BANK PERKREDITAN RAKYAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
JENIS BANK.
Advertisements

SISTEM KEUANGAN INDONESIA
Evaluasi KD 7.2 START.
ASSALAMUALAIKUM WR.WB WACANA KEILMUAN DAN KEISLAMAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.
Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank
BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
HUKUM PERBANKAN SYARIAH
JENIS DAN KEGIATAN USAHA BANK
Gambaran umum perbankan
B. Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Fungsi Bank
Regulasi Perbankan Syariah Dalam UU Perbankan Indonesia Sessi 1: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Disampaikan pada : Pelatihan Perbankan Syariah.
Marina Malian,SE,Ak. Pengertian BPR BPR menurut UU No.10/1998 adalah Bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip.
Membedakan peran bank umum dan bank sentral
Pertemuan 7. Konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan.
Marina Malian,SE,Ak.  Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro Marina.
Lembaga Keuangan Bank.
LEMBAGA KEUANGAN BANK.
Syarif As’ad Kuliah Pengantar Manajemen dan Perbankan 1.
BPR Oleh : Aretta Anindita Robby Irvine Surya Rizky Nugraha.
UANG DAN BANK SEJARAH DAN PENGERTIAN UANG PERMINTAAN UANG
Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia
BANK UMUM GAMBARAN UMUM BANK UMUM KLASIFIKASI BANK
DEFINISI UMUM Perbankan : Sgl sesuatu yg menyangkut ttg bnk (kelembagaan, usaha, cara dan proses) Bank : Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat.
Pengantar Teori Ekonomi Makro
KELOMPOK 4 ANNISA RAHMADINIA DELA SEPTIANA HILMA MAYA ANGGITA TASYA NUCHLA REYHAN ALMER.
REGULASI DAN PENGATURAN BANK
PENDAHULUAN.
Bab III Ruang lingkup lembaga keuangan bank
MANAJEMEN BANK & LEMBAGA KEUANGAN
Sahabat Keluarga Indonesia
5 Bab Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Otoritas Jasa Keuangan.
REGULASI DAN PENGATURAN BANK
REGULASI DAN PENGATURAN BANK
SUMBER DAN ALOKASI DANA PERBANKAN
REGULASI DAN PENGATURAN BANK
SISTEM PERBANKAN INDONESIA
REGULASI DAN PENGATURAN BANK
Ekonomi untuk SMA/MA kelas X
PENGERTIAN PERBANKAN OLEH WISNU HENDRI YANTO S.H.
Hukum perbankan Kelompok 11 : Defani Putri Frinka ( )
SISTEM MONETER & PERBANKAN NASIONAL
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN Oleh INTAN DWI ASTUTI A
BLKL DIKA PERKASA.
Hukum Perbankan.
BAB 4 BANK SENTRAL (BANK INDONESIA)
Bank Perkreditan Rakyat
Pengantar Teori Ekonomi Makro
Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Otoritas Jasa Keuangan
MANDIRI DENGAN SISTEM BUNGA PADA PT
SUMBER DAN ALOKASI DANA PERBANKAN
MAIZA FIKRI, ST, M.M Sumber Dana Bank MAIZA FIKRI, ST, M.M
Bank Perkreditan Rakyat
KELEMBAGAAN BANK DI INDONESIA
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Kondisi Perbankan Indonesia
1 2 3.
KELEMBAGAAN BANK DI INDONESIA
Bank dan Lembaga Keuangan
Pengantar Teori Ekonomi Makro
Non Lembaga keuangan dan OJK
Ekonomi untuk SMA/MA kelas X
UANG,BANK & KEBIJAKAN MONETER
Pengantar Teori Ekonomi Makro
BANK SITI SOPIAH.
Pengantar Teori Ekonomi Makro
Bagian 7. Transaksi Pembayaran
SUMBER DAN ALOKASI DANA PERBANKAN
Kebanksentralan Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
PENGERTIAN Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-undang (UU) Perbankan No. 7 Tahun 1992, adalah: “Lembaga keuangan bank yang menerima simpanan.
Dasar-dasar Ilmu Perbankan
Transcript presentasi:

