LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

Latar Belakang Sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, sejak 2009, Kemenko Polhukam telah membangun landasan yg kuat unt menjamin implementasi reformasi birokrasi dgn menitikberatkan pada 8 (delapan) area perubahan program yaitu: penguatan organisasi, penataan ketata- laksanaan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan budaya kerja aparatur (culture-set dan mind-set); dan monitoring evaluasi. Program Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam dititik beratkan pada perubahan sistem birokrasi yang dilaksanakan secara terencana dan terukur guna mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan transparan, serta akuntabel.

Visi Misi RB Kemenko Polhukam Visi : “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Kemenko Polhukam” Misi Menyempurnakan perundang-undangan sebagai landasan hukum tata kelola pemerintahan yang baik. Memodernisasi birokrasi pemerintah di Kemenko Polhukam dengan optimalisasi pemakaian teknologi informasi dan komunikasi. Mengembangkan budaya, nilai-nilai kerja dan perilaku yang positif. Mengadakan restrukturisasi organisasi (kelembagaan) Kemenko Polhukam. Mengadakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk perbaikan sistem remunerasi. Menyederhanakan sistem kerja, prosedur dan mekanisme kerja. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif Sasaran : Kelembagaan, Ketata Laksanaan, dan SDM Aparatur

Capaian Pelaksanaan Th. 2009 Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam kepada Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional; Penyelesaian Dokumen Program Utama Reformasi Birokrasi sebanyak 9 dokumen; Penguatan Portal Kemenko Polhukam (www.polkam.go.id). Pengadaan Data Warehouse sebagai bagian dari e-archieve. Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG); Penilaian Lapangan Persiapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam oleh Tim Independen pada tanggal 19 dan 20 November 2009, dengan nilai 3.09 dari skala 1-4 (CUKUP); SOP Kemenko Polhukam sebanyak 285 buah; 3 Permenko terkait RB: RB, SOP, Quick Wins

Capaian Pelaksanaan Th. 2010 Implementasi Pemberian Tunjangan Kinerja di Kemenko Polhukam (Perpres 70 Tahun 2010); Pemenuhan sarana dan prasarana implementasi RB (Handkey, Sekretariat, dll); Penyempurnaan Job Grade; 5 Permenko RB (IKU, Anjab, Tunkin, Grade, Pelasanaan Tunkin) dan 1 Kepmenko RB (Penetapan JFU pegawai): 1 Draft Rancangan Permenko;

Capaian Pelaksanaan Th. 2011 Pembentukan tim Pengarah dan tim pelaksana RB; Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPK dengan Kemenko Polhukam tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam Rangka Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan; Diseminasi dan internalisasi RB baik melalui spanduk, banner digital dan sosialisasi: Quick Wins regulasi Permenko Polhukam tentang Disiplin dan Kode Etik; Quick Wins Pelayanan Administrasi; Quick Wins Persidangan; Penerbitan 5 Permenko, 6 Kepmenko dan 2 Surat Edaran dalam mendukung pelaksanaan RB; Pengembangan administrasi dan kompetensi pegawai, melalui updating database dan pendidikan serta pelatihan; Penguatan Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas, (peringkat AKIP naik dari C ke CC, WTP, dll); Peningkatan kualitas pelayanan persidangan dan PPID

Capaian Pelaksanaan Th. 2012 Sosialisasi dan internalisasi RB; Penerbitan 9 Permenko dan 14 Kepmenko sebagai daya ungkit RB; Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan; Penyusunan 12 Draft Permenko dan 2 Kepmenko; Evaluasi tumpang tindih organisasi; Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan Fungsional Umum; Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa ; Evaluasi SOP; Pengembangan e-government dengan menggunakan Exchange Server, Public Folder, Share Data dalam rangka terselenggaranya transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan; Penyusunan ABK, Urjab, Peta Jabatan, Infak Jabatan, dll; Penerapan SPIP;

Capaian Pelaksanaan Th. 2013 Konsolidasi, sosialisasi dan internalisasi RB; Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan media IT (www.lpse.polkam.go.id); Penerbitan 11 Permenko dan 11 Kepmenko; Penyusunan 17 draft Peraturan dan Keputusan Menko; Penyempurnaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; Penataan sistem manajemen SDM aparatur Kemenko Polhukam; Penguatan pengawasan ; Penguatan akuntabilitas kinerja; Peningkatan kualitas pelayanan; Penyusunan ABK, Urjab, Peta Jabatan, Infak Jabatan, dll; Penerapan SPIP.

Capaian Pelaksanaan Th. 2014 Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan di Kemenko Polhukam Tahun 2014 (sesuai PerMenPAN dan RB Nomor 67 Tahun 2011 tentang Evaluasi Kelembagaan Pemerintah); Diterbitkannya PerMenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Kemenko Polhukam; Penyusunan SOP AP di lingkungan Kemenko Polhukam sesuai dengan PerMenPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 sebanyak 1.209 buah; Terlaksananya kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); Proses Penataan sistem ketatalaksanaan (pedoman kerja/Juklak) unit-unit organisasi di Kemenko Polhukam; Proses Penataan Organisasi di Kemenko Polhukam Tahun 2014. Implementasi SKP sesuai dengan amanat PP 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagai upaya penetapan indikaotr kinerja individu.

Capaian RB Kemenko Polhukam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPK sejak 2009 hingga kini; Peringkat 3 (tiga) Evaluasi Pelaksanaan pengelolaan BMN; Nilai evaluasi AKIP Kemenko Polhukam meningkat dari tahun ke tahun (2010 predikat C, 2011 predikat CC , 2012 predikat CC , 2013 predikat B, 2014 predikat B+) Penilaian Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) di Kemenko Polhukam tahun 2013 oleh Bappenas dan UKP4 (mendapat nilai hijau); Penilaian Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 di Kemenko Polhukam oleh Bappenas dan UKP4 (mendapat nilai hijau) Meningkatnya kedisiplinan dan produktivitas kinerja pegawai (dalam hal kehadiran pegawai, tahun 2011 mencapai 80.46%, tahun 2012 meningkat menjadi 90.65 %, dan di tahun 2013 menjadi 95.54 %). Persepsi stakeholders berdasar hasil survey eksternal terkait reformasi birokrasi di Kemenko Polhukam dengan angka rata rata 80,3 (kategori baik)

Kendala, Tantangan dan Upaya Solusi KENDALA dan TANTANGAN Peningkatan pada beberapa aspek dalam hal budaya kerja, etos kerja, orientasi kinerja, kreativitas dan transparansi; Masih diperlukan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran atas terbitnya kebijakan serta optimalisasi implementasi peraturan terkait RB yang sudah diterbitkan; Masih diperlukan penataan dan penguatan organisasi; Masih diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadap dokumen standard operating procedure (SOP), standar pelayanan (SP), dan standar pelayanan minimal (SPM); Penataan Manajemen SDM terkait penerapan sistem prestasi kerja dan pola karier pegawai secara optimal; Masih diperlukan peningkatan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); SOLUSI: Optimalisasi kinerja Tim Monev RB Kemenko Polhukam; Pelibatan unit organisasi diluar Tim RB Kemenko Polhukam dalam rapat internal RB;

Kegiatan belum Terlaksana Manajemen Perubahan Monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana kerja Reformasi Birokrasi secara menyeluruh. Selama ini hanya dilaksanakan secara parsial pada bidang-bidang tertentu yang menjadi fokus perbaikan; Identifikasi ulang program maupun kegiatan yang dianggap sebagai “quick wins” bagi keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenko Polhukam; Diseminasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi yang menyangkut arah strategi dan kebijakan dalam rangka penyempurnaan sektor organisasi, tata laksana dan sumber daya manusia; Melakukan penilaian atas pelaksanaan RB melalui PMPRB dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kemenko Polhukam; Implementasi atas Rencana Tindak Lanjut hasil penilaian pelaksanaan RB melalui koordinasi dan koordinasi yang intensif diantara para pegawai Kemenko Polhukam; Penguatan peran serta aktif dari seluruh pegawai Kemenko Polhukam sebagai prasyarat keberhasilan pelaksanaan RB internal; Upaya pembentukan Agent of Change/ Role Model secara formal, untuk menggerakkan organisasi menuju perubahan

