Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik

Presentasi berjudul: "Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik"— Transcript presentasi:

1 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA (fisip-uma)
Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik Bobot: 3 Sks Kelas: Pagi/Malam Program Study: Ilmu Pemerintahan Dosen Pengampu: Armansyah Matondang S.Sos, M.Si Universitas Medan Area 2015

2 Konsep dasar Kebijakan publik Aspek aspek penting kebijakan publik
Thomas R. Dye (1992), “ Public Policy is Whatever the government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). James E. Anderson (1970) menyatakan bahwa, “Public Policies are those policies develop by governmental bodies and officials” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah). David Easton, “Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society” (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai2 secara sah kepada seluruh masyarakat).

3 Tiga dimensi yang saling bertautan
Bridgeman dan Davis (2004), Sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesisi). Working defenition untuk keperluan praktis yang diharapkan dapat mempermudah pengamatan atas fenomena kebijakan yg aktual,”kebijakan publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi permasalahan tertentu agar mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. (Mustopodidjaja dlm Rakhmad) Dalam kehidupan administrasi publik, secara formal keputusan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk perundang2an.

4 Kebijakan publik dalam International library
Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang bertugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R.,2004). Aminullah dalam Muhammadi (2001) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

5 Gambar kebijakan Publik (said zainal abidin)
Kebijakan publik (gambar dalam anak panah besar!!!) Masyarakat Awal TransisiDicitacitakan Berdasar gambar di atas, kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan yang dapat diukur. SZA (2004), kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya

6 Kebijakan publik dan politik
Riant Nugroho D. (2004), kebijakan publik bukan berarti mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan karena kebijakan publik menyangkut politik. Thomas R. Dye (1992), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yg holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yg besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

7 Rujukan kebijakan KP merujuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yg idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (public opinion). Kebijakan terwujud dan menjadi efektif, pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang2an sehingga publik dapat mengetahui kebijakan yg telah diputuskan. Kedua, kebijakan ini harus jelas struktur pelaksanaanya dan pembiayaannya. Ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui kebijakan ini yang dalam pelaksanaanya mengalami penyimpangan atau tidak.

8 Problema masyarakat demokratis
Dlm masyarakat demokratis, yg sering menjadi soal adalah cara menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yg mendapat dukungan publik. Penting bagi pemimpin politik untuk berkomunikasi dng rakyat dan menampung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi juga penting bagi pemimpin politik untuk mampu menjelaskan alasan mengapa suatu keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Charles Lindblom (1939), kebijakan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan karena sama2 memilih diantara opsi yang tersedia.

9 lANJUtan Adapun terminologi publik memperlihatkan keluasan yang luar biasa untuk didefenisikan. Publik berkaitan erat dengan, state, market dan civil society. Ketiganya menjadi aktor dalam arena publik sehingga publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang dimensi yang menampakkan interaksi di antara ketiga aktor tersebut.

10 Kebijakan publik di negara otoriter (autoriter)
Dalam masyarakat (negara) autoriter, kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. Kebijakan publik ditujukan hanya pada kehendak penguasa semata untuk melanggengkan kekuasaannya. Kebijakan publik adalah untuk melegalkan kepentingan penguasa dalam berbagai aspek.

11 Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
Dalam pelaksanaan, kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Kebijakan publik dalam sisi masyarakat, adanya suatu standar pelayanan publik yang menjelaskan penjabaran akan pelayanan yg menjadi haknya. Fokus politik pada kajian kebijakan publik mendekatkan kajian politik pada administrasi negara karena satuan analisisnya adalah proses pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi pengawasan, termasuk pelaksanaanya.

12 Prinsip prinsip kebijakan publik
Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraa dan kepemerintahan, menurut Nugroho (2004) pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip: Cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan). Cara kebijakan publik di implementasikan Cara kebijakan publik di evaluasi.

13 Kriteria penentuan kebijakan publik
Menurut Zainal Abidin, tidak semua kebijakan publik mempunyai prioritas sama untuk di proses. Hal itu ditentukan oleh proses penyaringan melalui serangkaian kriteria: Efektivitas, mengukur suatu alternatif sasaran yg dicapai dng suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yg diinginkan. Efisien, dana yg digunakan harus sesuai dengan tujuan yg dicapai Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yg diharapkan dng sumber daya yang ada Adil Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat

14 Tingkatan kebijakan Said Zainal Abidin (2004), kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan umum: Kebijakan umum adalah kebijakan yg menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik yg bersifat positif atau yg bersifat negatif, yg meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yg bersangkutan. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yg menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah untuk pelaksanaan suatu undang undang. Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yg berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

15 Mengevaluasi kinerja kebijakan
“Pengevaluasi harus mengevaluasi” merupakan penilaian itu sendiri tetapi sekaligus juga merupakan tautologi. Karena itu lupakan anggapan bahwa evaluasi merupakan persoalan opini atau selera. Evaluasi merupakan persoalan fakta dan logika dan lebih penting dari yang paling penting -Michael Scriven “evaluating Educational Programs,” The Urban Review, 9 no 4 (february 1969), hal.22.