IMPLIKASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BAGI DINAMIKA POLITIK LOKAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
Advertisements

IMPLIKASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BAGI DINAMIKA POLITIK LOKAL
DIDY IKA SUPRYADI, SE., MM UNIVERSITAS MATARAM
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL SEMESTER GENAP
FAKTOR-FAKTOR STRATEGIK DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN
Good Governance Bab 12.
Good Governance Bab 12.
Demokratisasi Lokal Mata Kuliah Dinamika Politik Lokal Semester Gasal 2011 Dosen: Ratri Istania, SIP, MA.
I. PENGERTIAN DASAR KOPERASI
HUBUNGAN SEJARAH LOKAL DENGAN NASIONAL, DAERAH, REGIONAL
DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP GOVERNANCE DI INDONESIA
Dinamika Politik Lokal: Berkaca Dari Sejarah
Sistem Ekonomi Edy Suandi Hamid Tanas Tanas.
KONSEP KEBAIKAN BERSAMA
PENYUSUN : METTA MARINA KHAZA MUHAMAD RANGGA K MOCHAMMAD RAUF.W
Dinamika Politik Lokal: Berkaca Dari Sejarah
Sistem Ekonomi.
KONSEPSI KEWARGANEGARAAN
Sistem pemerintahan daerah
Good Governance Etika Bisnis.
SISTEMEKONOMI INDONESIA
DINAMIKA POLITIK LOKAL13GASAL
PEMERINTAHAN DAERAH NOVIA KENCANA, S.IP., MPA PRODI ILMU PEMERINTAHAN
DEMOKRASI & HAK ASASI MANUSIA
based of Pengertian LPS
Bentuk dan Dasar Negara Indonesia
Ruang Lingkup Ilmu Politik Pengantar Ilmu Politik
ADMINISTRASI PEMDA Konsep Dasar Pemerintahan Daerah
BIROKRASI DAN POLITIK ABDUL HAKIM FIA UB.
Konsep Pemerintahan Daerah
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
OTONOMI DAERAH & KESEJAHTERAAN SOSIAL
Oleh : Bambang Supriyono
SEJARAH MODEL BIROKRASI DI INDONESIA
POLITIK DAN KESEHATAN MASYARAKAT
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
Konsep Pemerintahan Daerah
PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN
Sejarah Dan Perkembangan Kekuatan Politik di Indonesia K2
Sistem Ekonomi Terpusat (Government Planned Economiy)
FUNGSI PEMERINTAH.
MEKANISME PENYERAHAN URUSAN KEWENANGAN PEMPUS-PEMDA
HUBUNGAN KEWENANGAN PUSAT - DAERAH
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
ADZIB GAIZHA F A
PEREKONOMIAN INDONESIA
SISTEM EKONOMI INDONESIA Maiza Fikri, ST., M.M
GLOBALISASI, APA ITU ? Fakta dan proses, bukan produk akhir
COLD WAR.
Pancasila adalah ideologi Bangsa Indonesia.
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Media dan Politik Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik
STIA LAN Jakarta Semester Gasal 2011 Dosen: Ratri Istania, SIP, MA
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
Dinamika Politik Lokal: Berkaca Dari Sejarah
Dosen: Ratri Istania, SIP, MA
Ratri Istania Semester Gasal 2013
Dinamika Politik Lokal
Ruang Lingkup Ilmu Politik
IMPLIKASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BAGI POLITIK LOKAL
Otonomi Daerah KELOMPOK 8: Rahmat Firdaus Hasan :
Perekonomian Indonesia-Pertemuan ke-1
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Ratri Istania Semester Gasal 2013
Keadilan dan hak hak minoritas. Negara kita yaitu Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam jenis ras, suku, agama, kebudayaan, dll, hal.
Peranan Koperasi Dalam Pembangunan Sosial Dan Ekonomi Indonesia
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DESENTRALISASI & PEMERINTAHAN DAERAH
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

IMPLIKASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BAGI DINAMIKA POLITIK LOKAL Minggu III Dinamika Politik Lokal Semester Gasal 2010 STIA LAN Dosen: Ratri Istania

Sumber Bacaan Nordholt, Henk S. dan Gerry vanKlinken (2007), Politik Lokal di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. Mariana, Dede dan Caroline P. (2007), Demokrasi & Politik Desentralisasi, hal. Mubarak, M. Zaki et al. (penyunting) (2006), Blue Print Otonomi Daerah Indonesia, Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, hal.

