Tantangan Demokratisasi, HAM dan Peran Pemuda Arie Sujito Sosiolog, Dosen FISIPOL UGM

Bagaimana konteks perubahan sosial dan demokratisasai sejauh ini? Apa problem dan tantangan yang dihadapi Indonesia berkenaan hak-hak warga negara? Apa dan bagaimana peran pemuda dalam gerakan perubahan untuk perbaikan Indonesia saat ini dan kedepan?

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di Asia, bangsa Indonesia menghadapi tantangan perubahan seiring arus global, dinamika nasional, dan realitas lokal; tentu membutuhkan analisis dan jawaban Perubahan sejauh ini: liberalisasi politik, kebebasan media massa, governance reform, dan partisipasi warga menjadi modal politik dan sosial yang digunakan untuk memajukan Indonesia demi mencapai tujuan konstitusi UUD ‘45 yakni negara demokratis dan masyarakat sejahtera Konteks…

Kita menghadapi tantangan serius, yakni: Bagaimana mengelola kemajemukan (pluralitas) berdasar etnik, ras, agama dan sub kultur agar terbangun integrasi nasional dan keadilan tanpa ada diskriminasi dengan semangat keindonesiaan; fakta sejarah dan kondisi empirik Menciptakan keadilan, mengatasi kesenjangan kelas dan antar kelompok, dengan orientasi kebijakan pembangunan yang merata sehingga mampu menyelesaikan ketegangan menuju kohesi sosial yang kokoh

Problem 1: Kemiskinan dan kesenjangan Bangsa Indonesia masih menghadapi beban dan risiko kemiskinan; kriminalitas, konflik dan kekerasan antar kelompok, serta ancaman disintegrasi sosial dan nasional Disinilah; tantangan serius yang dihadapi bagaimana memecahkan problem kemiskinan dengan mewujudkan keadilan, pemerataan, serta kesejahteraan warga sebagai jembatan menuju kokohnya nasionalisme Indonesia Problem 1: Kemiskinan dan kesenjangan

Problem 2: Pendangkalan demokrasi Demokrasi Indonesia masih menghadapi masalah: Energi teralokasi menata prosedural belum substansial: disebut defisit capaian perubahan prosedural tak berimbang dengan harapan substansial demokrasi Pesona politik dalam demokrasi cenderung memudar Gerak politik masih minim praktek etika yang sehat, integritas dan komitmen nyata. Pembajak demokrasi (elit lama oportunis dan komprador dalam kekuasaan) mencari celah memproduksi pragmatisme: reformasi diserobot reformis gadungan membuat kaum muda terjebak dalam kebingungan arah. Problem 2: Pendangkalan demokrasi

Problem 3: Sentimen identitas Ada kecenderungan meningkatnya sentimen identitas (agama, etnik, aliran politik), yang berdampak terpecah-pecahnya masyarakat Ketegangan atas identitas dalam politik membawa suasana keterancaman sosial; potensi disintegrasi masyarakat yang ditandai oleh pembelahan oleh mengerasnya sektarianisme Produksi kebencian dan sikap-sikap intolensi mempengaruhi situasi kerukunan yang terganggu Banyak momen politik maupun sosial seringkali terjebak pada pembentukan sentimen identitas yang sempit Problem 3: Sentimen identitas

Fokus Problem Kita ambil fokus soal hak-hak sipil dan politik, terutama terkait dengan pengakuan dan jaminan kemajemukan sebagai bangsa dan segala praktik empiris Banyak kasus sengketa, konflik, atau bahkan kekerasan yang terkait dengan “identitas” atau entitas kultural yang melibatkan antar kelompok masyarakat; apakah itu urusan agama, etnik, afiliasi sosial budaya; baik sifatnya laten maupun manifest

Dalam perjalanan sejarahnya perselisihan itu dengan segala ukurannya telah mengoyak tatanan sosial, ikatan kultural, bahkan berdampak disintegrasi sosial Sebagai bangsa, juga negara, fenomena dan rangkaian peristiwa tersebut rasa-rasanya melanggar konstitusi, karenanya menciderai warga negara secara nyata

Pada era Orde Baru terjadi secara sistematik komodifikasi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dengan risiko menciptakan segregasi, dominasi negara pada warga negara, sehingga kenyataan integrasi dan kohesi semu; produk politik otoriter melahirkan penundukan dan manipulasi sosial Era reformasi terjadi proses reformulasi; mencari pola baru yang adil didalam menata hubungan negara dan masyarakat yang tercermin dalam pemenuhan hak-hak warga negara

Era demokrasi semestinya menjadi konteks dan titik tolak perubahan atau transformasi hak-hak sipil yang lebih baik Dalam beberapa hal secara parsial, negara telah berupaya melakukan perbaikan atau koreksi regulasi dan kelembagaan untuk memenuhi hak-hak warga negara Demikian pula, dalam beberapa bagian masyarakat sebagai warga negara jauh lebih aktif dan kritis

Faktanya: masih banyak kasus atau peristiwa pelanggaran atas hak-hak warga negara, bahkan dalam jumlah yang banyak, IRONIS…! Dalam ukuran kecil sampai massif; dengan risiko yang begitu besar dan memprihatinkan; inilah lonceng besar ingatan bagi publik betapa hak-hak konstitusional warga negara dalam situasi memburuk kembali

Terjadi gap: antara narasi formal dengan praktik empiris yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat Pada level nasional, daerah sampai komunitas kejadian pelanggaran atas pemenuhan hak-hak warga negara masih ditemukan, baik dikerjakan langsung “terbuka” oleh aparat negara, pembiaran, maupun terjadi oleh masyarakat sendiri

Interaksi dan negosiasi; konsensus sosial dan praktik budaya Perebutan kuasa politik-ekonomi; nalar regulatif prosedural, konstitutif Interaksi dan negosiasi; konsensus sosial dan praktik budaya ELIT INTERMEDIARY FORMASI SOSIAL

Sumberdaya ekonomi Kewenangan Dominasi Hegemoni Reproduksi sosial

Diskonesi politik formal prosedural dengan formasi sosial Incompatibility: struktur tata kelola kuasa regulasi aparatus nilai pengetahuan corak sosial Sumbatan relasi kuasa

Bagaimana isu dan tema kewarganegaraan menjadi praktik kebudayaan masyarakat? Bagaimana negara mampu didorong melembagakan hak-hak warga negara secara praksis yang diwujudkan dan tercermin dalam kebijakan, regulasi dan tindakan nyata?

Bagaimana mendorong agar tema dan agenda pengakuan pluralisme dalam policy strategis, terlembaga dan menghasilkan praktik toleransi dalam pluralitas masyarakat Bagaimana menumbuhkan sikap kritis, proaktif warga negara untuk menuntut hak-haknya dalam tiga level: Mengetahui tentang hak-haknya sesuai konstitusi Memiliki kesadaran kritis, membangun ikatan-ikatan bersama dalam frame solidaritas Terampil dan bertindak mewujudkan praktik pemenuhan hak-hak warga negara Tantangan

Tautan antara regulasi dan kelembagaan, antara yang normatif dan empirik, antara yang tanggung jawab negara dan sikap aktif warga negaranya

Advokasi berbagai kasus yang terjadi di masyarakat telah dikerjakan: tantangannya bagaimana penanganan kasus melahirkan resolusi strategis yang terlembaga Praktik baik dalam membangun tanggung jawab baik tingkat nasional, daerah maupun komunitas perlu dikembangkan dipromosikan serta didorong menjadi alasan memperbaiki kebijakan

Mengawal kebijakan dengan kontrol masyarakat sipil sangat penting, karena itu pendidikan politik kewarganegaraan (civic education) diperlukan untuk memastikan: masyarakat mengetahui, sadar (pemahaman kritis) dan bertindak

Bagaimana peran pemuda? Kaum muda mengalami kejengkelan bertingkat: dijaman perjuangan awal reformasi berperan penting, tetapi transisi demokrasi justru kaum muda terpinggirkan, bahkan arah demokrasi tak menentu Bahkan, misalnya mahasiswa makin disulitkan oleh pragmatisme akibat kapitalisasi dan industri pendidikan Kaum muda sulit menemukan titik dasar dalam usaha berpijak untuk membangun gerakan baru melanjutkan reformasi. Bagaimana peran pemuda?

Mahasiswa mengalami fragmentasi tajam, dan kadang tertular oleh virus sengketa antar kelompok, sehingga sulit menghimpun energi kolektif. Kaum muda terklasifikasi dalam 4 kelompok: (1) kelompok pragmatis (orientasi studi semata, kerja, kemapanan ekonomi) (2) para hedonis (mementingkan gaya hidup) (3) para fundamentalis agama-etnik yang eksklusif (4) golongan kritis-aktivis menjadi agen pembaharuan

Agenda penting Perlu perubahan paradigma relevan dan kontekstual: Transformasi dari gerakan moral sektoral menuju gerakan sosial strategis menjaga semangat nasionalisme memperkokoh keindonesiaan Memilih jalan “Inklusif” bukan “Eksklusif”: Mengembangkan pengetahuan “bertenaga” memperbaiki keadaan sosial dan kekuasaan Kaum muda “berpihak” prinsip dasar moralitas perjuangan: kebenaran, keadilan, demokrasi, kesejahteraan, kedaulatan Indonesia Agenda penting

Mewujudkan Nasionalisme dan Kesejahteraan Politik Intelektual Mewujudkan Nasionalisme dan Kesejahteraan Gerakan Moral transformasi Gerakan Kritis, Kreatif, Cerdas Politik Pengorganisasian