KELAS X SMA KD: Mensistesiskan kewenangan lembagaa-lembaga Negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Devi Aryani, S.Pd.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PETA LEMBAGA NEGARA (Pasca Amandemen UUD )‏
Advertisements

MENGANALISIS SISTEM POLITIK DI INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
MEDIA PRESENTASI PEMBELAJARAN PKN KELAS XIII TPHPI SMK NEGERI 3 PANDEGLANG
SELAMAT DATANG.
Sistem Politik di Indonesia
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
Pertemuan ke-4 (3/12/08) Pranata Politik
POLITIK PERTEMUAN KE 13.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Sistem Komunikasi sebagai Pola Tetap
Pert. 6 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Uud dasar negara republik indonesia
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH UUD’45
SILABUS PENGANTAR ILMU POLITIK
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
KONSTITUSI & RULE OF LAW
Lembaga Legislatif Indonesia
ELEMEN-ELEMEN DEMOKRASI
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
Sistem Pemerintahan Indonesia
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
Ketanegaraan Indonesia
Materi: Sistem Pembagian Kekuasaan
KELOMPOK 4 AHMAD SULTON ARLIANSAH
X MIA 1 dan X MIA 2 SEMESTER GANJIL
POLITIK STRATEGI NASIONAL (POLTRANAS) STIE LAMPUNG TIMUR 2012
OTONOMI DAERAH (OTODA)
PENDAHULUAN: PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA
OTONOMI, DESENTRALISASI, DAN FEDERASI
Tujuan dan Fungsi Partai Politik
Sistem Pemerintahan Indonesia
Oleh: NURHAYATI SMA N 15 Palembang
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
POKOK BAHASAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
Kelompok 1 Cahaya Mentari Herdina Budiono Ghanef Rayyan Hanisfy
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Hukum Administrasi Negara
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL ( POLSTRANAS )
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
PRESENTASI HUKUM TATA NEGARA.
SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU INDONESIA
Joko S.S. Hartono POLITIK STRATEGI NASIONAL.
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
PEMILIHAN UMUM kpu 23 Parpol/ Gabungan Parpol Partai Politik
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
MODUL IV SISITEM POLITIK INDONESIA STRUKTUR DAN FUNGSI SISTEM POLITIK
Oleh : Muhammad Mamun Salman, M.Pd.I
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara
KELOMPOK/GOLONGAN KEPENTINGAN KELOMPOK/GOLONGAN PENEKAN Dr. Indah Adi Putri, M.Si.
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB-6 SISTEM POLITIK. Di Negara Lain Sistem Politik Komunis Sistem Politik Liberal Di Indonesia Sistem Politik Demokrasi Perilaku Yang Sesuai Aturan Suprastruktur.
INPRASTRUKTUR DAN SUFRASTRUKTUR POLITIK
PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Loading….. SEMESTER GENAP SEMESTER GANJIL.
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

KELAS X SMA KD: Mensistesiskan kewenangan lembagaa-lembaga Negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Devi Aryani, S.Pd

SUPRAKSTRUKTUR dan INFRASTRUKTUR POLITIK

TUJUAN PEMBELAJARAN: 1 Peserta didik diharapkan dapat mendeksripsikan pengertian system politik, hubungan lembaga structural dan 2 Peserta didik diharapkan dapat memberikan masing-masing contoh dari lembaga structural dan nonstructural yang ada di Indonesia

APAKAH SUPRASTRUKTUR POLITIK ? Lembaga politik yang dibuat oleh negara guna melakukan tugas (kekuasaan) negara

MPR DPR DPD

SUPRASTRUKTUR POlITIK PENGERTIAN Lembaga politik yang dibuat oleh negara guna melakukan tugas (kekuasaan) negara

INFRASTRUKTUR

INFRASTRUKTUR PENGERTIAN Lembaga Infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang aktivitasnya dapat mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing.

Infrastruktur politik yang ada di masyarakat, yaitu: 4 Partai Politik 1 LSM 2 Media massa 5 Ormas Tokoh-tokoh politik 3 6 7 Kelompok Penekan Kelompok kepentingan

Wanita juga bisa jadi Presiden

Coba sebutkan nama-nama partai selain yang ada disini?

Media Informasi Politik Wah, ternyata beberapa stasiun televisi dikuasai oleh partai politik

Kelompok kepentingan apa kelompok penekan yah?? Menurut kamu Kelompok kepentingan apa kelompok penekan yah??

Coba di simak, kelompok penekan apa kelompok kepentingan yh?

Kelompok Kepentingan

Taukah kalian apakah hubungan antara lembaga Struktural dengan lembaga Infrastruktural politik di Indonesia?

TUGAS Petunjuk kegiatan Pertemuan ini Buatlah kelompok menjadi dua kelompok Masing-masing kelompok menganalisis permasalahan - kelompok ganjil (1) mengidentifikasi satu permasalahan lembaga structural yang ada di Indonesia. - kelompok genap (2) mengidentifikasi satu permasalahan lembaga infrastructural yang ada di Indonesia. Carilah informasi dari berbagai sumber. Berikan solusi terbaik menurut kelompok kalian terkait dengan permasalahan tersebut! Laporkan dan presentasikan di depan kelas

Apa hubungannya Suprastruktur dan Infrastruktur Politik? Infrastruktur dan suprastruktur politik sangat erat kaitan keduanya dan tidak mungkin dipisahkan dalam kehidupan politik sehari-hari. Suprastruktur politik sebagai pembuat kebijakan tidak mungkin dengan sendirinya membuat suatu peraturan tanpa pertimbangan, saran, dan pendapat dari lembaga infrastruktur politik. Karena jika tanpa adanya saran dari infrastruktur, sangat mungkin akan terjadi kesalahpahaman sebab belum tentu kebijakan yang dibuat tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat

TERIMAKASIH