PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PROFESI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kaitan UU no 29 tahun 2004 dgn Pelayanan Kebidanan
Advertisements

Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
PERAN ORGANISASI PROFESI KESEHATAN DAN LEMBAGA TERKAIT
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA
REGISTRASI DAN PRAKTIK PERAWAT
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS JAMBI 2008
DILEMA ETIK KEPERAWATAN Dewi Irawaty, MA.Ph.D..
Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan.
PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PERTIMBANGAN ETIK PROFESI
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
KODE ETIK PROFESI HAKIM
BAB 12 Etika Dalam Kantor Akuntan Publik
STANDAR DAN ETIKA PROFESI
Hak dan kewajiban dokter
ETIKA PROFESIONAL DALAM PENDIDIKAN
MEMPERSEmBAHKAN.
STATUTA PERGURUAN TINGGI
PRINSIP ETIKA DAN MORALITAS DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
ASPEK LEGAL FORMAL TENAGA PERAWAT / BIDAN DI INDONESIA
PENDAHULUAN. MENYONGSONG DISYAHKANNYA UNDANG-UNDANG KEBIDANAN : KESIAPAN BIDAN RUNJATI, M.MID.
HUKUM KEPERAWATAN Peraturan Perundangan Terkait Profesi Perawat
TERMINOLOGI DAN PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN
STATUTA PERGURUAN TINGGI
STANDAR PROFESI TTK.
PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN
Materi 4 Manajemen Rumah Sakit AKK – smt 7
Oleh: Purnamasari Nazara, SST
KODE ETIK DAN UU KESEHATAN
BAB IV PROFESI DAN FROFESIONAL SERTA KODE ETIK
Ass.Apoteker pasca PP.51 th 2009
PRAKTIK KEPERAWATAN.
Majelis Kehormatan Notaris
Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran
Introduction to Medical Law
Pertemuan ke-3 Oleh : Mariyana Widiastuti
INEL MASRAYANTI IB PRINSIP POKOK ASUHAN KEHAMILAN Prinsip-prinsip pokok asuhan antenatal konsisten dengan dan didukung oleh prinsip-prinsip.
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Pertemuan 7 INTEGRITAS dan OBYEKTIVITAS
12. ETIKA, KODE ETIK PROFESI DAN HUKUM
RAHMADIA IB SEJARAH ASUHAN KEHAMILAN
OLEH : Dr. KOESWANDONO, M.Kes
ETIKA PROFESI Tita Media Fitra Muslimah Dira Novita Sherly Herlina
PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN
PENGAMBILAN SUMPAH PROFESI PERAWAT DARI PERSEPSI HUKUM
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
Materi Kuliah Pengertian jabatan profesional guru, dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional, dan tu­gas, hak, serta kewajiban tenaga kependidik­an. Tahapan.
UU Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004
ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTEK KEBIDANAN
Permenkes Tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan (Midwifery) OLEH : ERWANI SKM.M.Kes.
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
PERATURAN TENTANG NAKES NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
Organisasi dan Kode Etik Profesi
PERMENKES NO.900/VII/2002 TENTANG REGISTRASI & PRAKTEK BIDAN
ETIK DAN DISIPLIN PROFESI
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Kode Etik Profesi.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
SIKAP DAN PERILAKU NOTARIS
Etika, Etiket dan Kode Etik Keperawatan
Peran, Tanggung Jawab dan Etika Kedokteran Gigi Indonesia Terkait Pelaksanaan IPE Sari Kusumadewi.
UNDANG UNDANG KESEHATAN
Ni Putu Ayu Dewi Wijayanti, S.Farm., M.Si., Apt
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
Kode Etik HEPPR – Pertemuan 6.
Bintek STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
NAMA KELOMPOK 2 1.NURHALIZA. RAKHMAN (KETUA) 2.ADIKA FEBRIANA 3.FARADINA JUNAEDI 4.NURALAN NASYRAH 5.HASANUDDIN 6.HAMDI YUSRI 7.M. NAIM NAMA KELOMPOK 2.
Transcript presentasi:

PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PROFESI

Majelis pertimbangan etika profesi adalah Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etik Pelayanan Medis (MP2EPM) yaitu : Kepmenkes RI No. 554/Menkes/Per/XII/1982 Memberikan pertimbangan, pembinaan dan melaksanakan pengawasan terhadap semua profesi tenaga kesehtan dan sarana pelayanan kesehatan.

2. Peraturan Pemerintah No 2. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1988 Bab V Pasal 11 pembinaan dan pengawasan terhadap dokter, doktergigi dan tenaga kesehtan dalam menjalankan profesinya dilakukan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk. 3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 640/Menkes/Per/X/1991, tentang pembentukan MP2EPM.

Majelis Etika Profesi Bidan Majelis etika profesi adalah merupakan badan perlindungan hukum terhadap para bidan sehubungan dengan adanya tuntutan dri klien akibat pelayanan yang diberikan dan tidak melakukan indikasi penyimpangan hukum.

Unsur-unsur terkait Majelis Etika Profesi