Draft Regulasi Internet

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd
Advertisements

PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL Homepage
Direktorat Pembinaan PK BLU Ditjen Perbendaharaan
INFRASTRUCTURE FRAMEWORK REGULATORY FRAMEWORK ORGANIZATIONAL FRAMEWORK
Ketetapan Fiktif Negatif
ASPEK HUKUM E-BUSINESS
Draft Regulasi Internet. Permohonan Ijin Surat Permohonan Lampiran –Rencana Usaha (Business Plan) Biaya Investasi Perkiraan Pendapatan Target Pemasaran.
SOP PROSES PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN USAHA SIMPAN PINJAM
D I V I S I P E M B A N G U N A N & P 2 L
Perijinan ISP.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pertemuan II / III)
DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BLH PROVINSI SULAWESI BARAT
Perkembangan Model Bisnis Jasa ISP
Semarang, 14 Desember 2000 REGULASI VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VoIP) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunmikasi.
KOPERASI.
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
AKUNTANSI DANA PENSIUN
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
Modern Licensing Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.06/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
Posisi dan Peran ISP dalam Mempercepat Pembangunan ICT Nasional
KEY ISSUES.
PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap
KOPERASI Oleh YAS.
BAB II PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha PERATURAN MENTERI.
Revaluasi Aktiva Tetap
Hak atas kekayaan intelektual
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Materi 12.
PEMBETULAN DAN PENGGANTIAN
Cara Membuat Perencanaan Bisnis yang Baik
Cara Membuat Perencanaan Bisnis yang Baik
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Pajak Penghasilan Final
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
BANK SYARIAH.
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
ASPEK HUKUM E-BUSINESS
Perijinan ISP.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Penyusunan & Pengawasan
PENGANTAR Pendirian Badan Usaha
Presented by: Cempaka Paramita,
PAPARAN Inspektur Wilayah III
Materi 12.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
SENGKETA PAJAK.
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2003
PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003
KOPERASI.
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
Kemudahan Pembayaran Cukai
Pendirian Badan Usaha JUNAIDI SAGIR.
Regulasi Rumah Sakit Izin Mendirikan RS dan Izin Operasional RS
Transcript presentasi:

Draft Regulasi Internet

Permohonan Ijin Surat Permohonan Lampiran Rencana Usaha (Business Plan) Biaya Investasi Perkiraan Pendapatan Target Pemasaran Usulan Tarip Spesifikasi Teknis Profil Perusahaan (Akta, Staff/Manajemen)

Ijin Ijin Prinsip Ijin Penyelenggaraan Memenuhi persyaratan administratif: Segmen pasar belum terlayani oleh lebih dari 2 perusahaan Rencana usaha yang realistis Ijin Penyelenggaraan Memenuhi persyaratan teknis Kemampuan operasional Penjualan Dukungan Pelanggan Administrasi dan Penagihan

Kerangka Waktu Pengajuan Permohonan Memenuhi Syarat ? Ya Ijin Prinsip Max 60 hari Pengajuan Permohonan Memenuhi Syarat ? Ya Ijin Prinsip Tidak Max 6 bulan Permohonan Ditolak 14 hari Ya Uji Laik Operasi Ijin Penyelenggaraan Laik ? Tidak Perpanjangan Ijin Prinsip (max 1 kali) atau ijin ditolak Max 3 bulan

Peraturan Pelanggan Etiket dan Perilaku yang bisa diterima (acceptable usage policy) Sistem penagihan dan proses pembayaran yang jelas, termasuk service level Hak konsumen PJI tidak bertanggungjawab terhadap informasi yang tersimpan atau melewati jaringannya, tetapi wajib membantu pihak yang berwenang sesuai undang-undang yang berlaku

Regulasi Internet Dunia Pemerintah mengakui dan berpartisipasi dalam badan-badan regulasi internet dunia Pengelolaan domain .ID, kebijakan dilaporkan ke pemerintah dan dipublikasikan ke masyarakat Pengelolaan nomor IP sesuai standar internasional

Hubungan antar PJI Interkoneksi lokal Penggabungan bandwidth internasional Dapat membentuk badan usaha untuk kedua hal di atas (IX, NAP), yang juga harus mendapatkan ijin sesuai regulasi internet Mengakui asosiasi Pemerintah sebagai arbitrator

Hubungan PJI dan Telco Fair treatment, auditable Tarif operator Unbundling PJI dilibatkan dalam teknologi baru

Aplikasi dan Teknologi Baru Awalnya tidak diregulasi, sambil dikaji Kalau perlu diregulasi, akan dikeluarkan peraturan khusus