RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
Advertisements

Data dan Informasi Kesehatan
POSYANDU BALITA RIWANTO, SKM.
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
POLINDES (Pondok Bersalin Desa)
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2008
INDIKATOR PEMANTAUAN Sasaran yang di gunakan dalam PWS KIA berdasarkan kurun waktu 1 tahun, dengan prinsip konsep wilayah - maka untuk PWS Provinsi memakai.
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
EVALUASI PROGRAM BIDANG KESGA TAHUN 2014
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
PELAYANAN DI PUSKESMAS
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
Selamat datang peserta
PERAN PKK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH GIZI DI KELUARGA
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
Draft Modul Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
ILMU KESMAS X (PROGRAM2 KESEHATAN)
JAMPERSAL Kelompok 2.
SELAMAT DATANG PERTEMUAN PETUGAS SP2TP BLITAR, 7 MARET 2014
PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
Sistem kesehatan Sesi 8 Dikutip dari Sistem kes, WikuAdisasmito, PhD.
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2017
Oleh Dr. I Gusti Ngurah Agung Swastika KADIS KESEHATAN KAB KLUNGKUNG
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Sistem Kesehatan Nasional
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Hj. Juraida Roito Hrp, SKM, M.Kes MATA KULIAH KESEHATAN MASYARAKAT
PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“
Kom III SUHARI MM.
STRUKTUR ORGANISASI INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN KOMPONENNYA
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
IMPLEMENTASI APLIKASI SPM BERBASIS WEB
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi Yankes Pertemuan 3
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
Manajemen Informasi Kesehatan 1
PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.
 Tahun 2019 AKADEMI KEPERAWATAN POLITEKNIS KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN ACEH BANDA ACEH.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
KEBIJAKAN DEPKES DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA Pusdiknakes.
KESEHATAN ANAK di indonesia
PELAYANAN DI PUSKESMAS
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Transcript presentasi:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN KESEHATAN 2010-2014 Rancangan 20 November 2009 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN KESEHATAN 2010-2014 DEPARTEMEN KESEHATAN RI NOVEMBER 2009

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Kondisi Umum 1.3 Potensi dan Permasalahan BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPARTEMEN KESEHATAN 2.1 Visi Departemen Kesehatan 2.2 Misi Departemen Kesehatan 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis Departemen Kesehatan BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Departemen Kesehatan 3.2.1 Program Generik (Dasar) A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Program Pengelolaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Departemen Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 3.2.2 Program Teknis A. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Anak serta Gizi Masyarakat B. Program Upaya Pelayanan Kesehatan C. Pogram Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan D. Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan E. Program Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Kesehatan di Daerah Bermasalah Kesehatan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN : Target Pembangunan untuk Tahun 2010-2014 Departemen Kesehatan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 Departemen Kesehatan

BAB I Latar Belakang Analisis Situasi Potensi dan Permasalahan

AMANAH RPJMN 2010 - 2014 “ Perlunya memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, Membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian “ : ditandai dengan kondisi pembangunan kesehatan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah.

ANALISIS SITUASI

Gambaran Pencapaian Upaya Kesehatan : Pembiayaan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Gizi Pelayanan Medik Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit : Menular dan Tidak Menular Pembiayaan Kesehatan SDM Kesehatan Kebijakan dan Manajemen : Anggaran Penelitian Lingkungan Strategis Sediaan Farmasi dan Alkes dan Makanan Pengawasan

POTENSI DAN PERMASALAHAN ISU POKOK: a. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti: penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan terdepan b. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas c. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh d. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular e. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan f. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan g. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas h. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan i. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor j. Disparitas antar wilayah, golongan pendapatan, dan kota-desa masih terjadi dan tidak membaik secara signifikan. Perlu pendekatan pembangunan sesuai kondisi wilayah k. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPARTEMEN KESEHATAN “MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN” MISI Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik

TUJUAN Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antarwilayah dan antar tingkat sosial ekonomi Meningkatnya anggaran untuk kesehatan, yaitu minimal 5% dari APBN dan 10% dari APBD, dengan peruntukan sebagian besar untuk pelayanan publik

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (Nasional) Pembangunan kesehatan pada tahun 2010-2014 diprioritaskan pada : 1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui delapan fokus prioritas Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita Perbaikan status gizi masyarakat Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular,diikuti penyehatan lingkungan Pengembangan sumber daya manusia kesehatan Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (Nasional) (2) 2. Mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat, melalui : Pemihakan kebijakan yang lebih membantu daerah yang tertinggal; Pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak kepada daerah yang tertinggal; Pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi; dan Peningkatan advokasi dan capacity building bagi daerah yang tertinggal.

STRATEGI (1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif – preventif. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.

STRATEGI (2) Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung-jawab.

PROGRAM DASAR (GENERIK) PROGRAM TEHNIS PROGRAM-PROGRAM PROGRAM DASAR (GENERIK) PROGRAM TEHNIS

PROGRAM DASAR (GENERIK) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PROGRAM PENGELOLAAN SARANA PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR DEPARTEMEN KESEHATAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

PROGRAM TEHNIS PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK, SERTA GIZI MASYARAKAT PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT SERTA PENYEHATAN LINGKUNGAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN PROGRAM KESEHATAN DI DAERAH BERMASALAH KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK, SERTA GIZI MASYARAKAT  Sasaran hasil (outcome) program: Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Indikator tercapainya sasaran hasil (outcome) pada tahun 2014 adalah: Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) sebesar 90% Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) sebesar 90% Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau pulau kecil terluar berpenduduk sebesar 96% Jumlah puskesmas dan jaringannya yang melakukan pelayanan kesehatan dasar sebanyak 9.000 puskesmas Jumlah kunjungan penduduk pada pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya (juta) sebanyak 40,5 jt Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100%

PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU Output: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu Indikator untuk pencapaian output tersebut adalah: Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) sebesar 90% Persentase ibu hamil mendapat pelayanan Ante Natal Care (ANC) (K1) sebesar 99% Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan K4) sebesar 95% Persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan (Cak KF) sebesar 90% Persentase ibu hamil, bersalin, dan nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan (cakupan PK) sebesar 75% Persentase Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif (CPR) sebesar 73% Persentase puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100% Persentase cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (N) Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan kesehatan ibu (R) Jumlah dokumen perencanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan ibu (R) Jumlah dan jenis alat kontrasepsi yang digunakan (R) Persentase cakupan persalinan didampingi suami (R)

PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK Output: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak Indikator untuk pencapaian output adalah: Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) sebesar 90% Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 90% Cakupan penanganan neonatal komplikasi sebesar 85% Cakupan pelayanan kesehatan bayi sebesar 93% Cakupan pelayanan kesehatan balita sebesar 90% Cakupan penjaringan siswa SD kelas 1 dan setingkat sebesar 100% Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 4 puskesmas mampu laksana PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) sebesar 90% Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 2 puskesmas yang mampu tatalaksana medis kekerasan terhadap anak (KTA) sebesar 90% Jumlah dokumen perencanaan/kebijakan teknis di bidang kesehatan anak (R) Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan kesehatan anak (R) Cakupan pelayanan kesehatan anak sekolah (R) Cakupan pelayanan kesehatan anak remaja (R) Cakupan penanganan neonatal (Bayi Baru Lahir) dengan komplikasi (R)

PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN KOMUNITAS Output: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indikator untuk pencapaian output: Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebesar 96% Jumlah puskesmas dan jaringannya yang melakukan pelayanan kesehatan dasar sebanyak 9.000 Puskesmas Persentase poskesdes aktif sebesar 70% Persentase posyandu aktif sebesar 90% Persentase puskesmas berfungsi baik sebesar 100% Jumlah dokumen perencanaan/kebijakan teknis di bidang kesehatan komunitas (R) Jumlah propinsi dan kab/kota yang mengirimkan data mengenai upaya-upaya kesehatan komunitas (puskesmas, UKBM, yankes perkotaan dan olahraga, yankes DTPK, yankes indera dan lansia, yankes tradisional) (R) Persentase puskesmas yang telah mengikuti pembinaan manajemen puskesmas (R) Persentase puskesmas yang telah mengikuti pelatihan desa siaga/poskesdes (R) Persentase puskesmas berkinerja baik (R) Persentase puskesmas dengan kondisi baik (R) Jumlah poskestren yang dibangun (R) Jumlah UPT kesmas yang memberikan pelayanan (R)

PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT Ouput: Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi Masy Indikator untuk pencapaian output: Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100% Persentase balita GAKIN 6-24 bulan mendapat MP-ASI sebesar 100% Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif sebesar 100% Cakupan garam beryodium sebesar 90% Persentase 6-59 bulan dapat kapsul vitamin A sebesar 85% Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet sebesar 85% Persentase Puskesmas yang menyelengarakan pemantauan status gizi dan SKD KLB- Gizi Buruk sebesar 100% Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi sebanyak 500 buah Persentase Balita ditimbang berat badannya sebesar 85% Jumlah balita gizi kurang GAKIN mendapatkan PMT pemulihan sebesar 500 Jumlah ibu hamil KEK GAKIN mendapatkan PMT pemulihan sebesar 500 Jumlah penyediaan bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana sebesar 500 Persentase keluarga SADAR gizi sebesar 80%

PEMBINAAN KESEHATAN KERJA Ouput: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kerja Indikator untuk pencapaian output: Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja sebesar 70% Persentase tempat kerja yang menerapkan kesehatan kerja sebesar 80% Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang aktif sebesar 80% Persentase RS Kab/Kota yang mampu menjadi rujukan penanganan penyakit akibat kerja sebesar 100% Jumlah kab/kota yang melaksanakan surveilans Penyakit Akibat Kerja (PAK) sebanyak 463 kab/kota Jumlah dokumen perencanaan/kebijakan teknis di bidang kesehatan kerja (R) Jumlah model kabupaten/kota yang menyelenggarakan program kesehatan kerja secara komprehensif (R) Jumlah tempat kerja yang menyelenggerakan ASI eksklusif (R) Jumlah sarana kesehatan yang melaksanakan health risk assessment potensi resiko (R)

Ouput: Meningkatnya dukungan manajemen dan DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI DITJEN BINKESMAS Ouput: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen Binkesmas Indikator untuk pencapaian output: Jumlah kunjungan penduduk pada pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya sebanyak 40,5 juta penduduk Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas prioritas di perbatasan dan pulau-pulau terluar sebesar 96% Jumlah Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya sebanyak 9.800 Puskesmas Jumlah Poskesdes berfungsi baik sebanyak 78.000 Poskesdes Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana Puskesmas sebesar 6% Pengembangan UPT Kesmas sebanyak 10 Dukungan Pengembangan Poskestren sebanyak 200

RENCANA TINDAK LANJUT RENSTRA DEPKES MASIH AKAN TERUS DISESUAIKAN (PENYESUAIAN DENGAN PROGRAM 100 HARI, ROADMAP REFORMASI KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERKEMBANGAN LAINNYA) ADA AGENDA TRILATERAL MEETING 26 NOV s.d 6 DESEMBER 2009 PENYESUAIAN DENGAN STRUKTUR ORGANISASI DEPKES (Jika ada)

Sekian