Pertemuan Koordinasi Data Rekening Kementerian Kesehatan TW 3 TA 2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Pembukuan & LPJ Bendahara
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
SOSIALISASI PERENCANAAN KAS.
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
Tanjungbalai, 27 Desember 2012 Seksi Bank Giro Pos KPPN Tanjungbalai.
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
INSPEKTORAT WILAYAH VI
PENATAUSAHAAN PNBP BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Kementerian Keuangan RI
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
PAPARAN PENGELOLAAN BMN
Ditjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
OLEH : RADEN SUHARTIYANA
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP Disampaikan oleh : KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN Solo, Juni 2016.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
INVENTARISASI DAN REKONSILIASI REKENING MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN
DESIMINASI PROGRAM NON DEGREE TRAINING 2017
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
Penyusunan LK TW III 2018 Jakarta, 27 September 2018.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2019
PENYELESAIAN ADMINISTRASI & PERCEPATAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN.
DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
PUSAT PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI “LEMIGAS” BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PENGELOLAAN PERSEDIAAN.
Dra. Rita zasriyanti RAPAT KOORDINASI
DESK DATA TINDAK LANJUT LHP
KEMENTERIAN KESEHATAN
Badan ppsdm kesehatan SEMESTER I TAHUN 2019.
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
KEBIJAKAN HIBAH DI KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
Transcript presentasi:

Pertemuan Koordinasi Data Rekening Kementerian Kesehatan TW 3 TA 2017 BAGIAN TATALAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN DAN BMN KEMENTERIAN KESEHATAN Hotel Santika Mega City Bekasi 17 s.d 19 Oktober 2017

Latar Belakang : Amanah Pasal 32 ayat (3) PMK 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja : Kuasa BUN Pusat melakukan rekonsiliasi data Rekening tingkat pusat dengan kantor pusat Kementerian/Negara /Lembaga/Satuan Kerja serta dengan Bank Umum/Kantor Pos pusat setiap Triwulanan. Berita Acara Rekonsiliasi Data Rekening Pemerintah Pusat Pada Kementerian Kesehatan. Nomor : BAR-544/PB.3.5/2017 tanggal 31 Mei 2017 antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kesehatan untuk periode data rekening sampai dengan tanggal 30 Juni 2017.

Data Tidak Terdapat di Kemenkeu Data Tidak Terdapat di Kemenkes Hasil Rekonsiliasi : No. Jenis Rekening Data Sama Data Tidak Terdapat di Kemenkeu Data Tidak Terdapat di Kemenkes 1 Pengeluaran 823 14 2 Penerimaan 88 4 3 Lainnya 354 350 Jumlah 1.265 368

Per Eselon 1 : No. Eselon 1 Data Berbeda Dengan Kemenkes Data Berbeda Dengan Kemenkeu 1 Sekretaris Jenderal 16 2 Ditjen Kesehatan Masyarakat 5 3 Ditjen Pelayanan Kesehatan 23 4 Ditjen P2P 309 Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan 6 Badan Litbangkes 7 Badan PPSDM Kesehatan 8 Jumlah 368

Rencana Tindak Lanjut : Perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap perbedaan data rekening Kemenkes berbeda dengan Kemenkeu, dengan melakukan konsolidasi antara Biro Keuangan & BMN dengan Unit Utama Kementerian Kesehatan. Persiapan rekonsiliasi data rekening Kementerian Kesehatan Triwulan III TA 2017