ASPEK LEGAL PRAKTEK MANDIRI PERAWAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011
Advertisements

Undang-undang no 44 tahun 2009 rumah sakit
ASPEK LEGAL PRAKTEK MANDIRI PERAWAT
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN YANG BAIK DI INDONESIA F.Y WIDODO
REGISTRASI DAN PRAKTIK PERAWAT
KEBIDANAN SEBAGAI PROFESI
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
PRAKTIK KEPERAWATAN.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
KELOMPOK 1 Amalia Rizky Primadika P
PENGERTIAN Hak : kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu Kewajiban.
Hak dan kewajiban dokter
TREND DAN ISSUE 2014 dalam KEPERAWATAN KOMUNITAS
UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT tgl
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT)
ASPEK LEGAL KEPERAWATAN Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMJ Rektor Univ Muhammadiyah Jakarta.
KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ENDE Kebijakan Umum Sistem Rujukan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Maternal Perinatal.
Rekam Medik DEFINISI ISI RM RM BERMUTU MANFAAT KEPEMILIKAN
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
ASPEK LEGAL FORMAL TENAGA PERAWAT / BIDAN DI INDONESIA
Seminar Keperawatan STIKES WHS
PENDAHULUAN. MENYONGSONG DISYAHKANNYA UNDANG-UNDANG KEBIDANAN : KESIAPAN BIDAN RUNJATI, M.MID.
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
HUKUM KESEHATAN aturan-aturan dalam kesehatan
PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN
ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
Materi 4 Manajemen Rumah Sakit AKK – smt 7
HOME HEALTH NURSING.
Ass.Apoteker pasca PP.51 th 2009
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PRAKTIK KEPERAWATAN.
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran
TENAGA KESEHATAN DIATUR DALAM  UU. NO. 23 TAHUN 1992
Seputar kebijakan kemkes terkait uu 35/2009
HAK - KEWAJIBAN.
OLEH : Dr. KOESWANDONO, M.Kes
ETIKA PROFESI Tita Media Fitra Muslimah Dira Novita Sherly Herlina
PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN
PENGAMBILAN SUMPAH PROFESI PERAWAT DARI PERSEPSI HUKUM
UU Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004
SEJARAH PROFESI KEPERAWATAN
Permenkes Tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan (Midwifery) OLEH : ERWANI SKM.M.Kes.
UU Keperawatan : Implikasi terhadap praktik keperawatan
REKAM KEDIS Darmawan MUB, S.Kom, SKM.
PENGANTAR KEPERAWATAN PROFESIONAL (Bagian Ke-1)
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
KULIAH HUKUM KESEHATAN UMP, KAMIS29 NOVEMber 2012, JR ADJI.
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI PUSKESMAS
KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN
Rahasia Kedokteran (Permenkes No.36/2012)
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
HUKUM KESEHATAN aturan-aturan dalam kesehatan
PENGERTIAN FILOSOFI DAN DEFINISI BIDAN Raudhatun Nuzul ZA. S.ST.,M.Kes
Peran, Tanggung Jawab dan Etika Kedokteran Gigi Indonesia Terkait Pelaksanaan IPE Sari Kusumadewi.
UNDANG UNDANG KESEHATAN
ASPEK ETIK DAN LEGAL PELAYANAN KEPERAWATAN BERDASAR UU NO 38 TAHUN 2014 LEMBAR NEGARA No. 307 TAMBAHAN LEMBAR NEGARA No DITANDATANGANI PRESIDEN RI.
JEJARING PELAYANAN KESEHATAN PRIMER BIDANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DINAS EKSEHATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2017.
HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK). 1.. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 2.. Memperoleh informasi tentang.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
FERRY AMURIAWAN, AMK., SKM., MH
Manajemen Kolaborasi Kebidanan Oleh : Rani Kusmirani.
Oleh : Rani Kusmirani. PENDAHULUAN Pelayanan kebidanan merupakan pelayanan yang diberikan oleh bidan sesuai kewenangan yang diberikan dengan maksud meningkatkan.
Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT.
Transcript presentasi:

ASPEK LEGAL PRAKTEK MANDIRI PERAWAT

Terkait dengan tindakan medik: Menetapkan diagnosis penyakit (92.6%) Evidence: Hasil Evaluasi Peran dan Fungsi Perawat Puskesmas Daerah Terpencil (Depkes & UI, 2005) Terkait dengan tindakan medik: Menetapkan diagnosis penyakit (92.6%) Membuat resep obat (93.1%) Melakukan tindakan pengobatan di dalam maupun di luar gedung puskesmas (97.1%) Melakukan pemeriksaan kehamilan (70.1%) dan melakukan pertolongan persalinan (57.7%) Direkomendasikan: Perlu peningkatan kordinasi dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi perawat khususnya untuk tugas tugas limpah dalam hal pengobatan.

