Model Perumusan KEBIJAKAN PUBLIK Referensi : Agustino: 131, Wahab (2008): 88-123, Islamy: 34, Samodra: 5, Nugroho (2006): 73, Winarno: 94

Alasan penggunaan model => Kebijakan publik merupakan proses yang kompleks. Oleh karena itu, sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu memahami realitas yang kompleks tersebut. => Sifat alami manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhankannya terlebih dahulu, maka peran model akan semakin berguna.

Kriteria untuk melihat Kegunaan Model (Thomas R Dye) 1. Apakah Model itu menyusun dan menyederhanakan kehidupan politik sedemikian rupa sehingga kita bisa memikirkannya secara lebih jernih dan memahami antar hubungannya dalam dunia nyata? 2. Apakah model itu mengidentifikasikan aspek-aspek terpenting dari kebijakan publik ? 3. Apakah model itu sesuai dengan realita ?

4. Apakah model itu mengkomunikasikan sesuatu yang betul-betul bermakna sedemikian rupa sehingga semua orang mengerti ? 5. Apakah model itu langsung mengarahkan kita pada penyelidikan dan penelitian kebijakan publik ? 6. Apakah Model itu menyodorkan penjelasan tertentu mengenai kebijakan ?

MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN Model Elit Model Kelembagaan Model Sistem Model Rasional Model Tambahan (incremental) Model Kelompok

Model Elit Kebijakan Publik dipandang sebagai Preferensi/Pilihan Elit Dikembangkan untuk menganalisis proses perumusan/pembuatan kebijakan yakni untuk menyoroti apa peran yang dimainkan oleh golongan elit dalam proses perumusan kebijakan publik itu bagaimana cara-cara mereka untuk memanipulasi atau memotong kompas aspirasi masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik diabaikan karena kebijakan publik mengalir dari atas ke bawah (Top-Down)

PEJABAT PEMERINTAH DAN ADMINISTRATOR ELIT PEJABAT PEMERINTAH DAN ADMINISTRATOR MASSA ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Elite Theory Adalah teori yang menganggap kebijakan publik di suatu negara atau daerah dibuat oleh ruling elite. Berdasarkan nilai dan preferensi mereka, rakyat banyak (massa) tidak mempunyai akses dalam formulasi maupun implementasi kebijakan.

Elite Theory >Elite theory berdasarkan pada asumsi bahwa dalam negara yang bersangkutan, sistem pemerintahannya belum didukung oleh budaya politik yang demokratis. Secara formal mungkin sistem pemerintahannya adalah demokratis tetapi dalam realitas belum berfungsi dengan efektif >Thomas Dye dan Harmon Ziegler (1970) mengatakan sebagai berikut:

Cara Model elit bekerja: 1. Masyarakat terbagi dalam sekelompok kecil yang sangat berkuasa dan sekelompok lain yang tidak berdaya yang tergantung pada kemauan kelompok kecil sebagai ruling elite tersebut 2. Kelompok elit yang berkuasa ini berasal dari golongan menengah ke atas 3. Perpindahan dari kelompok non elit ke dalam kelompok elit sangat terbatas untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidupnya. Hanya mereka yang sudah menerima basic elite consensus yang dapat diterima

4. Kebijakan publik dibuat untuk kepentingan ruling elite, dan tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan massa 5. Perubahan kebijakan publik hanya bersifat inkremental (sedikit demi sedikit) dan tidak revolusioner 6. Kelompok elit lebih banyak mempengaruhi massa, dari pada sebaliknya

Implikasi model elit Elitisme mempunyai arti bahwa public policy tidak begitu banyak mencerminkan keinginan massa tetapi keinginan elit. Akibatnya, perubahan dan pembaharuan terhadap public policy berjalan lambat dan ditentukan oleh penafsiran kembali terhadap nilai tersebut.

Model Kelembagaan Kebijakan publik dipandang sebagai kegiatan lembaga-lembaga pemerintah Terdapat hubungan yang erat antara kebijakan publik dan lembaga-lembaga pemerintah Pres/ Wapres DPR/ MPR MK MA KY KEJAGUNG

Institusionalisme (1) Adalah studi kebijakan berdasarkan pendekatan formal terhadap peranan institusi pemerintahan yang terkait dalam formulasi dan implementasi suatu kebijakan. Misalnya, dewan perwakilan rakyat, eksekutif, badan peradilan dan partai-partai politik. Aspek-aspek formal dari institusi-institusi tersebut mencakup: kewenangan hukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatannya.

