KORUPSI DI INDONESIA Nama: Restu Mahanani (21) Kelas: 8D.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
Advertisements

ISU-ISU UTAMA ETIKA BISNIS DI INDONESIA
PAPARAN PENCERAHAN HUKUM
Oleh : AA. Gd. Muliawan, S.Ag, M.Si Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.
PENGERTIAN KORUPSI PRINSIP ANTI-KORUPSI Matakuliah Anti-Korupsi
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI selayang pandang
Created : Ni Wayan Sukarni, SH
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Mencegah Perilaku Korupsi di Indonesia
Pendidikan Anti-Korupsi
SELAMAT DATANG.
DAN SEGALA PERMASALAHANNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
REFORMASI BIROKRASI UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI Jogyakarta, 9 Desember 2014 Agus Sunaryanto Deputi Coordinator ICW.
Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang
KORUPSI Kelompok 4 (MMR 50) BUSINESS ETHICS & CSR Amanda Eunike Hikmat
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
TINDAK PIDANA KORUPSI.
Pemuda Prof. Dr. Haryono Umar, MSc, Ak, CA Courtesy of Google.com 1 1.
PENGERTIAN KORUPSI & PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI.
M.Idris Patarai. (KepMenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003), Pemerintah =
SELAMAT DATANG.
JENIS DAN BENTUK KORUPSI
Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Dana Kampanye Pemilukada
PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, CIRI DAN SEJARAH KORUPSI
Pengertian Men UU korupsi adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang dengan cara melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya.
Pendidikan dan Budaya Anti-Korupsi KELOMPOK 2. Nama Kelompok DIAN WIDIANTO ELLA SRI UTAMI DESTI KHOTIMAH EMA JULIANNITA ELY ELIZA.
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
Pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Advokasi Kebijakan Publik
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LHKASN Direktorat Sumberdaya Manusia Universitas Airlangga & Badan Pengawas Internal.
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
Percepatan Pemberantasan Korupsi
PAPARAN STAF AHLI MENDAGRI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN
PERUNDANG –UNDANGAN NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
BIROKRASI BERSIH UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI
Korupsi Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGANTAR ILMU POLITIK
GRATIFIKASI.
Menjadi Perempuan Cerdas Berpolitik
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI.
Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
KORUPSI Muchamad Ali Safa’at.
KORUPSI By : Rakha Abiyasa.
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
DAN PERADILAN NASIONAL
Tindak Pidana Ekonomi/ Kejahatan Bisnis
KPK Oleh: SHENDY Riyan c. ( ) Nurradinda D. ( )
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
Gandjar Laksmana Bonaprapta
KASUS SIMULATOR SIM.
Pendidikan Anti-Korupsi
PILKADA DILIHAT DARI INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PENGERTIAN KORUPSI & PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI
RUANG LINGKUP KORUPSI.
Masalah Korupsi di Indonesia dan Etika Bisnis
PENGERTIAN KORUPSI & PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI.
KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
ANCAMAN SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PUNGUTAN LIAR
DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA.
AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
KORUPSI. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “corrumpere”, “corruptio” atau “corruptus” Dari bahasa latin tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa.
“Penyelenggaraan negara yang baik dan bersih harus menjadi perhatian serius”
Transcript presentasi:

KORUPSI DI INDONESIA Nama: Restu Mahanani (21) Kelas: 8D

KORUPSI Pengertian Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka,dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Penyebab Terjadinya Korupsi • Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. • Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar • Lemahnya ketertiban hukum • Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".

Korupsi yang merugikan keuangan keluarga MACAM-MACAM KORUPSI Korupsi yang merugikan keuangan keluarga Korupsi merugikan keuangan sekolah Korupsi yang merugikan keuangan Negara Menyuap aparat Menyuap guru Palak memalak Menyalagunain jabatan tan

DASAR HUKUM Orde Lama: Dasar Hukum: KUHP(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) UU 24 tahun 1960 Orde Baru: Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971 Reformasi: Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001

LEMBAGA-LEMBAGA 1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi) 2. Komisi Pemberantasan Korupsi 3. Kepolisian 4. Kejaksaan 5. BPKP(Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan) 6. Lembaga non-pemerintah: Media massa, Organisasi massa, ICW(Indonesia Corruption Watch) 1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi) 2. Komisi Pemberantasan Korupsi 3. Kepolisian 4. Kejaksaan 5. BPKP 6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW)

SELESAI