KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A210140169.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Evaluasi KD 7.3 START.
Advertisements

INFLASI.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang moneter
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Masalah Ekonomi
Ruang Lingkup Makro Ekonomi
RUANG LINGKUP EKONOMI MAKRO; MASALAH DAN KEBIJAKAN
KEBIJAKAN MAKROEKONOMI DALAM PEREKONOMIAN TERTUTUP
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Pendahuluan: Pengertian dan ruang lingkup ekonomi makro
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Kebijakan Fiskal dan Moneter (1)
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
Pertemuan Kebijakan Makro Ekonomi
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
KEBIJAKAN FISKAL.
KEBIJAKAN MONETER & FISKAL
Ruang Lingkup Analisis Ekonomi Makro
Garapan Drs. Puji Suharjoko
INFLASI.
KEBIJAKAN FISKAL dosen: HJ. I.g.a aju nitya dharmani, se., mm. NAMA KELOMPOK: ADELIA NURWAHIDAH INDRIANI SETIYOSARI
PERTEMUAN 6.
SRI SULASMIYATI, S.SOS., MAP
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
KONSEP DASAR ILMU EKONOMI MAKRO
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
Program Studi Pendidikan Akuntansi ~FKIP UMS~
TINJAUAN RINGKAS MENGENAI TEORI, MASALAH DAN KEBIJAKAN MAKROEKONOMI
MAKRO EKONOMI PENDAHULUAN
Kebijakan Moneter.
PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Pembangunan Ekonomi & Kebijakan Keuangan Negara
Nama Kelompok: Anggun Puspa Regita Asri Novianti Aulia Friwidya Putri
EKONOMI MONETER II KEBIJAKAN MONETER.
Pembangunan Ekonomi & Kebijakan Keuangan Negara
ERNA YULIANA A / A FKIP/PEND.AKUNTANSI
NAMA : LUKMAN JATI U NO : 26 KELAS : XMIA7.
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
APBN DAN APBD.
SYNTA NOVIANA PENDIDIKAN AKUNTANSI UMS
KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL
PERTEMUAN 6.
Ekonomi Makro (Konsep Dasar Ekonomi Makro)
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
(Makroekonomi) Ruang Lingkup Analisis Ekonomi Makro
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
E. Cara-Cara Mengatasi Inflasi
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy )  Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian.
Konsep Ekonomi Moneter, Kebijakan Moneter, Dan Inflasi
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
Tugas Kelompok Ketua : Sri Wahyuni Krisno, SE Anggota : Leonardus Jehatu, S.Pd Youla Ester Lidya Ruru, S.Pd Ni Luh Wayan Murniasih, SE Ady Wardana, SE.
PRINSIP EKONOMI DALAM AGRIBISNIS. Sistem Perekonomian Sistem Pasar Bebas Sistem Ekonomi Perencanaan Sistem Ekonomi Campuran Ekonomi Makro Ekonomi Mikro.
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A210140169

PETA KONSEP KEBIJAKANEKONOI

KEBIJAKAN MONETER Langkah –langkah Pemerintah dalam hal ini bank KEBIJAKAN EKONOMI KEBIJAKAN MONETER A. Pengertian Langkah –langkah Pemerintah dalam hal ini bank sentral untuk mengatur ketersediaan uang yang beredar demi kestabilan keuangan dan perekonomian negara.

B. Tujuan KEBIJAKAN EKONOMI a. Menjaga Kestabilan Ekonomi b. Menjaga Kestabilan Harga c. Membuka Kesempatan Kerja d. Memperbaiki Neraca Perdagangan dan Pembayaran KEBIJAKAN EKONOMI

C. Instrumen Kebijakan Moneter KEBIJAKAN EKONOMI Kebijakan Operasi Pasar Terbuka Kebijakan Diskonto C. Instrumen Kebijakan Moneter Kebijakan Cadangan Kas Kebijakan Kredit Ketat Kebijakan Dorongan Moral

1. Peran Kebijakan Moneter KEBIJAKAN EKONOMI 1. Peran Kebijakan Moneter Mempertahankan iklim investasi. Memperluas kesempatan kerja. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Memperbaiki kondisi neraca pembayaran. Menjaga kestabilan nilai kurs mata uang. Menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Menurunkan laju inflasi D. Peran dan Fungsi

2. Fungsi Kebijakan Moneter KEBIJAKAN EKONOMI Kebijakan moneter berfungsi sebagai instrumen atau cara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan moneter sebagai sebuah cara,dipergunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran ekonomi yang diharapkan, diantaranya adalah: Mempercepat pertumbuhan ekonomi Mengatasi pengangguran Memperbaiki neraca pembayaran yang defisit menjaga stabilitas nilai uang.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memengaruhipengeluaran dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi.

KEBIJAKAN EKONOMI Tujuan Secara umum tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta Pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Tujuan tersebut ditempuh dengan: a. Meningkatkan laju investasi. b. Meningkatkan kesempatan kerja. c. Mendorong investasi optimal secara sosial. d. Meningkatkan stabilitas di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional.

berfungsi sebagai instrumen untuk menggalakkan KEBIJAKAN EKONOMI Fungsi berfungsi sebagai instrumen untuk menggalakkan pembangunan ekonomi, khususnya sebagai alat untuk: a. mempertinggi penggunaan sumber daya; b. memperbesar penanaman modal

Instrumen Kebijakan Fiskal KEBIJAKAN EKONOMI Instrumen Kebijakan Fiskal Anggaran Belanja Seimbang Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Fungsional Stabilisasi Anggaran Otomatis

Kebijakan Fiskal dan Pembangunan KEBIJAKAN EKONOMI Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Kebijakan fiskal harus dijalankan dengan lebih konservatif atau hati-hati, seimbang dan menghindari pengeluaran yang berlebihan. Kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk memengaruhi sumber daya ekonomi Kebijakan fiskal dapat memacu pembentukan modal yang dibutuhkan dalam pembangunan

Hubungan Fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah KEBIJAKAN EKONOMI Hubungan Fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berpijak pada tiga asas desentralisasi pengaturan hubungan fiskal (keuangan) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah didasarkan atas empat prinsip. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan.