KEBIJAKAN PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Lukito Edi Nugroho Program S2 Magister Teknologi Informasi
Advertisements

P - Process Pulung Siswantara.
Analisis Kebijakan dalam Proses Pembuatan Kebijakan
AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Tidak semua kebutuhan sistem yang telah didefinisikan pada tahapan analisis kebutuhan sistem layak untuk dikembangkan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah.
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
PENGAMBILAN KEPUTUSAN, SISTEM DAN DUKUNGANNYA
ETIKA PELAYANAN PUBLIK
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
Anggaran Berbasis Kinerja
Oleh: Eko Budi Sulistio, M.AP
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Oleh: Ratri Istania, SIP, MA Semester Gasal STIA LAN Jakarta 2012
BISNIS DAN POLITIK. y Paradigma baru lokus real politik tidak hanya pada negara tapi tersebar ke pelbagai institusi nonnegara seperti bisnis dan aktor.
Analisis Kebijakan Publik
Kebijakan Kesehatan.
ANALISIS STAKEHOLDER MK Manajemen Proyek S1.
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas medan area
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
The New Public Service.
Kebijakan Kesehatan.
Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Dosen. Dr.Dra.SUciati,SH,M.Hum
Luas Lingkup Kebijakan Publik
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
MEMBANGUN ORGANISASI BERKINERJA TINGGI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN, SISTEM DAN DUKUNGANNYA
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
Etika Bisnis dalam Manajemen Sumber Daya Manusia
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
ANALISIS PROSES EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
PENGANTAR KEBIJAKAN Pertemuan I.
Oleh : Bambang Supriyono
SAKINAH NADIR ILMU POLITIK UNHAS 2014
Kerangka Konsep Karakteristik NGO
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK
Model Analisis Kebijakan
Pengertian Kebijakan Publik
Administrasi Pembangunan Dalam Konsep Kekinian
The Administration of Development & The Development of Administration
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
Kebijakan Kesehatan.
Kerangka Sistem Informasi Manajemen Untuk Organisasi Publik
Tahap-tahap Perencanaan, Pelaksanaan & Evaluasi Promosi Kesehatan
Good governance, dan Accountability
Manajemen Tatap Muka 11.
P - Process.
PENGEMBANGAN PROGRAM CSR YANG BERDAMPAK LUAS
LANGKAH PEMBUATAN KEBIJAKAN
1 Seminar Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik, 9 Des 09 ETIKA PELAYANAN PUBLIK ETIKA SOSIAL & POLITIK (B) 30 DES 2010.
4 plan.
BAB I IDENTIFIKASI STAKEHOLDER. Stakeholders dalam proyek adalah : Kelompok tertentu dalam masyarakat yang berkepentingan dengan Perusahaan khususnya.
KELOMPOK 1 : AHMAD HAMIDI M. ISLAH Kajian Kelayakan Proyek.
P - Process.
ANALISIS SITUASI Subtitle.
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Kuliah 2: Konsep Monitoring 5 September 2018
Ilmu Pemerintahan Semester 5.  Penugasan/ Kuis Matakuliah : 25%  Kehadiran dan Keaktifan: 25%  Ujian Tengah Semester: 20%  Ujian Akhir Semester: 30%
Content Actors/Stakeholders
Standar Tata Kelola TI Pertemuan 4
AND THE PUBLIC INTEREST
Advokasi VS Privasi Budi Wahyuni.
MODEL IMPLEMENTASI MODEL IMPLEMENTASI VAN METER & VAN HORN 10/25/20191 Komunikasi antar organisasi dan kgt pelaksanaan Standar dan sasaran kebijakan Karakteristik.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK NOER BAHRY NOOR

AKTIVITAS DAN ELEMEN DLM. POLICY MAKING Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan AKTIVITAS DAN ELEMEN DLM. POLICY MAKING ELEMEN UTAMA RASIONALITAS ANALITIK KONFLIK NILAI & RESOLUSI FAKTOR2 BIROKRATIK AKTIVITAS DISIPLIN RISET (Policy Science) POLICY ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN & IMPLEMENTASI FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012

Elemen penting yang harus terkandung dalam sebuah kebijakan Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan Elemen penting yang harus terkandung dalam sebuah kebijakan Tujuan kebijakan (the goals of the policy) Sebab akibat (the causal model) Instrumen kebijakan (the tools of the policy) Sasaran kebijakan (the targets of the policy) Implementasi kebijakan.   FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012

Kebijakan dan Pelayanan Publik PUBLIC POLICY Kebijakan publik pada dasarnya merupakan refleksi dari relasi antara wakil dan terwakil Terwakil memilih para wakil untuk menangani dan menyelesaikan masalah-masalah bersama Kebijakan publik merupakan bentuk kegiatan untuk menyelesaikan masalah bersama; untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. SERVICE PROVIDER Pelayanan oleh negara (instansi-instansi pemerintah atau badan hukum lain milik pemerintah) kepada masyarakat (Warga Negara) Pelayanan yang diberikan oleh swasta kepada masyarakat sebagai customer. Pengertian kedua ini seringkali tidak dikategorikan sebagai pelayanan publik, tetapi dimaknai sebagai pelayanan pada sektor swasta.

PELAYANAN PUBLIK & PRIVAT Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya, Memiliki kelompok kepentingan yang luas termasuk kelompok sasaran yang ingin dilayani (wide stakeholders) Memiliki tujuan sosial Dituntut akuntabel pada publik Memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan (complex and debated performance indicators) Seringkali menjadi sasaran isu politik PRIVAT Didasarkan pada kebijakan Dewan Direksi (board of directors) Terfokus pada pemegang saham (shareholders) dan manajemen Memiliki tujuan mencari keuntungan Harus akuntabel pada hal- hal tertentu Kinerjanya ditentukan atas dasar kinerja manajemen, termasuk di dalamnya kinerja finansial Tidak terlalu terkait dengan isu politik.

EVALUASI : PERBANDINGAN PERCEIVED & ACTUAL IMPACT Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan EVALUASI : PERBANDINGAN PERCEIVED & ACTUAL IMPACT KRITERIA : GOALS: PERNYATAAN LUAS & FORMAL CAPAIAN MASA DEPAN OBJECTIVES : PERNYATAAN LEBIH KONKRET & FOKUS TENTANG TUJUAN (dimensi:Waktu/ target) CRITERIA : PERNYATAAN KHUSUS TENTANG DIMENSI OBJECTIVES (Biaya/manfaat/ resiko/efektifitas/ feassibilitas2/waktu/ dll 4. MEASURES : Kriteria definisi operasional yang tangible, kuantitatif, universal KETERBATASAN : TECHNICAL FEASIBILITY (best practices) POLITICAL VIABILITY (Relevansi dampak pd aktor2.) Berupa : Acceptability / Appropriateness (ketepatan) / Responsiveness (kepekaaan) / Legality (dukungan hukum) / Equity (keadilan) ECONOMIC & FINANCIAL POSSIBILITY ADMINISTRATIVE OPERABILITY. (Authority / Institutional commitment / Capability / Organizational Support) FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012

Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan METODE ANALISIS Definisi Prediksi Preskripsi Deskripsi Evaluasi Informasi tentang kondisi public problem Informasi tentang konsekuensi kebijakan yang akan diambil Informasi tentang nilai konsekuensi suatu alternatif Informasi konsekuensi saat ini dan masa lalu Manfaat alternatif kebijakan terhadap suatu problem publik FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012

REGULATORY IMPACT ANALISIS (RIA) Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan REGULATORY IMPACT ANALISIS (RIA) Perumusan Masalah. Identifikasi Tujuan Identifikasi Alternatif Solusi Cost Benefit- Analysis Komunikasi dengan Stakeholder Penentuan the best option Perumusan Strategi Implementasi Risk Appraisal Policy Review FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012

Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan POLICY ANALIST Kompetensi mengorganisasi informasi (terbatas) dibawah tekanan Kemampuan dalam perspektif sosial Ketrampilan teknis untuk memprediksi Pemahaman baik tentang Perilaku politik Memiliki Etika Political feasibility assesment : Identifikasi aktor pol.relevan Pahami motive & beliefnya Assesment Sbr dy.aktor Manipulasi agar feasible secara politik Penguasaan Strategi : Kooptasi /kompromi/ Herestetik / Retorika FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012

Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan The standardized questions of the survey captured five areas common to all customer relations. Reliability—the ability to perform the promised service dependably and accurately. Responsiveness—the willingness to help customers and provide prompt service. Empathy—the demonstration of caring and individualized attention. Assurance—employees are knowledgeable and courteous and are able to convey trust and confidence. Tangibles—the physical appearance of facilities, equipment, people FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012

3 VARIABEL Stakeholders Analysis Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan 3 VARIABEL Stakeholders Analysis POWER INTEREST INFLUENCE ATTITUDE : Support. Otoritas Legal (Legal Authority) (Quantities of Resources : Human/ Financial/Political) Kepentingan/ perhatian/ ketertarikan (MOTIF & CONCERN) Kemampuan mempersuasi pihak lain / menerima/ melaksanakan. (Sum of H/F/P) FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012

Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan POWER INFLUENCE INTEREST Definitive Dominant Dangerous Dependent Dormant Discretionary Demanding FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012

Stakeholders in Health Sector Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan Stakeholders in Health Sector Government & DPRD Dinas Kesehatan Dinas Sosial RSUD Komisi D DPRD Intermediary Actors/Agencies K3S (Coordinator for Social Welfare Activities) PSM (Social Worker) Bidan Doctors PKK Private Hospital Local Strongman Beneficiaries Publik Kader Posyandu FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012

Health Sector Stakeholders di Kab. Xnnitial Mapping Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan Health Sector Stakeholders di Kab. Xnnitial Mapping Bupati Government DPRD (Komisi D) Dinsos Dinkes RSUD Doctors Kyai Beneficiaries K3S Ormas BIDAN TKSK PKK Dukun Bayi Media IKPSM Warga WKBSM PSM Intermediaries FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012