APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pertemuan Ke empat… APBD.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
PERTEMUAN 5.
Tentang Keuangan Negara
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
Pengertian Anggaran; Rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang . Suatu pernyataan tentang perkiraan.
Desentralisasi dan Hubungan
ASAS OTONOMI DAERAH – KEUANGAN PUSAT & DAERAH
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
RENCANA PEMBIAYAAN.
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
Oleh: ERISKA NOVITASARI
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
APBN APBD &.
APBD DAN APBN ARSITA DWI HANI PRATIWI ( )
Pertemuan 3 Pola Hubungan Keuangan
2 Bab APBN dan APBD.
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
PENGERTIAN, FUNGSI, TUJUAN APBN DAN APBD
APBN DAN APBD.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Pengantar Pendapatan Daerah
APBN DAN APBD.
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Tentang Keuangan Negara
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
Pertemuan 3 Pola Hubungan Keuangan
RENI HAPSARI (A ) Disusun oleh: Progdi Pendidikan Akuntansi
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
A P B N.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
Kardina Tria Lestari A
KEUANGAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN ANGGARAN
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
Selvia Nurindah Sari JP081280
APBN DAN APBD.
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
APBN, apbd, fungsi, tujuannya, serta tingkat inflasi
Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
A P B N.
APBN dan APBD Nama Kelompok:  Adetiya  Amanda Yuni Sulistyani  Dhea Aliyah Nafa Irentsha  Daffa Bayu Raditya  Fajar Rivazio  Ina Kurnia Sari  Jodi.
Transcript presentasi:

APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas

MENU UTAMA STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI

Standar Kompetensi Memahami APBN dan APBD

Kompetensi Dasar Menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan APBD Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

INDIKATOR Menguraikan arti, fungsi dan tujuan APBN dan APBD. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan negara dan daerah.

APBN? APBD? Tujuan APBN Asas anggaran Format APBN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) Adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun

Fungsi APBN Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Lanjutan…. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penerimaan Dalam Negeri Penerimaan Bukan Pajak Penerimaan dari Pajak Penerimaan Dalam Negeri Penerimaan Bukan Pajak

Tujuan APBN Penyusunan APBN ditujukan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar pemanfaatan keuangan negara dapat mencapai sasaran yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBN juga bertujuan memudahkan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran tahunan

Asas anggaran: Asas anggaran surplus: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan lebih besar dari belanja negara Asas anggaran defisit: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan lebih kecil dari belanja negara Asas anggaran berimbang: pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan sama dengan belanja negara

FORMAT APBN URAIAN APBN 2004 ( dalam rupiah ) APBN 2005 Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negri II. Hibah Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat II. Belanja Daerah Keseimbangan Primer Surplus / Defisit Anggaran ( A – B ) Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri 403.769,6 403.031,8 737,7 430.041,2 300.036,2 130.005,0 36.956,1 (26.271,6) 26.271,6 50.050,5 (23.778,9) 380.771,1 379.627,1 750,0 397.769,3 266.220,3 131.549,1 46.744,6 (17.392,2) 17.392,2 37.585,8 (20.193,6)

Data Pendapatan dan Pengeluaran Negara X Tahun 2004 (miliar rupiah) No Uraian Dalam Jutaan Rupiah 1. 2. Pendapatan Negara Penerimaan dalam negeri Hibah Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Anggaran Belanja Untuk Daerah 300,19 210,5 0,30 327,86 229,34 98,52

Pengaruh APBN terhadap perekonomian Kebijakan defisit cenderung mendorong terjadinya kenaikan harga (inflasi) Kebijakan surplus cenderung mendorong terjadinya penurunan harga (deflasi)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) Adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun

Anggaran pendapatan daerah : Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

Anggaran pengeluaran daerah : Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU).

BANGUNAN DIATAS YANG MERUPAKAN FASILITAS UMUM DIBANGUN DENGAN UANG DARI PAJAK

TERIMA KASIH