Kegiatan belum Terlaksana Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pemetaan atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis ataupun bersinggungan, baik internal maupun antar Kementerian/ Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, disertai upaya perbaikan atas peraturan tersebut; Perbaikan atas Sistem Penyusunan Peraturan perundang-undangan di Kemenko Polhukam (mencakup rapat koordinasi, naskah akademis hingga paraf koordinasi); Penataan dan Penguatan Organisasi Evaluasi atas seluruh aspek/kriteria pembentukan organisasi di Kemenko Polhukam, baik menyangkut ketepatan fungsi, jenjang organisasi, kemungkinann duplikasi, kesesuaian struktur dengan mandat organisasi dan berbagai hal teknis lainnya guna menjamin organisasi dapat adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis yang ada di sekitarnya; Upaya pengembangan e-Governmet yang bertujuan mempermudah pelaksanaan pekerjaan, sinkronisasi pekerjaan diantara satuan unit organisasi maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada pihak yang berkepentingan di Kemenko Polhukam; Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, disertai dengan upaya tindak lanjut atas rencana perbaikan atas kebijakan tersebut

Kegiatan belum Terlaksana Penataan sistem Manajemen SDM Pelaksanaan assessment test kepada seluruh pegawai dalam rangka promosi, dan rotasi guna menjamin tersedianya pegawai yang kompeten dalam mendukung terwujudnya sasaran organisasi; Pengembangan kompetensi yang dibutuhkan bagi para pegawai untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas yang berguna dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaan sehari-hari, didukung dengan anggran yang memadai; Persiapan atas pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka sebagai wujud mandat UU Aparatur Sipil Negara, dengan disertai pembentukan aturan pelaksanaan dan pembekalan atas aparatur yang bertugas menangani promosi jabatan terbuka tersebut; Pemantauan dan evaluasi atas penetapan kinerja individu sebagai upaya penilaian kinerja pegawai yang hasilnya dapat dijadikan dasar bagi pengembangan karir dan pemeberian tunjangan kinerja pegawai; Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi, dengan tindak lanjut berupa pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi; Penguatan dan pengembangan Sistem informasi kepegawaian, yang akan digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM

Kegiatan belum Terlaksana Penguatan Akuntabilitas Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kemenko Polhukam yang menekankan pada aspek seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala; Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja di seluruh lini organisasi Kemenko Polhukam; Perancangan sistem Pengukuran Kinerja secara elektronik, yang menjamin ketepatan dan keakuratan capaian kinerja pada satu waktu serta dapat diakses oleh seluruh unit organisasi; Penguatan Pengawasan Monitoring dan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi, disertai dengan tindaklanjut atas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi; Pelaksanaan penilaian risiko atas organisasi, disertai dengan pembekalan bagi individu yang menangani penilaian resiko pada masing-masing organisasi; Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat disertai dengan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut; Monitoring dan evaluasi atas Whistle Blowing System disertai dengan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut; Penyusunan peraturan mengenai Penanganan Benturan Kepentingan di seluruh unit organisasi; Pelaksanaan pembangunan zona integritas, disertai dengan monitoring dan evaluasi yang menghasilkan unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”; Perbaikan sistem yang memungkinkan seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko

Kegiatan belum Terlaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pelaksanaan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, termasuk perbaikan SOP; Pelaksanaan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima); Penyusunan sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar; Penyusunan inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan; Pelaksanaan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan; Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, termasuk tindak lanjut atas hasil rekomendasi survey tersebut; Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan diseertai dengan implementasi dan perbaikan terus menerus

Kegiatan akan Dilaksanakan 2015 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam tahun 2015-2019; Penyiapan alat kelengkapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015-2019; Penyiapan pelaksanaan kegiatan yang tertunda pada tahun 2014, dengan pembagian per tahun; Persiapan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015; Penyiapan dokumen pengajuan perubahan perpres mengenai tunjangan kinerja; Pelaksanaan Survei Internal penilaian Kapasitas Organisasi; Pelaksanaan Survei pErsepsi Korupsi, baik internal maupun eksternal; Pelaksanaan Survey Kualitas Pelayanan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di luar Kemenko Polhukam; Perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sebagai fasilitator kegiatan perbaikan organisasi. Tata laksana dan sumber daya manusia dengan menitikberatkan pelaksanaan masing-masing organisasi sesuai tugas dan fungsinya

Langkah Kedepan Goal 2015 Strategi mencapai Keterlibatan pegawai Keterlibatan anggota tim RB Pre-test pelaksanaan PMPRB Visi: Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Misi: SDM Profesional dan Sejahtera Organisasi berkualitas dan Akuntabel Prosedur Kerja Jelas, Efektif dan Efisien