Konsep Politik Lokal Mawhood (1985), politik lokal selalu berkaitan dengan otonomi daerah karena “a freedom is assumed by local government in both making and implementing its own decision.”

Kekhasan Politik Lokal Ciri karakteristik daerah Kedekatan hubungan antara pemilih dan wakilnya Kebebasan membuat peraturan Kebebasan membuat keputusan demokrasi langsung dan tidak langsung

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Konsep otonomi daerah berkaitan dengan pemberian status kewenangan daerah mengurus kepentingan sendiri (self regulatory vs. self determination) Konsep desentralisasi merupakan konsep pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah nasional dan pemerintah level di bawahnya.

Konsep Desentralisasi Langit dan Bumi Revolusi neo-liberal tahun 1980an Konsep welfare state digantikan limited government Kejatuhan tembok Berlin, Jerman, Uni Soviet di tahun 1991 meruntuhkan ideologi sosialis komunis Perang dingin berakhir, rejim otoriter dunia ketiga berakhir

Neo-Liberalisme Pasar terbuka Peran negara kecil Penegakkan demokrasi Masyarakat sipil kuat Good governance, transparansi, dan akuntabilitas Persaingan usaha

Desentralisasi Masyarakat sipil kuat Ukuran pemerintahan kecil Campur tangan pemerintah pusat kecil

Perkawinan Neo-Liberalisme dan Desentralisasi PERAN PEMERINTAH PUSAT KECIL PERSAINGAN USAHA TUMBUH STANDAR HIDUP MASYARAKAT NAIK MASYARAKAT SIPIL KUAT

Lingkungan Internasional

Fakta Indonesia di tengah arus modal internasional Bantuan internasional mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia Kelas kapitalis kecil lahir di daerah Rent and crony capitalism tumbuh di daerah

Lingkungan Nasional

Fakta Faksionalisme Desentralisasi kekuasaan Patron client pindah ke daerah Perbedaan antara masyarakat, negara, pasar kentara Akomodasi sentimen anti-Jakarta Pemerintah daerah justru menginginkan peran pemerintah pusat lebih besar Devide et impera pusat ke daerah

Namun…… Robison dan Hadiz (2004) - “sifat ilusi dari pandangan neo-liberalis, menunjukkan ketahanan oligarki-oligarki politis dan ekonomis di Indonesia” Nordholt dan van Klinken (2007) - “adalah terlalu simplisistis menyimpulkan negara di Indonesia melemah sejak tahun 1998” Mc Vey (2000) dan Phongpaichit et. al. (1998) - birokrat, politisi, militer, polisi, dan penjahat memelihara hubungan intim sehingga perbedaan profesi diantara mereka kabur.

Fakta Desentralisasi Indonesia Tahun 1998 memiliki struktur kelembagaan daerah cukup memadai Desentralisasi mengundang lebih banyak permasalahan ketimbang menyelesaikan masalah

Lingkungan Lokal

Fakta Peran pemerintah daerah menguat Peran pemerintah pusat=penjaga malam Perusahaan negara di daerah bentuk penguasaan pusat terhadap sumber kekayaan daerah memicu ketegangan pusat-daerah Money politics marak Pilkada langsung sebagai bentuk pendemokrasian atau bentuk ketergantungan pada pusat?

Persoalan Desentralisasi di Indonesia Desentralisasi dilakukan tanpa mempelajari latar belakang sejarah perjalanan desentralisasi dari sejak lahirnya Indonesia Pemahaman kurang menyeluruh tentang lingkungan internasional, nasional, dan lokal akan menjadikan kebijakan tentang suatu wilayah otonom terutama berkaitan dengan batas-batas administratif (administrative territorial boundary) tidak efektif.

Kesimpulan Penekanan dinamika politik lokal pada aspek masyarakat Penekanan pemerintahan daerah pada aspek administrasi pemerintahan Dinamika politik lokal mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah Pemerintahan daerah lahir setelah adanya desentralisasi Indonesia mengalami disharmonisasi antara dinamika politik dengan pemerintahan daerah karena masuknya prinsip-prinsip neo-liberalisme dan desentralisasi yang tidak membumi di era-90an Dinamika politik lokal tidak dapat dipisahkan dari pengaruh lingkungan Semenjak desentralisasi gejala politik yang ada di tingkat pusat berkaitan dengan daerah sangat sarat dengan permainan politik level lokal yang dibawa ke level nasional