Tata Hukum di Indonesia UUD ,45 : Indonesia adalah negara yang berdasarkan Hukum (Rechstaat) dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (Machstaat) Sumber Hukum : UUD 45, Tap MPR, UU/Peraturan pengganti UU, PP, Kepres, Permenkes/kepmenkes, peraturan lainnya

Fungsi Hukum dlm Praktik Perawat Memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri Membantu mempertahankan standard praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas dibawah hukum.

Tanggung Jawab Hukum dalam Praktik Melaksanakan keperawatan mandiri atau yang didelegasi

Tata Hukum Kes di Indonesia UU No.23/1992 Ttg Kesehatan UU No.29/2004 Ttg. Praktik Dokter UUD 45 RUU PRAKTIK TENAGA KESEHATAN ????.... PRAKTIK KEPERAWATAN Permenkes 1419/2005 Penyelenggaraan Praktik dokter & dokter gigi RUU PRAK.KEP ????.... Permenkes 1239/2002 ttg Registrasi Praktik Keperawatan

Pasal 32 ayat 4: Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.” Pasal 53, ayat 1: Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. UU No.23/1992 Ttg Kesehatan Pasal 53, ayat 2: Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien

SIP PERMENKES 1239/2001 TTG REGISTRASI DAN PRAKTIK KE SIK SIPP

PASAL KRUSIAL DALAM KEPMENKES 1239/2001 TTG PRAKTIK KEPERAWATAN Melakukan asuhan keperawatan meliputi Pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan dan evaluasi. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dokter Dalam melaksanakan kewenangan perawat berkewajiban : Menghormati hak pasien Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Memberikan informasi Meminta persetujuan tindakan yang dilakukan Melakukan catatan perawatan dengan baik

Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang , perawat berwenang melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang ditujukan untuk penyelamatan jiwa. Perawat yang menjalankan praktik perorangan harus mencantumkan SIPP di ruang praktiknya Perawat yang menjalankan praktik perorangan tidak diperbolehkan memasang papan praktik (sedang dlam proses amandemen)

Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan dalam bentuk kunjungan rumah Persyaratan praktik perorangan sekurang-kurangnya memenuhi : Tempat praktik memenuhi syarat Memiliki perlengkapan peralatan dan administrasi termasuk formulir /buku kunjungan, catatan tindakan dan formulir rujukan

LARANGAN Perawat dilarang menjalankan praktik selain yang tercantum dalam izin dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi Bagi perawat yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau menjalankan tugas didaerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain, dikecualikan dari larangan ini

Kepala dinas atau organisasi profesi dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada perawat yang melakukan pelanggaran Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 kali, apabila tidak diindahkan SIK dan SIPP dapat dicabut. Sebelum SIK atau SIPP di cabut kepala dinas kesehatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari MDTK atau MP2EM

SANKSI Pelanggaran ringan , pencabutan izin selama-lamanya 3 bulan Pelanggaran sedang , pencabutan izin selama-lamanya 6 bulan Pelanggaran berat, pencabutan izin selama-lamanya 1 tahun Penetapan pelanggaran didasarkan pada motif pelanggaran serta situasi setempat

IMPLIKASI DALAM TATATAN PRAKTEK SEBAGAI TENAGA PERAWAT RS DAN PUSKESMAS ATAU TENAGA KESEHATAN DI LEMBAGA PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA “ PERAWAT BEKERJA DAN MELAKUKAN KEWAJIBAN SESUAI DENGAN PERINTAH JABATAN TIDAK BISA DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUGIAN ATAU KESALAHAN YG DILAKUKAN “ KUHAP PASAL 51”

HOME CARE SK DIRJEN DIRJEN YAN MED NO HK. 00.06.5.1.311 Ada 23 tindakan keperawatan mandiri yang bisa dilakukan oleh perawat home care a/l 1. vital sign 2. memasang nasogastric tube 3. memasang selang susu besar 4. memasang cateter 5. penggantian tube pernafasan 6. merawat luka decukbitus 7. suction 8. memasang peralatan O2 9. penyuntikan (IV,IM, IC,SC)

10. Pemasangan infus maupun obat 11. Pengambilan preparat 12. Pemberian huknah/laksatif 13. Kebersihan diri 14. Latihan dalam rangka rehabilitasi medis 15. Tranpostasi klien untuk pelaksanaan pemeriksaan diagnostik 16. Penkes 17. Konseling kasus terminal 18. konsultasi/telepon 19. Fasilitasi ke dokter rujukan 20. Menyaipkan menu makanan 21. Membersihkan tt pasien Fasilitasi kegiatan sosial pasien Fasilitasi perbaikan sarana klien.

