SEJARAH PERKEMBANGAN POLITIK LOKAL DI INDONESIA (part 2) PERTEMUAN 2

Dinamika politik lokal Sejarah demokratisasi tidak lepas dari perjuangan kelompok kelas sosial dalam masyarakat. Proses demokratisasi Eropa barat bersumber dari politik lokal kaum aristokrat, para tuan tanah. Di Indonesia, para bangsawan pada jaman kerajaan mempergunaan politik lokal utk memperluas wilayah dan kekuasaannya. Sejarah politik local Indonesia : Penjajahan colonial belanda dan jepang Pasca kemerdekaan 1945 Priode RIS 1948-1949 Demokrasi parlementer Demokrasi terpimpin Orde baru dan pasca orde baru (reformasi)

Era kolonialisme Belanda dan Jepang Lahir istilah residentie, district dan onder district sbg bentuk perwakilan kewenangan pemerintahan belanda pd wil. jajahannya 1903 Terbit UU desentralisasi yg mjd dasar lahirnya provinsi-provinsi baru dg otonomi administratif yg besar, timbul kekacauan krn perbedaan kepentingan (aristokrat kolonial dg pribumi) 1922 Trjadi pemberontakan komunis di jabar dan sumbar yg memaksa belanda menarik kewenangan lokal ke sentral 1931 Pasca kekalahan belandaatas Jepang, jepang menduduki daerah bekas jajahan belanda (sumatera, jawa dan madura, dan daerah lain) Dg kekuasaan yg sentralistik, Jepang menjadikan daerah tsb sbg boneka jepang yg taat pd kolonial jepang. 1943 Era kolonialisme Belanda dan Jepang

Masa kemerdekaan 1945 ; manuver politik belanda atas Indonesia Pasca kemerdekaan RI 1945, Melalui upaya perundingan internasional PBB, Belanda berusaha kembali merebut kekuasaannya di Indonesia. Upaya tsb dilakukan sbg bentuk tanggung jawab moral belanda thd Indonesia sbg eks-penjajah dg membantu merancang tata administratsi pemerintahan negara Indonesia. 1946 – Pertemuan Linggarjati (belanda-Indonesia) digelar, isi komitmen bersama (Indonesia-belanda) adl membangun negara demokrasi yg berdaulat “RIS”. Ide ini hanyalah merupakan upaya DESTABILISASI. Pemberlakuan system federasi di Indonesia (RIS) tujuan utk membagi-bagi Indonesia mjd unit-unit kecil sehingga mudah di control. 1947- masyarakat Indonesia bergabung dalam perjuangan geriliya melajawan tentara belanda sbg wujud ketidakpuasan rakyat thd perundingan linggarjati. Namun upaya mereka tercium dan belanda melanggar perjanjian linggarjati dg melakukan aksi penyerangan thd para geriliyawan.

1948 – perjanjian renville ditandatangi utk mengakhiri perang 1949 – Belanda melakukan aksi penyerangan thd kota Yogyakarta 27 des,1949 – melalui bantuan PBB Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan 1950 – Negara federasi dinyatakan bubar

Masa demokrasi parlementer (1950-1959) Terbit UU No.1/1957 ttg pokok2 pemerintahan daerah. Daerah otonom ada 2 jenis : swatantra dan daerah istimewa. Dari tahun 1956-1959 Negara kesatuan hampir kembali pecah, menyusul perdebatan tajam ttg system Negara (kesatuan-federasi) antar kekuatan politik dan partai dari berbagai ideology politik yg ada.

Namun ide Negara kesatuan kembali dimenangkan oleh kelompok pendukung partai besar (PNI, PKI, MURBA, IPKI, GPPS), sementara ide Negara federasi yg didukung oleh Masyumi, PSII, Parta Buruh dan Parkindo terpaksa harus mengalah

Demokrasi terpimpin 1959-1965 1959  Melalui perpres No.6/1959 ttg pemerintah daerah, ttp mempertahankan politik desentralisasi dan dekonsentrasi dg menjunjung tinggi paham desentralisasi territorial 1965  terbit UU No.18/1965 yg membagi daerah otonom menjadi 3 tingkatan provinsi/kotaraya tk 1, kabupaten/kotamadya tk 2, kecamatan/kotapraja tk 3.

Masa orde baru 1974  UU No.5/1974 menjadi semangat lahirnya kembali sentralisasi kekuasaan yg bercorak militeristik Pemerintah menerapkan kebijakan dwifungsi ABRI Beberapa gubernur yg ditunjuk oleh Soeharto memiliki latar belakang militer.

Pasca Orde Baru (1999- sekarang) 1999  UU No.22/1999 ttg pemerintahan daerah, membuka ruang terbukannya politik local mencari jalan keluar menuju kemandirian daerah Euphoria ini ditandai kebijakan Habibie memberikan ruang kebebasan politik (kebebasan pers, mendirikan parpol, pemilu bebas, dan referendum bagi masyarakat timor-timor yg berujung lepas timor-timur dari NKRI)

Meski UU memberikan ruang yg bebas utk menjadi raja-raja kecil di daerah, kelemahan UU tsb adalah tidak mengikutsertakan masukan dari daerah-daerah. Beberapa elit tergesa-gesa melahirkan model desentralisasi ala barat. Situasi politik yg tidak stabil pasca krisis moneter 1997 membuka kesempatan institusi-institusi internasional (IMF dan World Bank) utk menggelontorkan bantuannya tanpa memperhatikan sendi-sendi kelembagaan di Indonesia yg masih lemah.

Masa pemerintahan Megawati, masalah desentralisasi (korupsi, money politic, dsb) semakin mencuat ke permukaan dg bantuan liputan media- media. 2004  terbit UU 32/2004 ttg pemda, dan 33/2004 ttg perimbangan keuangan pusat dan daerah, yg tidak banyak menimbulkan gejolak baru karena pilkada dipilih langsung.

Masa SBY politik kebijakan desentralisasi lebih banyak diwarnai dengan kebijakan pemekaran daerah. Masa jokowi kebijakan desentralisasi lebih banyak terkonsentrasi pada upaya distribusi pembangunan dan pemberdayaan wilayah pada kawasan maritim dan daerah-daerah tertinggal (infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi) namun masih lemah pada bidang reformasi dan penegakan hukum indonesia.