Pengantar Ilmu Politik N E G A R A By Dwi Wahyu Handayani

Definisi Mengenai Negara Roger H. Soltau: “Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat” (The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community). H J. Laski:”Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yg bersifat memaksa dan yg secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yg merupakan bagian dari masyarakat itu. Max Weber: “Negara adalah suatu masyarakat yg mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah” (The state is a human society that (succesfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory)

Robert M. MacIver:”Negara adalah asosiasi yg menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalm suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yg diselenggarakan oleh suatu pemerintah yg utk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Jadi, negara adalah suatu daerah teritorial yg rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yg berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Terbentuknya bangsa negara Pengelompokkan masyarakat atas dasar kesamaan identitas (sistem nilai) Pengelompokkan masyarakat atas dasar adanya satu struktur kekuasaan yang memerintah (integrasi politik)

Identitas Bangsa (dalam arti Political Unity) Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik yaitu bangsa yang telah bernegara. Negara baru perlu menciptakan identitas yang baru pula untuk bangsanya. Identitas itu merupakan identitas kebangsaan atau nasional negara yang bersangkutan Identitas kebangsaan itu merupakan kesepakatan dari banyak bangsa (suku) di dalamnya. Identitas itu bersifat buatan, sekunder, etis dan nasional. Identitas nasional itu dapat saja berasal dari identitas sebuah bangsa didalamnya yang selanjutnya disepakati sebagai identitas nasionalnya. Beberapa bentuk identitas nasional adalah; bahasa nasional, lambang nasional, semboyan nasional, bendera nasional, dan ideologi nasional.

Faktor pembentuk identitas bersama Primordial Sakral Tokoh Bhineka tunggal ika Konsep sejarah Perkembangan ekonomi kelembagaan

Integrasi politik Integrasi bangsa Integrasi wilayah Integrasi nilai Integrasi elite dengan khlayak Perilaku integratif

Teori Munculnya Negara Teori fungsionalis menjelaskan bahwa lahirnya negara oleh karena adanya kebutuhan yg dirasakan oleh induvidu2 dlm suatu wilayah utk mendpt keuntungan lebih dng cara mengorganisir dan mengkoordinasikan diri mereka ke dalam entitas organisasi yg besar. Teori Marxis, asal mula negara adalah konflik. Negara adl badan politik yg berfungsi, melindungi kepentingan ekonomi klas yg dominan di dlm masy berklas (berstrata). Dng terbaginya klas2 dlm masy, mk negara menjadi suatu keharusan dlm rangka menjaga n memelihara kepentingan ekonomi klas atas/elite.

Asal Mula Negara Terangkum dlm 2 model (Ken’ichiro dalam Ramlan Surbakti): Model Ortodoks: terbentuknya negara/negara bangsa diawali adanya perikatan emosional dlm imaji bangsa tersbt. Melalui pengalaman bersama dan perasaan primordial maka negara terbentuk. Ketika konstruksi negara mewujud perlahan2 rezim politik dirumuskan dan ditetapkan sesuai dng preferensi ideologi yg mrk anggap baik, sehingga mencapai kebaikan bersama. Ex: Bangsa Yahudi-Negara Israel Model Mutakhir: adanya negara sebagai entitas pertama, yg terbentuk melalui proses trsendiri, baru kemudian muncul suku2 yg pd akhirnya dpt melahirkan bangsa2. EX: Bangsa Yahudi-USA Model ortodoks menghasilkan bangsa negara yang relatif homogen. Contoh Israel. Model mutakhir menghasilkan bangsa negara yang relatif heterogen. Contoh AS.

Perbedaan Ortodoks dan Mutakhir Ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat: Dalam ortodoks partisipasi politik & rezim politik dianggap terpisah dari proses integrasi nasional Dalam mutakhir, partisipasi politik & rezim politik merupakan hal yang tak terpisahkan Derajat partisipasi politik dan rezim politik Dalam model ortodoks muncul setelah terbentuknya bangsanegara Dalam model mutakhir, kesadaran politik muncul sebelum mendahului bahkan menjadi kondisi awal terbentuknya negara Kesadaran politik masyarakat Model ortodoks membutuhkan waktu yang singkat yakni hanya membentuk struktur pemerintahan bukan pembentukan identitas Model mutakhir butuh waktu lama karena harus mencapai kesepakatan identitas kultural yang baru Lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa & negara Model ortodoks tidak mengalami perubahan unsur karena unsur bangsa membentuk negara. Model mutakhir mengalami perubahan unsur dari banyak bangsa menjadi satu bangsa-negara

2 Pendekatan Terjadinya Negara Secara teoritis: teori ketuhanan, perjanjian masyarakat (kontrak sosial), teori kekuasaan, teori klas. Secara praksis/empiris ditinjau dng 2 cara yaitu pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer adl pertumbuhan negara yg berawal dari bentuk sederhana (pelbagai hal terotonomi pd individu) yg kemudian berkembang melalui tingkat2an lbh tinggi menuju negara yg penuh pengontrolan (sentralisasi). (Kelompok yg punya kepentingan sama-kerajaan-negara).

