XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010

Advertisements

Kasubdit Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam

Pasal 54. Penyelesai mempunyai hak,wewenang,dan kewajiban sebagai berikut: a.melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama”koperasi dalam penyelesaian”

USAHA KECIL STIE SERELO LAHAT AMALUDIN, S.IP, MM.

Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi

Bagian III BANGUN USAHA DI NDONESIA

BANK CENTRAL OLEH ENDANI NARO S.H.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA

Berdasarkan materi sebelumnya, sistem elonomi yang diterapkan di indonesia adalah sistem demokrasi indonesia.

PELAKU DAN PERAN DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG

ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN

Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.

STIE DEWANTARA ASPEK HUKUM Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 4.

LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

ISU-ISU PRIORITAS DI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

POLA-POLA PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA

SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH

PELAKU DAN PERAN DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.

Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

PEREKONOMIAN INDONESIA

ASPEK-ASPEK KETENAGAKERJAAN

PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

Pertemuan X KEMITRAAN USAHA.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan menjadi 3 bidang usaha: 1. Bidang Usaha Terbuka 2. Bidang Usaha Tertutup 3. Bidang.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM

PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

KOPERASI Oleh: Rhido Jusmadi.

PENGERTIAN KOPERASI Koperasi adalah badan usaha atau organisasi ekonomi kerakyatan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang juga merupakan anggota dari.

Badan Usaha Milik Negara / Daerah.

Fungsi dan peranan koperasi

Laela Indawati, SSt.MIK., MKM

Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja

TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

S E L A M A T D A T A N G.

Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd

INFO SINGKAT DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) PERDESAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM

TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Tata Kelola Pemerintahan Desa

SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.

USAHA KECIL STIE SERELO LAHAT AMALUDIN, S.IP, MM.

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL KELOMPOK 2 PEMBIMBING:

DASAR HUKUM PENANAMAN/ INVESTASI 1. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL 2. PERPRES NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU.

Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.

PEMBINAAN & PENGAWASAN PERBANKAN Pertemuan VII

DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH

Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP

Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP

UU No 36 tahun 2009 PRIDHITA BABY C P

IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.

Pasal 1 Ayat 9 Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau.

PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.

Suleman S Sangadji Bintuni, 15 Juli 2019 ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA Badan Usaha Milik Kampung.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru

AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN

PEN DAHULU AN MENGAPA UPAYA KESEHATAN KERJA PENTING ? Pekerja kemungkinan akan mendapat masalah terkait pekerjaan dan lingkungan pekerjaan disamping masalah.

Transcript presentasi:

XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI PEMBINAAN Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi Pemerintah memberikan bimbingan kemudahan dan perlindungan (pasal 60)

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan pemasyarakatan koperasi, pemerintah: 1. Memberikan kesempatan seluas- luasnya kepada koperasi 2. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat dan mandiri 3. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lainnya 4. Membudayakan koperasi dalam masyarakat (pasal 61)

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, pemerintah: 1. Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya 2. Mendorong dan mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian koperasi 3. Memberikan kemudahan untuk memperoleh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi 4. Membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama saling menguntungkan antara koperasi 5. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi (pasal 62)

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada koperasi pemerintah dapat : 1. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi 2. Menetapkan kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh usaha lainnya (pasal 63)

Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah (pasal 63) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja (pasal 64)

Ketentuan peralihan: Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat undang-undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan undang-undang ini (pasal 65)