Faktor penyebab lembaga pemerintahan mempunyai wewenang Lembaga pemerintahan memberikan legitimasi terhadap kebijakan publik Kebijakan publik bersifat universal, berlaku bagi seluruh warga negara Hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan.

Institusionalisme Institutional Economics melihat kebijakan ekonomi menurut peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan perekonomian untuk mengoreksi kelemahan mekanisme pasar. Seperti pengendalian perbankan agar tidak melakukan penyaluran kredit secara berlebihan kepada masyarakat sehingga menimbulkan gejala bubble economy karena penyaluran kredit tersebut hanya berdasarkan permintaan semu. Contoh bahaya bubble economy adalah kegagalan subprime mortgage di Amerika Serikat yang menyulut krisis keuangan global

MODEL SISTEM (David Easton,1965) Outputs Inputs A Political System Feedback

Political System Theory Adalah teori yang menganggap kebijakan publik sebagai respons sistem politik terhadap permintaan yang muncul dalam masyarakat lingkungannya. Input dari lingkungan berupa permintaan (demands) dan dukungan (supports). Dukungan ini dapat dalam bentuk kepatuhan terhagap hukum, membayar pajak, memilih dalam pemilu, dan sebagainya. Selanjutnya, kebijakan (policy) dapat mempengaruhi masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan baru terhadap para pembuat kebijakan.

Pertanyaan penting Dimensi-dimensi lingkungan penting apakah yang dapat mendorong timbulnya tuntutan sehingga dapat ditransformasikan ke dalam sistem politik ? Karakteristik penting apakah yang dapat mentransformasikan tuntutan menjadi kebijakan publik ? Bagaimana input dari lingkungan dapat mempengaruhi sifat sistem politik ? Bagaimana karakteristik sistem politik dapat mempengaruhi isi kebijakan? Bagaimana input dari lingkungan dapat mempengaruhi isi kebijakan ? Bagaimanakah kebijakan publik melalui feedback dapat mempengaruhi lingkungan dan karakteristik sistem politik ?

Model Sistem… Dikembangkan Painu dan Naumes Objective, strategies Structure: Roles, Program, Self Interest or Values Political Resources Environtmental Forces- External and Internal Demands Requirements Opportunities Capabilities Support Interaction Forces And Structure Objective, strategies Role Performance Organization Outcomes Change in enviromental forces Outputs Inputs Feedback

Lingkungan Dalam Natural Resources Topography Lingkungan Luar Demographic Variables Action Outputs Partai Politik Sarana Perekonomian Iklim Ormas POLICY MAKING Struktur Sosial Inputs Assosiasi Bisnis Demand/ Support Limits dll Ilmu & Teknologi LSM Kebudayaan Politik Hubungan Internasional

Effect on state of society Public Problem Policy Process Tidak masuk dalam Policy Agenda Public Demand Policy Agenda Leave it alone Tidak ada keputusan kebijakan Policy Formulation: Policy Analysis Policy Decision (keputusan kebijakan) Policy Statement Positive Action Policy Implementation Policy Output Policy Evaluation Feedback Those who initiate and maintain process Effect on state of society

Model rasional Kebijakan yang rasional merupakan kebijakan yang secara langsung bertujuan untuk memaksimalkan “jaringan prestasi nilai”. Jaringan prestasi nilai : semua nilai yang relevan dari masyarakat telah diketahui, dan pengorbanan terhadap satu atau lebih nilai dapat diterima oleh kebijakan karena digantikan oleh hasil yang dicapai oleh nilai lain. Proses kebijakan akan membuahkan hasil atau dampak yang baik bila didasarkan atas proses pemikiran yang rasional yang didukung oleh data yang komprehensif.

Penekanan pada pembuatan kebijakan yang rasional, komprehensivitas informasi/data, dan keahlian analisis pembuat kebijakan. Suatu kebijakan yang rasional adalah kebijakan yang efisien dimana rasio antara nilai yang dicapai dan nilai yang dikorbankan adalah positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif lain.

Ciri model rasional Penentuan nilai dan tujuan berbeda dari dan biasanya merupakan prasyarat untuk mengadakan analisis empiris terhadap alternatif kebijakan. Perumusan kebijakan dapat didekati melalui analisis cara dan tujuan. Tujuan lebih dulu baru dicari cara mencapai tujuan. Penentuan suatu kebijakan bila didasarkan atas pemilihan cara yang tepat untuk mencapai tujuan, Analisis dilakukan secara komprehensif dimana setiap faktor yang relevan dan penting dipertimbangkan. Sangat melandaskan diri pada teori.