Pertumbuhan sekunder melalui 7 cara yaitu: pertumbuhan penduduk (occupatie): suatu wil yg tdk bertuan dan blm dikuasai kemudian diduduki dan dikuasai oleh suku atau kelompok tertentu. Lambat laun dng bertambahnya waktu yg pararel dng pertumbuhan jumlah penduduk, mk pola pengaturan diantara mrk dilakukan dng didirikannya sebuah negara. Fusi atau melebur menjadi satu. Terbentuk ketika negara2 kecil yg mendiami suatu wil mengadakan kontrak politik utk saling melebur menjadi negara baru. Cessie atau penyerahan hal ini terjadi ketika suatu wil diserahkan kpd negara lain berdasar suatu perjanjian tertentu. Anexatie (pencaplokan atau penguasaan) dlm konteks ini negara berdiri di suatu wil yg dikuasai negara lain tanpa reaksi berarti dari penduduk yg dikuasai. Negara terbentuk melalui cara proklamasi. Negara dlm hal ini terbentuk ketika penduduk pribumi dari suatu wil yg diduduki oleh negara lain mengadakan perjuangan perlawanan sehingga pd saat tertentu berhasil merebut wilnya dan menyatakan kemerdekaan melalui proklamasi. Pemisahan (separation). Munculnya suatu negara disebabkan krn terjadinya perseteruan keras yg tdk mungkin dpt diselesaikan, sehingga warga msy membentuk negara baru. Negara muncul karena terbentuknya suatu wilayah baru karena kondisi alam, kemudian wil/dataran itu dihuni sekelompok orang hingga terbentuklah negara.

Elemen dan Unsur-Unsur Negara Elemen Negara Property rules (pengaturan kekayaan): negara mengatur bagaimana kekayaan diproduksi dan bagaimana kekayaan didistribusikan sesuai aturan yg tlh ditetapkan. Dng demikian negara merupakan sistem kekuasaan untuk suatu tujuan welfare state, dlm hal ini penguasaan sumberdaya ekonomi dan politik.

Rezim: scr umum diartikan sebagai individu atau kelompok org yg menguasai negara. Scr teorikal diartikan sbg prinsip2, norma2, aturan2 dan prosedur2 pengambilan keputusan yg dianut oleh penguasa sebuah negara. Aparat birokrasi atau pemerintahan. Scr populer berarti pelaksana keputusan2 politik yg ditetapkan negara. Kebijakan: scr sederhana adalah masalah2 publik dan keputusan2 publik yg diambil oleh negara utk dilaksanakan oleh aparatur birokrasi.

Makna Birokrasi Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai : Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya. Definisi birokrasi ini mengalami revisi, dimana birokrasi selanjutnya didefinisikan sebagai Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat, dan Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai. Berdasarkan definisi tersebut, pegawai atau karyawan dari birokrasi diperoleh dari penunjukan atau ditunjuk (appointed) dan bukan dipilih (elected).

Unsur-Unsur Negara Wilayah Penduduk Pemerintah Kedaulatan

Tujuan dan Fungsi Negara Roger H. Soltou: memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Harold J. Laski: menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.

Fungsi Minimum Negara Melaksanakan penertiban (law and order) utk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dlm masyarakat, maka negara hrs melaksanakan penertiban. Dpt dikatakan negara sebagai stabilisator. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Menegakkan keadilan; hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Charles E. Merriam menyebutkan 5 fungsi negara yaitu: 1)keamanan ekstern, 2) ketertiban intern, 3) keadilan, 4) kesejahteraan umum, dan 5) kebebasan

FUNGSI NEGARA GOODNOW Policy Making (kebijakan waktu tertentu) Policy Executing (kebijakan menjalankan PM) VAN VOLLEN HOVEN Regeling (membau peraturan) Bestuur (menyelenggarakan) Rechspraak (mengadili) Politie (ketertiban & keamanan) MONTESQUIE (TRIAS POLITICA) Fungsi Legislatif Fungsi Eksekutif Fungsi Yudikatif JOHN LOCKE Fungsi Federatif

Fungsi Negara Menurut Mirriam Budiardjo : Melaksanakan penertiban untuK mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakaT (stabilisator) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnyadengan pembangunan Pertahanan, dengan melengkapi alat-alat pertahanan Menegakkan keadilan `melalui badan hukum

Sifat-Sifat Negara Sbg Manifestasi Kedaulatan/Legitimasinya Sifat memaksa, agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dng demikian penertiban dlm masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dpt dicegah. Sifat monopoli, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Sifat mencakup semua (all encompassing, all-embracing), semua peraturan perundang-undangan misal keharusan bayar pajak) berlaku utk semua org tanpa kecuali.

Kelompok etnik atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku pun ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut dan oleh kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku atau ciri-ciri biologis. Ex: Minang, Batak, Jawa, Moro di Filipina,

Hakekat bangsa Konsep bangsa (nation) memiliki dua (2) pengertian, yaitu bangsa dalam arti sosiologis antropologis dan bangsa dalam arti politis (Badri Yatim, 1999). Dalam istilah lain disebut cultural unity dan political unity. Bangsa dalam pengertian arti sosiologis antropologis (CULTURAL UNITY) adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama dan adat istiadat. Jadi mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa, keturunan dan sebagainya. Contoh: bangsa Kasmir, bangsa Yahudi, bangsa Kurdi

Bangsa dalam pengertian politik (POLITICAL UNITY) adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang sudah bernegara. Contoh: bangsa Indonesia, bangsa India, bangsa Jerman

Perbedaan bangsa dan negara Bangsa merujuk pada kelompok orang atas persekutuan hidup. Sedangkan negara merujuk pada sebuah organisasi sekelompok orang yang berada di dalamnya (organisasi kekuasaan politik). Bangsa adalah suatu bagian dari negara dan bangsa menjadi salah satu unsur terbentuknya negara