administrasi publik. individu, resistensi ini berujud persepsi yang apriori terhadap rencana perubahan. Asal Resistensi organisasi, resistensi muncul dalam beragam bentuk, seperti penentangan dari kelompok yang konservatif.

Dimensi Administrasi Negara Dan Tantangan Lingkungan Strategis

1 Dimensi Filosofis UUD 1945 Nilai-nilai dasar konstitusi dalam pembukaan UUD 1945 belum teraktualisasi seutuhnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Proses demokratisasi yang sedang berjalan saat ini belum menemukan format yang sesuai dengan karakteristik bangsa (jati diri dan etika pemerintahan) Kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat belum terwujud

2 Kelembagaan Tatanan kelembagaan pemerintahan Negara, baik pusat dan daerah, belum efektif dan efisien, serta format yang belum tepat. Tata hubungan kerja antar lembaga Negara belum terpola/terusun dengan baik. Belum jelasnya grand design kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam NKRI.

Tata Kelola Pemerintahan 3 Tata Kelola Pemerintahan pelaksanaan berbagai kebijakan public sebagian besar belum pro-growth, pro-poor, dan pro-job manajemen kebijakan public antar institusi pemerintahan belum terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi(masih kentalnya ego-sectoral dan ego daerah) berbagai kebijakan public belum mendukung pencapaian tujuan dari berbagai kesepakatan/konvensi internasional (MDGs, APEC, Global Warning etc) masih lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, perkotaan dan pedesaan antar kawasan Indonesia.

4 Sumber Daya Manusia integritas dan kompetensi penyelenggara Negara yang masih rendah mentalitas aparatur yang belum berorientasi pada pelayanan public manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum terkelola secara optimal kompetensi dan distribusi Sumber daya manusia aparatur belum sesuia dengan kebutuhan pemerintahan belum terwujudnya meritokrasi, reward dan punishment system dalam pembangunan Sumber Daya Manusia aparatur

Hambatan Reformasi Birokrasi Dihadapkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan Negara. Bahwa dengan hanya menaikan gaji seperti yang selama ini berlaku, tidak membawa dampak, atau efek bagi peningkatan kinerja, apalagi selalu diikuti tingginya tingkat inflasi/peningkatan inflasi. Dihadapkan oleh sistem kerja lama dengan manual. Yang tidak kompeten atau tidak mampu, tidak punya keahlian/keterampilan akar tersingkir atau risih sendiri, karena resistensi pasti sangat tinggi. Sudah saatnya kita bertekad mengakhiri : perilaku koruptif (seperti : menunda-nunda pelayanan, tidak disiplin, dSb) PGPS

Langkah-Langkah Mengelola Resistensi Melakukan komunikasi yang efektif dengan menjelaskan alasan-alasan rasional atas keputusan pimpinan melaksanakan reformasi birokrasi. Memaksa pihak yang resisten atau menolak untuk menerima perubahan, dan apabila diperlukan diberikan sanksi. Melibatkan pihak yang resisten dalam proses perubahan dan proses pengambilan keputusan. Memfasilitasi dan memberikan dukungan melalui asistensi dan pelatihan.

Taktik atau kiat mengatasi resistensi dalam melakukan reformasi Jangan berfokus pada resistensi ketika belum menjadi masalah, Fokus pada pencapaian saat ini, Lakukan terus apa yang telah berjalan dengan baik. Fokus untuk melihat bahwa perubahan ini bisa terus berjalan, Berlakulah normal ketika penolakan terjadi,

TERIMA KASIH

Pertanyaan Wida 044 indo keadaannya belum menemukan karakteristik, strategi dan reformasi apa yang cocok agar menemukan karakteristik ? - Siti zumrotul 087 Candra 054 ketika administrasi tidak bisa dipisahkan dari politik apa yang harus dilakukan