Pembuat kebijakan rasional harus : Mengetahui semua nilai pilihan masyarakat dan bobot relatif nilai tersebut, Mengetahui semua alternatif kebijakan yang tersedia, Mengetahui semua konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan, Menghitung rasio antara tujuan dan nilai sosial yang dikorbankan, Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

Model Rasional Komprehensif Analis kebijakan dihadapkan pada masalah tertentu Tetapkan tujuan, nilai dan sasaran Sediakan alternatif kebijakan Analisis biaya dan manfaat Perbandingan setiap alternatif dengan konsekuensi

Contoh: Rasionalkah melarang becak beroperasi di gang-gang di Jakarta Contoh: Rasionalkah melarang becak beroperasi di gang-gang di Jakarta? Bagaimanakah membandingkan antara korban ekonomis tukang becak dan keluarganya – maupun masyarakat penerima jasa becak yang akhirnya mengalami kesulitan mencari sarana transportasi – dengan nilai keindahan kota Jakarta?

Pada akhirnya pendekatan rasional ini cukup problematis dalam hal siapa yang berhak menilai suatu kebijakan bersifat rasional atau tidak.

1. Menilai alternatif secara tidak komprehensif 1. Menilai alternatif secara tidak komprehensif tapi memusatkan perhatian hanya pd kebijakan yang berbeda secara inkremental. 2. Hanya sejumlah kecil alternatif kebijakan yang dipertimbangkan. 3. Setiap alternatif kebijakan, hanya sejumlah kecil konsekuensi akibat-akibat kebijakan penting yg terbatas saja yg dinilai. 4. Setiap masalah yg menantang pembuat kebijakan secara terus menerus diredefinisikan. 5. There is no single decision or “right” solution for a problem.

The Incremental Model (Model Penambahan) Tetapkan tujuan dan sasaran Pertimbangkan alternatif terutama alternatif yang berkaitan dengan kebijakan yang sudah ada Evaluasi konsekuensi yang dianggap penting Masalah berkesinambungan Tidak ada kebijakan tunggal Remedial atau perbaikan dari kebijakan sebelumnya.

Model Kelompok Kebijakan Publik dipandang sebagai hasil keseimbangan kelompok Model kelompok mencerminkan keseimbangan yang tercapai dalam perjuangan/ pertarungan antar kelompok pembuatan kebijakan terlihat sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan dr berbagai kelompok kepentingan dg cara bargaining, negoisasi dan kompromi.

Tuntutan-tuntutan yg saling bersaing di antara kelompok-kelompok yg berpengaruh dikelola. Sbg hasil persaingan antara berbagai kelompok kepentingan pd hakikatnya adalah keseimbangan yg tercapai dlm pertarungan antar kelompok dlm memperjuangkan kepentingan masing-masing pd suatu waktu. Agar supaya pertarungan ini tidak bersifat merusak, maka sistem politik berkewajiban utk mengarahkan konflik kelompok. Caranya : 1. Menetapkan aturan permainan dlm memperjuangkan kepentingan kelompok 2. Mengutamakan kompromi dan keseimbangan kepentingan 3. Enacting kompromi ttg kbjk publik 4. Mengusahakan perwujudan hasil kompromi

Keseimbangan ini ditentukan oleh pengaruh relatif dari kelompok kepentingan. Pengaruh kelompok ditentukan oleh jumlah, kekayaan, kekuatan organisasi, kepemimpinan, akses terhadap pembuat kebijakan, ikatan internal. Semua aktivitas politik berguna dalam hubungannya dengan percaturan kelompok. Pembuat kebijakan dipandang sebagai pemberi tanggapan terhadap tekanan kelompok.

Kelompok kepentingan yang berpengaruh diharapkan dpt mempengaruhi perubahan Public Policy. Tingkat pengaruh kelompok ditentukan oleh jumlah anggota, harta kekayaan, kekuatan organisasi, kepemimpinan, hubungan yg erat dg para pembuat keputusan, kohesi intern para anggota, dsb. •Model kelompok dapat dipergunakan untuk menganalisis proses pembuatan PP: menelaah kelompok-kelompok apakah yg saling berkompetisi utk mempengaruhi pembuatan PP & siapakah yg memiliki pengaruh paling kuat thd keputusan yg dibuat. •Pada tingkat implementasi, kompetisi antar kelompok juga merupakan salah satu faktor yg menentukan efektifitas kbjk dlm mencapai tujuan.

Pengaruh Kelompok A Pengaruh Kelompok B Kebijakan Publik Alternatif Kebijakan Perubahan Kebijakan

TERIMA KASIH