PATOLOGI DAN REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA ENDRI SANOPAKA FISIP UMRAH

Patologi Birokrasi Dalam ilmu kedokteran patologi dipahami sebagai penyakit yang melekat pada organ seseorang yang membuat orang itu mengalami disfungsi. Meminjam metafor kedokteran, patologi birokrasi disini dipahami sebagai penyakit yang melekat dalam suatu birokrasi yang membuat birokrasi menjadi disfungsional.

Telah banyak diketahui, struktur birokrasi weberian memiliki berbagai masalah internal yang pada tingkat tertentu memiliki potensi untuk menjadikan birokrasi menjadi disfungsional. Setiap aspek dari struktur birokrasi, disamping memiliki manfaat dan kontribusi terhadap efisiensi dan kinerja birokrasi, memiliki potensi untuk menciptakan patologi birokrasi.

Model Kinerja Birokrasi Indonesia Struktur Lingkungan Budaya & Nilai Patologi Birokrasi Kinerja

Permasalahan-permasalahan Didalam Birokrasi Pemerintahan Birokrasi Paternalistik Pembengkakan Anggaran Prosedur Yang Berlebihan Fragmentasi Birokrasi

 Kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia hanya akan berhasil merubah kinerja birokrasi kalau mampu menyentuh semua dimensi masalah yang dihadapi oleh birokrasi publik.

Kegagalan reformasi birokrasi publik di Indonesia sebagian disebabkan oleh karena pemerintah Indonesia selama ini cenderung hanya memperbaiki struktur birokrasi. Pemerintah melakukan pembenahan dengan menyederhanakan prosedur pelayanan, memperpendek jenjang hierarkhi, dan berbagai bentuk debirokratisasi lainnya, tetapi pemerintah cenderung mengabaikan dimensi-dimensi masalah lainnya, seperti merubah budaya birokrasi yang salah yang mendasari munculnya sikap dan perilaku birokrasi yang selalu berorientasi pada kekuasaan dan anggaran.

REVITALISASI KONSEP PUBLIK DALAM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA Pemahaman Konsep “Publik” Dalam pembicaraan sehari-hari kata “Publik” mempunyai dua arti yang berbeda, yaitu : Pertama : Publik diartikan sebagai “negara” atau “Pemerintah” Kedua : Kata Publik sebagai padanan dari kata “Umum” Ex: Public Phone (telepon umum), Pubilc Transportation (Transportasi umum)

Adanya pergeseran makna dari administrasi negara menjadi administrasi publik perlu dibakukan, sebab mengandung harapan agar kepentingan umum (orang banyak) akan lebih menjadi perhatian utama (main concern) dari administrasi publik, baik ditataran konsep maupun ditataran praktis, dan bukan kepentingan kekuasaan negara seperti yang selama ini terjadi.