Praktek mandiri perawat JUKLAK KEPMENKES 1239 SIP dan SIPP harus ada Ruangan praktek sesuai ketentuan Tersedia alat perawatan, alat rumah tangga dan alat emergency sesuai ketentuan Kewenangan : pemenuhan kebutuhan O2, Nutrisi, Integritas jaringan, cairan dan elektrolit, Eliminasi, Kebersihan diri, Istirahat tidur, Obat-obatan, Sirkulasi, Keamanan dan keselematan, Manajemen nyeri, Kebutuhan aktivitas, psikososial, interaksi sosial, menjelang ajal, seksual, lingkungnan sehat, kebutuhan bumil, ibu melahirkan, bayi baru lahir, post partum, baunyak lagi )

FUTURE

Dalam Fase Transisi Tindakan Medik dilakukan….: Algoritme Klinik untuk Perawat yang bekerja di Puskesmas 2. Balai Pengobatan di bawah pengawasan dokter 3. Berbagai sarana kesehatan dan praktik mandiri: @ Delegasi tertulis @ Delegasi lisan 4. Kewenangan atributif (harus terdapat dalam Undang Undang Praktik Keperawatan 5. Amandemen Kepmenkes 1239/2001: papan nama harus dipasang, kewenangan atributif, uji kompetensi

RUU PRAKTIK KEPERAWATAN (draf 19) BAB I : Ketentuan Umum BAB II : Azas dan Tujuan BAB III : Lingkup Praktik Keperawatan BAB IV : Konsil Keperawatan Indonesia BAB V : Standard Pendidikan Profesi Kep. BAB VI : Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan BAB VII : Registrasi Praktik Keperawatan BAB VIII : Penyelenggaraan Praktik Kep. BAB IX : Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan BAB X : Ketentuan Peralihan BAB XI : Ketentuan Penutup

RUU PRAKTIK KEPERAWATAN (draft) Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi dengan sistem klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk praktik keperawatan individual dan berkelompok.

Tujuan UUPKep (draft) Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk: memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.

Lingkup praktik kep : (draft) Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks. Memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan sistem klien. Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan tatanan lainnya. Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan obat/resep. Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter.

Konsil Keperawatan Indonesia (draft) Dalam rangka Pengaturan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan Maka dibentuk Konsil Keperawatan Indonesia. Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai tugas: Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat; Mengesahkan standar-standar profesi yang dibuat oleh organisasi profesi keperawatan dan asosiasi institusi pendidikan keperawatan; Membuat peraturan-peraturan terkait dengan praktik perawat untuk melindungi masyarakat.

Wewenang Konsil (draft) Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai wewenang : Menyetujui dan menolak permohonan registrasi perawat; Mengesahkan standar kompetensi perawat yang dibuat oleh organisasi profesi keperawatan dan asosiasi institusi pendidikan keperawatan; Menetapkan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan perawat; Menetapkan sanksi terhadap kesalahan praktik yang dilakukan perawat; dan Menetapkan standar penyelenggaraan program pendidikan keperawatan

PRAKTIK MANDIRI Praktik mandiri dapat dilakukan secara perorangan dan atau berkelompok. Perawat dalam melakukan praktik mandiri sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan: Memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan kesehatan; Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan di luar institusi pelayanan kesehatan termasuk kunjungan rumah; Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan, formulir catatan tindakan asuhan keperawatan serta formulir rujukan.

Persyaratan perlengkapan, sesuai dengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Perawat yang telah mempunyai SIPP dan menyelenggarakan praktik mandiri wajib memasang papan nama praktik keperawatan.

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN Praktik keperawatan dilakukankan berdasarkan pada kesepakatan antara perawat dengan klien dan atau pasien dalam upaya untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, kuratif, dan pemulihan kesehatan.

Praktik keperawatan dilakukan oleh perawat profesional (RN) dan perawat vokasional (PN). PN dalam melaksanakan tindakan keperawatan dibawah pengawasan RN. Perawat dapat mendelegasikan dan atau menyerahkan tugas kepada perawat lain yang setara kompetensi dan pengalamannya.

Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat yang telah memiliki SIPP. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

TERIMA KASIH