UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGANTAR HUKUM PERDATA
Advertisements

BAB V SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA
Sumber-sumber Hukum Hukum tidak tertulis - UU - Traktat
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DEWI NURUL MUSJTARI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
HUKUM PERUSAHAAN 1. Pengertian Perusahaan
Sumber-Sumber Hukum Pokok Bahasan 3.
PANCASILA sebagai IDEOLOGI BANGSA IDONESIA
KONFLIK HUKUM M. HAMIDI MASYKUR. PRAKTIK: KONFLIK HUKUM HARAPAN/IDEAL: TIDAK ADANYA KONFLIK HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DIATASI DENGAN AZAS HUKUM DALAM SISTEM.
Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum
Struktur rangka batang bidang
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Lanjutan Kuliah HTN ke II
Asas – Asas Hukum Islam.
PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
HUKUM BENDA DAN PERIKATAN
ASAS HUKUM FAKULTAS HUKUM UMA 2016.
Materi muatan ilmu perundang-undangan
Asas Hukum Untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan diperlukan asas hukum, karena asas hukum ini memberikan pengarahan terhadap perilaku manusia.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Tim Kerja Harmonisiasi Regulasi GN-SDA
ORGANISASI DAN TATA KERJA (OTK) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN HASIL PENGAMATAN STATISTIKA
Hukum Administrasi Negara Semester IV Ilmu Administrasi Negara 2016
PERUMUSAN KAEDAH HUKUM
Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum
Nurini Aprilianda Mufatikhatul farikhah
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGERTIAN, ASAS, DAN TUJUAN HUKUM
A. Tujuan Instruksional Umum
Pengantar Hukum Indonesia: Hukum Internasional
SUMBER-SUMBER HUKUM.
DR.UTARY MAHARANY B.,SH.,M.HUM FAKULTAS HUKUM UMA-2016
Matakuliah : J0622 / Pengantar Hukum Pajak Tahun : 2005 Versi : 1 / 1
Assalamu’alaikum wr.wb
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Pelepasan Kontingen Olimpiade Brawijaya 2015 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya ======================================= Pelepasan.
TIGA LANGKAH PENERAPAN HUKUM
LANGKAH PENERAPAN HUKUM
PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL RIESTA YOGAHASTAMA ,S.H., M.Kn.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
Rechtsbeginselen.
HUKUM & PERADILAN NASIONAL
TATA CARA PENYELESAIAN STATUS KEPEGAWAIAN
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Nilai nilai pancasila dalam staatsfundamentalnorm
Filsafat Pendidikan dan Pembelajaran
Endang Yuni Purwanti, S.H., M.Si. [Kasubbag Produk Hukum – IPB]
HUKUM PERDATA DAGANG.
SUMBER HUKUM SUMBER HUKUM
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Peraturan PerundangUndangan di Indonesia
HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STRATA I (S1) ILMU HUKUM UNIVERSITAS NGUDI WALUYO UNGARAN
POKOK-POKOK HUKUM PERDATA
ILMU TANAMAN PAKAN TERNAK Matakuliah
ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PERGESERAN KARAKTERISTIK HUKUM DAGANG
Hukum Dagang: Pengantar
PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
Mempelajari Sumber Hukum Undang-Undang
PENGANTAR ILMU HUKUM SUMBER HUKUM TAHUN AJARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGOBAT TRADISIONAL ATAS KELALAIANNYA YANG MENYEBABKAN LUKA ATAU MATINYA ORANG DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Pembimbing.
INTRODUCTION TO BUSINESS LAW
Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum
Transcript presentasi:

UNIVERSITAS BRAWIJAYA PENGANTAR ILMU HUKUM AGUS TOPAN PRIBADI NIM. 135010101111058 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2014 1

PENGANTAR ILMU HUKUM Dosen Pengampu : Nurini Aprilianda, Dr.SH.MHum Mufatikhatul Farikhah, SH.,MH

ASAS HUKUM

PENGERTIAN Asas landasan Poerwadarminta = asas adalah kebenaran yang menjadi tumpuan dalam berpikir dan berpendapat Asas hukum Kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum Asas Hukum ( Ratio Legis )

Asas Hukum Merupakan Landasan pembentukan Hukum Positif Di dalam asas hukum terkandung cita-cita atau keinginan manusia yang hendak diraihnya Asas hukum merupakan ajaran yang berdaya cakup menyeluruh terhadap segala persoalan masyarakat

ASAS HUKUM UMUM KHUSUS HUKUM PIDANA HUKUM PERDATA HUKUM INTERNASIONAL

KONFLIK PERUNDANG-UNDAGAN Lex Specialis Derogat Lex Generalis Lex Superior Derogat Lex Inferior Lex Postiori Derogat Lex Priori

FUNGSI ASAS HUKUM Pedoman bagi pembentuk undang-undang Mencermatkan penafsiran Membantu pembentukan analogi Membantu memberikan koreksi terhadap undang-undang