Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Politik

Presentasi berjudul: "Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Politik"— Transcript presentasi:

1 Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Politik
Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM Free Powerpoint Templates

2 Who is your idol?

3 August Comte Prof. DR. Selo Sumarjan Perancis, 17 Januari September 1857 Yogyakarta, 23 Mei Jakarta, 11 Juni 2003

4 Pengertian Sosiologi Sosiologi adalah pembelajaran secara sistematis
terhadap perilaku sosial dan kelompok orang (Sociology is the systematic study of social behavior and human groups). Sosiologi berfokus pada pengaruh hubungan sosial terhadap munculnya sikap dan perilaku dari orang lain serta bagaimana perubahan yang terjadi pada masyarakat. Dalam rangka memahami perilaku sosial, seorang ahli sosiologi harus menggunakan pikiran yang tidak biasa yang disebut imajinasi sosiologis.

5 Pengertian Politik Kata politik berasal dari bahasa Yunani "Polis“ yang bermakna pemerintahan negara. Politik sering dipelajari dalam kaitannya dengan administrasi pemerintahan. So, what is politics? Politik adalah proses dimana pengambilan keputusan melibatkan suatu kelompok (politics is the process by which decisions are made within groups). Meskipun istilah politik cenderung dihubungkan dengan perilaku dalam pemerintahan, politik juga dapat ditemukan dalam seluruh interaksi kelompok termasuk perusahaan, akademis dan lembaga keagamaan.

6 Pengertian Sosiologi Politik
Sosiologi politik adalah suatu disiplin ilmu yang menggabungkan antara ilmu sosiologi dan ilmu politik. Berbagai fenomena politik tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial masyarakat, begitu pula sebaliknya terbentuknya struktur sosial masyarakat tidak bisa dipisahkan dari tatanan Ilmu sosiologi lahir pada abad Ke-18. Sedangkan Ilmu politik lahir di abad 20

7 PERBANDINGAN ANTARA SOSIOLOGI DAN ILMU-ILMU LAINNYA
Ilmu-ilmu Alam Perilaku Manusia / Masyarakat dalam Konteks Sosial Ilmu Politik Antrapologi Ilmu-ilmu sosial lainnya Ekonomi Psikologi Sejarah Sosiologi

8 Ruang Lingkup Sosiologi Politik
Struktur Masyarakat Sistem Sosial Pelapisan masyarakat/ Stratifikasi Negara Kekuasaan dan Kewenangan Pembuatan Keputusan Kebijakan publik

9 Penjelasan Ruang Lingkup Sosiologi
Struktur Masyarakat Secara harfiah, struktur bisa diartikan sebagai susunan atau bentuk. Struktur tidak harus dalam bentuk fisik, ada pula struktur yang berkaitan dengan sosial. Menurut ilmu sosiologi, struktur masyarakat adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Ciri-ciri Struktur Masyarakat: a. Muncul pada kelompok masyarakat b. Berkaitan erat dengan kebudayaan c. Dapat berubah dan berkembang Fungsi struktur masyarakat: a. Fungsi Identitas b. Fungsi Kontrol c. Fungsi Pembelajaran

10 Penjelasan Ruang Lingkup Sosiologi
2. Sistem Sosial Sebuah sistem pada dasarnya mencirikan karakteristik sifat, tata nilai, ukuran, kualitas dan kedudukan relasional sesuatu. Sistem Sosial berarti sifat, tata nilai, ukuran, kualitas dan kedudukan relasional dalam suatu struktur sosial/masyarakat. Memahami sistem sosial ialah proses belajar mengenali, menganalisis dan mempertimbangkan eksistensi dan perilaku organisasi dan institusi sosial kemasyarakatan dalam berbagai ranah kehidupan manusia.

11 Penjelasan Ruang Lingkup Sosiologi
3. Stratifikasi Sosial Stratifikasi berasal dari kata strata atau tingkatan. Stratifikasi sosial adalah struktur dalam masyarakat yang membagi masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan. Ukuran yang dipakai bisa kekayaan, pendidikan, keturunan, atau kekuasaan. Berdasarkan sifatnya, stratifikasi sosial dibagi 2: a. Stratifikasi Sosial Tertutup Adalah stratifikasi sosial yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan posisi (mobilitas sosial) b. Stratifikasi Sosial terbuka Adalah stratifikasi yang mengizinkan adanya mobilitas, baik naik ataupun turun. Biasanya stratifikasi ini tumbuh pada masyarakat modern.

12 Penjelasan Ruang Lingkup Politik
4. Negara Pengertian Negara Berdasarkan Pendapat Para Ahli : Roger F. Soltau : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat Georg Jellinek : Negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Fungsi Negara : 1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat Melaksanakan ketertiban Pertahanan dan keamanan Menegakkan keadilan

13 Penjelasan Ruang Lingkup Politik
5. Kekuasaan dan Wewenang Kekuasaan secara umum dapat dikatakan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi fihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut Unsur Kekuasaan: rasa takut, rasa cinta, kepercayaan & pemujaan. Kekuasaan tanpa wewenang tidak akan berjalan, karena pada dasarnya wewenang adalah hak seseorang atau kelompok untuk dapat berkuasa setelah mendapat pengakuan dan pengesahan dari masyarakat yang akan dikuasai Wewenang berfungsi untuk: – menetapkan kebijaksanaan – menentukan keputusan mengenai persoalan penting, – untuk menyelesaikan pertentangan

14 Penjelasan Ruang Lingkup Politik
6. Pengambilan keputusan Drs. H. Malayu S.P Hasibuan Pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternative untuk melakukan aktifitas- aktifitas pada masa yang akan datang. Jenis Pengambilan keputusan: a. Keputusan Auto Generated Keputusan semacam ini diambil dengan cepat dan kurang memperhatikan, mempertimbangkan data, informasi, fakta, dan lapangan keputusannya. Keputusan auto generated ini kurang baik, sebab resikonya tinggi b. Keputusan Induced Keputusan induced diambil berdasarkan scientific management atau manajemen ilmiah, sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan resikonya relative kecil; cuma proses pengambilan keputusan lebih lambat.

15 Penjelasan Ruang Lingkup Politik
7. Kebijakan publik Kebijakan publik adalah yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Jenis Kebijakan publik a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.