BANK PERKREDITAN RAKYAT SUB POKOK BAHASAN PENGERTIAN BPR LANDASAN HUKUM FUNGSI LAPANGAN USAHA

PERKEMBANGAN BPR 1998-2004 PERKEMBANGAN BPR SECARA NASIONAL MENUNJUKKAN PENINGKATAN MENGGEMBIRAKAN VOLUME USAHA BPR MENGALAMI PENINGKATAN USAHA SEBESAR 39% PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA DALAM BENTUK TABUNGAN MENINGKAT SEBESAR 30% DENGAN 5,6 JUTA PENABUNG DEPOSITO MENINGKAT SEBESAR 4,8% DENGAN 438 DEPOSAN KREDIT YANG DIBERIKAN MENINGKAT SEBESAR 36% DENGAN 2,5 JUTA NASABAH VOLUME USAHA MENCAPAI Rp.16.015 TRILIUN DANA PIHAK KETIGA MENCAPAI Rp.10.795 TRILIUN KREDIT MENCAPAI Rp.11.639 TRILIUN

PERKEMBANGAN BPR 1998-2004 PENCAPAIAN KINERJA BPR DIDUKUNG KELEMBAGAAN YANG TERDIRI ATAS 2741 KANTOR (2133 KANTOR PUSAT DAN 138 KANTOR CABANG) 86 DARI JUMLAH YANG ADALAH BERPRINSIP SYARIAH 87 % KANTORNYA TERSEBAR DIWILAYAH JAWA DAN BALI KINERJA BPR OK!

STATUS FUNGSI BPR SEBAGAI SALAH SATU JENIS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) BERBENTUK BANK YANG MERUPAKAN PENYUMBANG UTAMA DALAM PENGHIMPUNAN DANA DAN PEMBERIAN KREDIT MASING-MASING 95% DAN 78%

KUNCI KEBERHASILAN BPR BASELINE SURVEY 2002 TERSEDIANYA SDM YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS DUKUNGAN REGULASI YANG KONDUSIF PENGAWASAN YANG EFEKTIF TEKNOLOGI INFORMASI SERTA MODAL YANG MEMADAI

DEFENISI DAN LANDASAN HUKUM UU NO 7 1992 UU NO 10 1988 BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL DAN PRINSIP SYARIAH YANG DALAM KEGIATANNYA TIDAK MEMBENARKAN JASA DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN

KEGIATAN USAHA DIBOLEHKAN MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT MEMBERIKAN KREDIT MENYEDIAKAN PEMBIAYAAN DAN PENEPATAN DANA DENGAN PRINSIP SYARIAH DAN KONVENSIONAL SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN BI MENEMPATKAN DANA DALAM BENTUK SBI, DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN PADA BANK LAIN

KEGIATAN USAHA DILARANG MENERIMA SIMPANAN BERUPA GIRO DAN IKUT SERTA DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING MELAKUKAN KEGIATAN PENYERTAAN MODAL MELAKUKAN USAHA ASURANSI MELAKUKAN USAHA LAIN DILUAR KEGIATAN BPR

PENDIRIAN BPR PERSYARATAN SUMBER MODAL PERSYARATAN MODAL DISETOR Rp.2 MILIYAR UNTUK WIL.JAKARTA RAYA,KAB/KOT TANGGERANG,BOGOR,BEKASI, KERAWANG Rp.1 MILIYAR UNTUK WIL. IBUKOTA PROP.DILUAR WIL. DIATAS 3. Rp.500 JUTA DI LUAR 1. 2. MODAL DISETOR MIN 50% UNTUK MODAL KERJA PERSYARATAN SUMBER MODAL TIDAK BERASAL DARI PINJAMAN ATAU FASILITAS PEMBIAYAAN DARI BANK ATAU BUKAN BANK TIDAK BERASAL DARI KEGIATAN YANG MELANGGAR HUKUM PERSYARATAN PEMILIK TIDAK TERMASUK PADA DAFTAR ORANG TERCELA DI BANK MEMILIKI INTEGRITAS YAITU AKHLAQ DAN MORAL YANG BAIK.

PENDIRIAN BPR ANALISIS PENILAIAN ANALISIS POTENSI DAN KEJENUHAN DEMOGRAFI,EKONOMI WILAYAH DATA PERBANKAN, JUMLAH DAN PERTUMBUHAN KELEMBAGAAN DATA KELEMBAGAAN KEUANGAN MIKRO ANALISIS KELAYAKAN SASARAN PASAR,PROYEKSI KEUANGAN,PERENCANAAN SDM PERSIAPAN SISTEM DAN PROSEDUR