SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

Advertisements

Perubahan Pertama Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Perubahan Keempat

SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN RI

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.

DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI

REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

UNTUK KELAS X (semester 2) Pada Kompetensi dasar yang ke - 6 (enam)

OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)

Pendekatan teori dan empisis

I Dewa Gede Palguna Pendidikan dan Pelatihan HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 20 Juni 2011.

Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945

PEMERINTAHAN PUSAT ( DINYANYIKAN DENGAN ARANSEMEN NAIK-NAIK KE PUNCAK GUNUNG ) LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT BANYAK-BANYAK MACAMNYA LEGISLATIF……..

Bab 4 Negara dan Konstitusi

Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara

SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45

LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UUD NRI 1945

NEGARA DAN KONSTITUSI.

NEGARA DAN KONSTITUSI SISTEM KETATANEGARAAN

Negara dan Konstitusi Apa itu konstitusi dan apa itu konstitusionalisme? Apa konstitusi dari NKRI dan apa saja isinya? Apa sistem ketatanegaraan Indonesia.

SISTEM PEMERINTAHAN 4/10/2017 SMAN 1 YOGYAKARTA TRISNA WIDYANA 2011.

Uud dasar negara republik indonesia

Perubahan Pertama Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Perubahan Keempat

Perubahan Pertama Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Perubahan Keempat 1

KONSTITUSI NEGARA.

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945

Lembaga Legislatif Indonesia

KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI OLEH KASYFUL QULUB.

SUSUNAN PEMERINTAHAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL

PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI

NEGARA DAN KONSTITUSI Eka Yuli Astuti, MH.

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III

KELOMPOK 4 AHMAD SULTON ARLIANSAH

PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI

PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI

OTONOMI DAERAH (OTODA)

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Pert. 5

Sistem Pemerintahan Indonesia

Masnur Marzuki, SH, LLM Hukum Tata Negara.

ASAS HUKUM TATANEGARA INDONESIA

Negara dan Konsitusi Mahendra P. Utama.

SISTEM POLITIK DI INDONESIA

POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA

Pert. 5 Dr. Syahrial Syarbaini, MA.

HUKUM TATA NEGARA.

NEGARA DAN KONSTITUSI STIE LAMPUNG TIMUR TAHUN AKADEMIK

NEGARA DAN KONSTITUSI Negara & Konstitusi Kata Pengantar Daftar Isi

Ketatanegaraan Indonesia Sebelum & Sesudah Amandemen UUD 1945

PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, SH.MH

Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013

Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara

SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH

Ketanegaraan Indonesia

UNDANG-UNDANG DASAR.

LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945

Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III

Bab 3 NEGARA DAN KONSTITUSI

LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI

DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.

MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.

Transcript presentasi:

SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945 bahan 6 / SANRI / herwanparwiyanto SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945 BAHAN – 6 SISTEM ADMINISTRASI NEGARA R.I. SEMESTER V http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id administrasi negara 2014

Perubahan Ketatanegaraan Perubahan batang tubuh UUD 1945. Perubahan Penyelenggaraan Pemerintahan/Reformasi (restrukturisasi). Perubahan sistem kontrol & keseimbangan (checks & balances). http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Amandemen thd Konstitusi Perubahan / amandemen pertama (1999) Perubahan / amandemen kedua (2000) Perubahan / amandemen ketiga (2001) Perubahan / amandemen keempat (2002) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Kesepakatan Dasar Amandemen bahan 6 / SANRI / herwanparwiyanto Kesepakatan Dasar Amandemen TIDAK MENGUBAH pembukaan UUD 1945 Tetap mempertahankan NKRI Mempertegas sistem pemerintahan PRESIDENSIAL PENJELASAN UUD 1945 DITIADAKAN, serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Perubahan secara ADENDUM : perubahan dilakukan dgn tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id administrasi negara 2014

PENYEMPURNAAN sistem ketatanegaraan Menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia agar sesuai perkembangan gagasan hukum, ketatanegaraan, dan demokrasi. Memperkuat & memperteguh sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks & balances) antar cabang kekuasaan negara. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Sistem Ketatanegaraan sebelum Amandemen : Cenderung menganut supremasi MPR (sbg lembaga tertinggi negara) Tidak dimungkinkan checks & balances antar cabang kekuasaan negara. Eksekutif memiliki kekuasaan sangat besar dalam penyelenggaraan negara (jika dibandingkan dgn lembaga legislatif & yudikatif) Lembaga perwakilan terdiri MPR & DPR, dmn DPR merupakan political representative http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Karakteristik baru Sistem KETATANEGRAAN … Supremasi Konstitusi (konstitusi berada pd kedudukan tertinggi dlm negara) Adanya sistem checks & balances antar cabang kekuasaan negara Tak ada lagi kedudukan Lembaga Tertinggi Negara (semua berkedudukan sama sbg Lembaga Negara) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

bahan 6 / SANRI / herwanparwiyanto … Dibentuk lembaga negara baru dlm rumpun Legislatif : DPD, dan rumpun Yudikatif : MK & KY Penyelesaian kasus politik & ketatanegaraan secara hukum diselesaikan melalui Lembaga Negara baru : MK http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id administrasi negara 2014

… Presiden & wakilnya dipilih secara Langsung Kekuasaan Presiden diatur & dibatasi Kekuasaan DPR diperkuat menjadi Lembaga Negara Pemegang Kekuasaan yang membentuk Undang-undang. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id