EVALUASI REALISASI JKN KAPITASI s/d JUNI 2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
Advertisements

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SOSIALISASI ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Central & Local Government Finance Week 7 – Seminar 1 Revised : March 2013 Semester 2 Year 2012/2013 Sigit Pamungkas, SE., MCom Public Sector Accounting.
DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI PEDUM APBD KABUPATEN PROBOLINGGO
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
Pengelolaan Keuangan Daerah
Latihan soal akuntansi 2015
PERTANGGUNGJAWABAN DI BIDANG
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
Matkul: AKPD Pertemuan 6: RKA-DPA-Anggaran Kas-SPD
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
EKONOMI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kredit Kemitraan 02 Semarang, 23 Maret 2016.
UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Sosialisasi Pengajuan Usulan Revisi melalui e-Budgeting
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
POINTER PENYUSUNAN RKA 2017.
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
BIMTEK SIPPD SKPD PROV. KALTIM
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
Inspektorat Kabupaten Sleman
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
TEKNIS PENYUSUNAN RKA SKPD
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
SOSIALISASI ADMINISTRASI DANA KAPITASI JKN TAHUN 2017
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
EVALUASI DANA KAPITASI JKN TAHUN 2017
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BULELENG DESEMBER 2017.
Selvia Nurindah Sari JP081280
SOSIALISASI JUKNIS BOS EDISI PERUBAHAN
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Konsepsi Dasar APBD Dr. H. DIDIK SUSTYO, SE. MSi.
PENGELOLAAN DANA BOS.
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2018
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2018
STANDAR BIAYA KELUARAN KHUSUS BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
FORMAT KEPESERTAAN JKN.
Tata Kelola Keuangan Sekolah
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
ANGGARAN PEMBIAYAAN NAMA ANGGOTA : 1. SETI RAHMAWATY( ) 2. CITRA AUDINA( ) 3. ARIYATNA HIDAYATI( )
Transcript presentasi:

EVALUASI REALISASI JKN KAPITASI s/d JUNI 2017

PERENCANAAN JKN TAHUN 2018 Masing-masing Puskesmas sudah membuat sendiri RKA/DPA APBD untuk kegiatan JKN. Tiap rincian belanja yang dimasukkan ke dalam RKA/DPA harus memiliki justifikasi yang jelas. Contoh.. Untuk pemeliharaan/perawatan gedung, harus ada data dukung berupa foto existing dan alasannya; Untuk pembelian belanja modal, harus ada data dukung pengenaan harga (pricelist) dan data dasar berupa jumlah yg ada sekarang, dan rencana kebutuhan. Tiap rincian belanja berpedoman pada Standar Satuan Harga (SSH), baik rekening belanja maupun satuan harga. Rekening belanja tidak lagi menggunakan 1 (satu) kode rekening 5.2.2.25.01, tetapi sudah menyesuaikan dengan kode rekening di SSH. Satuan harga di SSH, merupakan harga maksimal, sehingga perlu penyesuaian dengan harga pasar yang berlaku, dan peng-SPJ-an tidak harus sama dengan yang tercantum di DPA. Apabila ada uraian belanja yang tidak tercantum di SSH, menggunakan Analisis Standar Belanja, yaitu mengukur kewajaran dari beban kerja dan biaya untuk suatu kegiatan dengan asas pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Serta di lampiri SPTJM PA/KPA.